Memperkuat Kedaulatan Data Indonesia di Era Ruang Digital Serba Tidak Pasti

Jakarta, danantaranews.id – Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar sekaligus tantangan baru bagi tata kelola digital di Indonesia. Di tengah dinamika lanskap siber yang serba cepat, masyarakat dan pelaku usaha menghadapi ancaman kejahatan digital yang semakin kompleks. Forum Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (Forma SPPB UI) menggelar diskusi publik bertajuk “Digital Governance sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan: Memperkuat Kedaulatan Data dan Keamanan Ruang Digital Indonesia” guna merespons isu strategis tersebut.

Ketua Forma SPPB UI, Rosabella Izza, menggarisbawahi bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan tata kelola data pribadi. Ia menilai ekspansi konektivitas ruang siber membawa risiko ancaman non-tradisional yang semakin meluas, mulai dari penipuan hingga eksploitasi data.

“Teknologi ini bukan hanya sebagai perangkat. Menurut saya teknologi ini adalah kekuasaan tentang siapa yang memiliki data, tentang siapa yang bisa mengakses data tersebut, tentang siapa yang menentukan aturan, dan siapa yang pada akhirnya merasakan manfaat dan risiko dari aturan tersebut,” ujar Rosabella Izza.

Ia menambahkan bahwa transformasi digital harus berpijak pada prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). Penguatan infrastruktur inklusif, penegakan hukum, serta pengurangan kesenjangan akses menjadi syarat mutlak agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat teknologi secara adil.

Dua Kata Kunci Era Digital: Uncertain dan Unpredictable

Senior Advisor PT Telkom Indonesia Tbk, Khairi Fuady, turut memaparkan pandangannya mengenai ketidakpastian lanskap ruang siber saat ini. Ia menilai pola kehidupan masyarakat serta peta dunia kerja telah bergeser secara drastis dibandingkan satu dekade lalu.

“Kata kuncinya hari ini itu dua, yang pertama uncertain, yang kedua unpredictable. Segala sesuatunya tidak pasti,” kata Khairi Fuady.

Menurut Khairi, pergeseran zaman melahirkan berbagai profesi baru seperti social media analyst hingga big data expert. Namun, perkembangan ini juga beriringan dengan maraknya modus kejahatan siber seperti penipuan berbasis kode OTP (One-Time Password). Pengalaman pribadinya yang hampir menjadi sasaran penipuan perbankan membuktikan bahwa potensi serangan digital dapat mengintai siapa saja, termasuk praktisi di industri telekomunikasi.

Khairi menekankan pentingnya kemampuan adaptasi dan inovasi bagi generasi muda agar mampu bertahan di tengah perubahan konstan. Perubahan perilaku digital—seperti migrasi platform media sosial dan dinamika algoritma—menuntut fleksibilitas pola pikir seluruh elemen bangsa.

“Maka gak ada pilihan lain. Jawabannya adalah adaptasi. Sahabat-sahabat, teman-teman harus punya kemampuan adaptasi. Kalau beradaptasi saya kira survive. Kalau kita punya inovasi saya kira kita bisa bertahan,” tegas Khairi.

Memperkuat Daya Saing Ekonomi dan Digital UMKM

Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Stratejik dan Ketahanan Nasional, Palupi Lindiasari Samputra, menyoroti aspek ketahanan ekonomi dan daya saing digital nasional. Ia menyampaikan bahwa adopsi teknologi berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan menuju target tahun 2045.

Kendati demikian, data IMD World Competitiveness Ranking 2026 menunjukkan posisi daya saing Indonesia masih berada di peringkat 48 dari 70 negara. Palupi menilai Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan dua daya saing sekaligus, yaitu daya saing ekonomi dan daya saing digital.

Palupi menyoroti sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama penyokong perekonomian nasional yang menyerap hingga 97 persen tenaga kerja. Transformasi digital terbukti mampu menyelamatkan UMKM dari krisis, tetapi juga membuka celah risiko siber yang tinggi serta persaingan ketat di platform e-commerce.

“Bisnis akan rapuh, walaupun ketahanan ekonomi kuat, tapi tanpa ketahanan digital, maka akan menggerus ketahanan usahanya juga,” jelas Palupi Lindiasari Samputra.

Ia mendorong penerapan paradigma daya gotong royong digital, salah satunya melalui pembentukan koperasi digital. Langkah ini mencakup penguatan kapasitas manajerial, pemahaman risiko siber, penggunaan aplikasi berbasis IoT, hingga penyediaan platform pasar digital yang aman.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Jaga Kedaulatan Data

Guna menjaga kedaulatan data nasional, Palupi menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan potensi modal sosial dan memperketat regulasi atas pemain global. Kebijakan seperti implementasi standar QRIS, Pusat Data Nasional (PDN), hingga pembatasan predatory pricing dinilai menjadi instrumen penting dalam melindungi pasar dan data domestik.

Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci utama pembentukan tata kelola digital yang berkelanjutan. Dengan kedaulatan data yang terjaga dan ruang siber yang aman, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital demi ketahanan nasional masa depan. (*)