Jakarta – Penggunaan kripto sebagai alat transaksi dalam ancaman teror kembali mencuat. Baru-baru ini, sekolah internasional di Tangerang Selatan dan Kelapa Gading digegerkan oleh teror bom dengan permintaan uang tebusan dalam bentuk kripto.
Munir Kartono, eks narapidana terorisme (napiter) yang pernah terlibat pendanaan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) lewat bitcoin, mengatakan kripto bukan sesuatu yang baru dalam terorisme.
“Penggunaan kripto bukan barang baru. Ceritanya sudah lama, bahkan sebelum adanya ISIS,” kata Munir dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Menurut Munir, daya tarik kripto bagi kelompok teroris terletak pada sifatnya yang lintas negara. Kripto tidak bergantung pada otoritas tunggal, sehingga tidak mudah diawasi. “Tidak ada sekat negara, kemudian tidak ada juga otoritas yang bisa langsung melakukan pemeriksaan atau pengecekan. Kripto itu seperti otonom sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masalah utama bagi pendanaan jaringan terorisme selalu sama, yakni memindahkan uang dari satu wilayah ke wilayah lain secara cepat dan aman. Misalnya dari Indonesia ke Suriah atau Afganistan dan sebaliknya. “Mereka butuh yang cepat. Dan kripto itu sulit terdeteksi. Makanya yang mereka pilih adalah mata uang kripto,” ucap Munir.
Munir bercerita, ia membeli kripto pada 2012, lalu menjualnya pada 2015 untuk keperluan dana ISIS. Saat itu, aturan belum ketat dan belum ada regulasi yang memadai mengenai kripto.
“Untuk masuk ke dunia kripto saat itu sangat mudah. Tidak perlu KTP dan sejenisnya. Sangat longgar,” katanya.
Selain minim pengawasan, sifat kripto yang sulit dilacak menjadi alasan penggunaan kripto oleh kelompok teroris. Kripto juga dianggap sebagai tempat penyimpanan dana yang aman, sekaligus investasi. “Kelompok teroris kan tidak mati begitu saja. Sel-selnya masih ada. Mereka butuh simpanan dana. Tempat yang paling aman, ya, di dompet kripto. Terlebih valuasi kripto kan semakin lama semakin tinggi,” ujar Munir.
Menurut Munir, sel-sel ISIS di Indonesia, termasuk Jamaah Ansharut Daulah (JAD), masih menggunakan kripto untuk pendanaan mereka hingga sekarang. “Apalagi mereka punya orang-orang tertentu yang mengerti tentang kripto,” ucapnya.
Selain kripto, ia melanjutkan, game online dan judi online juga kerap dipakai kelompok teroris untuk pendanaan.
Munir berharap pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pendanaan terorisme melalui kripto. “BNPT sebagai leading sector bisa terus bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lain karena tidak mungkin BNPT yang intervensi akun atau rekening,” kata dia.
Dalam hal ini, kata Munir, BNPT bisa terus menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). “PPATK harus sering mengecek transaksi rekening lintas batas negara. Sementara Komdigi dalam kapasitasnya mengawasi ruang digital,” ujarnya.
Selain itu, Munir juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penggalangan dana di internet. “Masyarakat harus kritis. Untuk apa penggunaan dana itu? Jangan sampai nantinya dipakai untuk membeli kripto lalu dipakai buat kegiatan terorisme,” ucap dia.
Seperti diketahui, dua sekolah internasional di Tangerang Selatan, Banten, dan satu sekolah internasional di Kelapa Gading, Jakarta Utara, mendapatkan teror ancaman bom pada awal Oktober 2025 lalu. Modus ancamannya sama, yakni meminta tebusan berupa uang kripto sebesar USD 30 ribu.
Kasus serupa juga pernah terjadi pada 2015 lalu. Ketika itu, seorang bernama Leopard Wisnu Kumala mengancam Mall Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten, dengan bom. Ia meminta tebusan uang kripto berupa 100 bitcoin atau sekitar Rp 300 juta.
Leave a comment