BALIKPAPAN, danantaranews.id – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengambil langkah tegas demi menjaga integritas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sepanjang periode Januari hingga 31 Agustus 2026, Pertamina telah menerbitkan lebih dari 200 surat pembinaan dan sanksi yang menindak 160 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh wilayah Kalimantan.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bentuk evaluasi menyeluruh agar kualitas layanan dan transparansi tetap terjaga.
“Penindakan merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkelanjutan. Karena itu, setiap SPBU kami dorong untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan,” ujar Edi Mangun di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Jenis Pelanggaran
Pengawasan dan pemeriksaan ketat di lapangan mengidentifikasi sejumlah bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat serta negara. Jumlah surat sanksi diketahui lebih banyak dibanding total SPBU karena sebagian pengelola terbukti melakukan pelanggaran berulang dalam periode berbeda.
Bentuk pelanggaran mendasar yang ditemukan meliputi:
-
Penyalahgunaan QR Code: Penggunaan kode QR yang tidak cocok dengan identitas kendaraan terdaftar.
-
Penyaluran Tak Tepat Sasaran: Menjual BBM subsidi kepada konsumen yang tidak berhak.
-
BBM Non-Kendaraan Tanpa Izin: Pelayanan pembeli non-kendaraan tanpa melampirkan surat rekomendasi resmi.
-
Pelanggaran SOP: Ketidaksesuaian administrasi, prosedur bongkar muat, hingga pengabaian sarana keselamatan kerja.
Jenis Sanksi
Pertamina tidak segan memberikan tindakan terukur mulai dari tingkat ringan hingga berat sesuai hasil temuan di lapangan.
“Pembinaan dan sanksi yang diberikan meliputi surat teguran, surat peringatan, kewajiban melakukan perbaikan operasional, hingga penghentian sementara operasional sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan,” jelas Edi.
Guna memperketat celah penyalahgunaan, Pertamina kini memperkuat pemantauan transaksi secara digital, disamping berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Pengawasan kami lakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelayanan di SPBU berjalan tertib dan sesuai ketentuan… Tujuannya agar penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak,” lanjutnya.
Imbauan Resmi untuk Masyarakat
Pertamina meminta seluruh pengelola SPBU di Kalimantan agar menjalankan operasional secara profesional dan mematuhi aturan. Di sisi lain, masyarakat diajak untuk bijak menggunakan BBM subsidi serta aktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan di lapangan.
“Komitmen kami adalah memastikan penyaluran BBM berlangsung tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Edi.
Apabila masyarakat menemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi atau layanan SPBU yang tidak sesuai standar, laporan dapat disampaikan secara langsung melalui Pertamina Contact Center 135.
Leave a comment