JAKARTA, danantaranews.id – Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk menjalankan rencana program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia.
Program berkeuangan inklusif ini ditargetkan mampu menyasar lebih dari 200 juta penduduk, di mana setiap rekening baru yang dibuat akan langsung diisikan saldo awal sebesar Rp50.000.
“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Rencana pembukaan rekening secara masif ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses resmi ke sistem perbankan guna mempermudah berbagai transaksi ekonomi maupun penyaluran program bantuan sosial.
Untuk merealisasikannya, pemerintah berencana menggandeng dua bank BUMN utama:
-
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
-
Bank Syariah Indonesia (BSI)
Guna mempermudah proses verifikasi dan pendaftaran, mekanisme yang sedang dipertimbangkan adalah sinkronisasi data secara terpadu dengan data kependudukan dari DUKCAPIL Kementerian Dalam Negeri.
Jadwal Pelaksanaan
Mengenai porsi anggaran, Airlangga menjelaskan bahwa saat ini skema pembiayaan masih dikaji apakah akan dibebankan pada APBN 2026 atau dialokasikan pada APBN 2027.
Pemerintah juga berkoordinasi intensif dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mematangkan skema roll-out atau peluncurannya di lapangan. Program pembukaan rekening gratis ini rencananya akan dieksekusi secara bertahap dan diharapkan sudah mulai berjalan sebelum akhir tahun 2026.
Leave a comment