Jakarta, danantaranews.id – Pemerintah Republik Indonesia terus mematangkan langkah strategis untuk melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Lewat koordinasi lintas kementerian, pemerintah optimistis mampu memicu lompatan ekonomi demi mencapai Visi Indonesia 2045.
Deputi Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Kementerian PPN/Bappenas, Uke Muhammad Hussein, menegaskan bahwa status negara maju bukan sekadar harapan semata. Menurutnya, Indonesia telah mendekam lebih dari tiga dekade di klasifikasi pendapatan menengah.
“Menjadi kaya di 2045 itu bukan hanya keinginan, tapi kebutuhan. Bedanya keinginan dan kebutuhan, kalau keinginan tidak tercapai tidak ada konsekuensinya. Tapi kalau kebutuhan, kita menanggung konsekuensinya,” kata Uke Muhammad Hussein saat memberikan paparan dalam Simposium Nasional di Luminor Hotel Pecenongan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Uke menguraikan analogi risiko posisi Indonesia saat ini seperti kendaraan yang berhenti di tanjakan curam. Apabila kehilangan energi, posisi ekonomi nasional dapat merosot tajam. Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan delapan strategi utama serta satu kebijakan deregulasi perizinan, fiskal, dan moneter untuk menggerakkan mesin ekonomi.
Delapan Strategi Utama Mendorong Produktivitas Nasional
Delapan strategi yang disiapkan pemerintah mencakup peningkatan produktivitas pangan, energi, dan air, industrialisasi serta hilirisasi padat karya, hingga pengembangan blue economy dan green economy. Selain itu, sektor pariwisata, pengembangan kawasan perkotaan, transformasi digital, peningkatan investasi non-APBN, serta belanja negara produktif turut menjadi pilar utama.
Pemerintah menumpukan strategi tersebut pada Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terbagi ke dalam delapan kluster. Sektor-sektor ini meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri strategis, infrastruktur perumahan, ekonomi kerakyatan, hingga penurunan angka kemiskinan.
“Kalau kegiatan-kegiatan PKPN tadi dengan strategi tadi kita lakukan, kita optimis, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan 8% itu bisa tercapai. Kita sudah hitung dengan model,” tutur Uke menegaskan.
Mobilisasi Investasi Swasta dan Peran Mitigasi Donor
Untuk menopang target pembangunan hingga tahun 2027, Indonesia membutuhkan total investasi mencapai Rp8.853 triliun. Sayangnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menyokong sekitar 4,93 persen atau Rp436 triliun, sedangkan BUMN diharapkan menyumbang 6,25 persen atau Rp553 triliun.
Pemerintah menggantungkan porsi terbesar kebutuhan pembiayaan tersebut kepada sektor swasta dan masyarakat, yakni berkisar antara Rp1.000 triliun hingga Rp4.000 triliun. Di sinilah mitra pembangunan atau lembaga donor internasional memegang peranan krusial sebagai stimulan dan katalisator pembiayaan.
Bappenas mencatat tingkat keselarasan proyek mitra pembangunan dengan prioritas nasional periode 2023–2025 sudah mencapai 96 persen. Namun, keselarasan pada tingkat indikator baru menyentuh 77 persen dan data sebesar 45 percent. Hal ini menunjukkan masih terbuka ruang evaluasi yang besar untuk memperkuat tata kelola kerja sama internasional.
Uke menekankan pentingnya menggeser pola kerja sama agar tidak bersifat parsial. Pemerintah mendorong efektivitas pembangunan global melalui prinsip country ownership, inclusive partnership, focus on result, transparansi, serta melembagakan proses joint review menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP).
Perubahan Paradigma: Menuju National Ownership
Sejalan dengan Bappenas, Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) soroti pentingnya penguatan kapasitas negara (state capacity) dalam mengelola dukungan eksternal. Perwakilan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kemensesneg, Rangga Kurnia Sakti, menyebutkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional dari rilis BPS tahun 2026 berada pada tingkat 5,11 persen hingga 5,45 persen di semester I, sebelum menargetkan 8 persen pada 2029 sesuai RPJMN 2025–2029.
Rangga menegaskan adanya pergeseran paradigma mendasar dari pola lama donor driven menjadi national ownership. Dalam kerangka ini, lembaga bantuan internasional tidak lagi mendikte agenda pembangunan Indonesia.
“Dalam peran lembaga donor, sebenarnya poinnya di sini: lembaga donor itu tidak diposisikan sebagai pengganti pemerintah. Kami tegaskan bukan menjadi pengganti pemerintah, tapi sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan,” tegas Rangga Kurnia Sakti.
Menurut Rangga, keberhasilan mitra internasional tidak diukur dari seberapa besar kucuran dana, melainkan dari nilai strategis yang dihasilkan melalui lima dimensi. Dimensi tersebut meliputi financial additionally, knowledge additionally, peningkatan kapasitas lembaga nasional, inovasi metode baru, serta dampak kemanfaatan bertahan (sustainability).
Sinergi Empat Pilar Pengelola Pembangunan
Kemensesneg berperan sebagai institutional enabler yang memfasilitasi administrasi serta memastikan kepemilikan nasional tetap terjaga. Lembaga donor memegang empat peran vital, yaitu memperkuat kapasitas keuangan (financial capacity enhancement), pengetahuan, tata kelola lembaga, hingga transfer teknologi.
Sebagai contoh transfer teknologi, Indonesia menyerap pengetahuan riset melalui kerja sama strategis bersama badan antariksa India, ISRO. Kemitraan ini membantu penguatan kapasitas teknis institusi domestik agar mampu mandiri di masa depan.
Untuk memastikan ekosistem ini berjalan berkesinambungan, pemerintah mengandalkan empat pilar utama pengelola pembangunan luar negeri, yaitu Kemensesneg, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Sinergi empat pilar ini menyelaraskan kepentingan nasional, menjaga kepemilikan aset pembangunan, serta mengubah dukungan internasional menjadi daya saing domestik yang tangguh menuju target pertumbuhan ekonomi tinggi. (*)
Leave a comment