Sofyano Zakaria Desak Danantara Bangun Depo Peti Kemas, Begini Alasannya!

Jakarta, danantaranews.id – Persoalan tarif depo peti kemas kembali menjadi sorotan karena dampaknya dinilai jauh lebih besar daripada sekadar mahal atau murahnya layanan lift-on/lift-off (LoLo). Direktur Puskepi Sofyano Zakaria meminta pemerintah melihat persoalan ini sebagai isu strategis yang berkaitan dengan efisiensi logistik dan daya saing industri.

Sofyano Zakaria juga menyoroti potensi aliran dana ke luar negeri yang muncul dari struktur bisnis depo peti kemas. Jika informasi mengenai cashback atau rabat kepada perusahaan pelayaran asing benar, nilainya disebut mencapai Rp2 triliun hingga Rp3 triliun per tahun.

Sofyano Zakaria Soroti Akar Masalah Depo

Menurut Sofyano Zakaria, pemerintah tidak cukup hanya meminta Kementerian Perhubungan melakukan standardisasi tarif depo peti kemas. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan depo yang memadai dengan harga dan layanan yang kompetitif.

Langkah tersebut dinilai penting karena tarif depo menjadi bagian dari rantai biaya logistik. Jika struktur biaya terlalu tinggi, beban tersebut dapat ikut memengaruhi dunia usaha dan daya saing industri nasional.

“Pemerintah harus berani masuk ke akar persoalan dengan memastikan ketersediaan depo peti kemas yang memadai dan kompetitif,” ujar Sofyano Zakaria.

Karena itu, ia mendorong pemerintah melihat persoalan dari sisi infrastruktur. Ketersediaan fasilitas yang cukup dapat memberikan alternatif bagi pelaku usaha sekaligus mendorong persaingan yang lebih sehat.

Danantara Diminta Bangun Depo BUMN

Sofyano Zakaria menilai Danantara memiliki ruang untuk mengambil peran dalam penyediaan infrastruktur tersebut. Ia mengusulkan pembangunan depo peti kemas di berbagai wilayah strategis sesuai kebutuhan nasional.

Setelah fasilitas tersedia, pengelolaan dapat diberikan kepada BUMN yang memiliki kompetensi. Sofyano Zakaria menyebut Pelindo sebagai salah satu pihak yang memiliki pengalaman dalam mengelola ekosistem kepelabuhanan.

Menurutnya, sebagian depo yang dikelola BUMN juga dapat menawarkan tarif lebih murah dibandingkan sebagian depo swasta. Kondisi tersebut dapat menjadikan depo BUMN sebagai benchmark bagi harga dan kualitas layanan.

“Danantara perlu turun tangan membiayai pembangunan depo-depo peti kemas di berbagai wilayah strategis sesuai kebutuhan nasional,” kata Sofyano Zakaria.

Bukan untuk Matikan Bisnis Swasta

Sofyano Zakaria menegaskan bahwa kehadiran depo milik BUMN tidak bertujuan mematikan bisnis swasta. Sebaliknya, fasilitas tersebut dapat menjadi pembanding bagi pelaku usaha dalam menentukan harga dan meningkatkan kualitas layanan.

Perusahaan swasta tetap memiliki kesempatan untuk bersaing dalam industri depo peti kemas. Namun, persaingan harus berjalan secara sehat, transparan, dan tidak menciptakan struktur tarif yang membebani dunia usaha.

“Swasta tetap diberi ruang berkompetisi, tetapi kompetisinya harus sehat, transparan dan tidak menciptakan struktur tarif yang membebani dunia usaha,” ujar Direktur Puskepi tersebut.

Dengan model tersebut, pemerintah dapat memiliki instrumen untuk menjaga keseimbangan pasar. Pada saat yang sama, sektor swasta tetap dapat berkembang melalui kompetisi yang lebih terbuka.

3 Manfaat Depo Peti Kemas BUMN

Sofyano Zakaria melihat pembangunan depo dan pengelolaannya oleh BUMN memiliki sejumlah manfaat strategis. Ia setidaknya menyebut tiga keuntungan yang dapat diperoleh negara dari langkah tersebut.

Tekan Biaya Logistik

Pertama, pemerintah memiliki instrumen untuk menekan biaya logistik. Depo BUMN dapat menjadi benchmark harga sehingga pasar memiliki pembanding dalam menentukan tarif layanan.

Kondisi tersebut juga dapat mendorong penyedia jasa meningkatkan efisiensi. Pelaku usaha akhirnya memiliki lebih banyak pilihan dalam menggunakan fasilitas depo peti kemas.

Keuntungan Berputar di Dalam Negeri

Kedua, keuntungan dari kegiatan usaha tetap dapat berputar di dalam negeri. Pengelolaan depo juga berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi BUMN.

Manfaat tersebut menjadi semakin penting ketika muncul sorotan mengenai potensi dana yang mengalir kepada perusahaan pelayaran asing. Sofyano Zakaria menilai negara perlu memastikan kegiatan ekonomi strategis memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional.

Kapasitas Sesuai Kebutuhan Nasional

Ketiga, pemerintah dapat merencanakan kapasitas depo berdasarkan kepentingan nasional. Pembangunan tidak hanya mengikuti pertimbangan bisnis, tetapi juga menyesuaikan kebutuhan sistem logistik.

Pendekatan ini memungkinkan fasilitas dibangun di wilayah yang membutuhkan dukungan logistik. Dengan begitu, infrastruktur depo dapat menjadi bagian dari perencanaan logistik nasional.

Depo BUMN Bisa Perkuat Pengawasan

Selain menekan biaya, Sofyano Zakaria melihat manfaat lain dari keberadaan depo BUMN. Infrastruktur tersebut dapat membantu pemerintah memperkuat pengawasan terhadap arus barang.

Integrasi sistem depo dengan kepelabuhanan dan pengawasan Bea Cukai dapat membuat pemantauan barang lebih mudah. Pemerintah juga dapat mengurangi celah penyalahgunaan dan manipulasi dokumen.

Pengawasan yang lebih terintegrasi juga dapat membantu memantau pergerakan barang yang berpotensi tidak terpantau. Karena itu, pembangunan depo memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyediakan lokasi penyimpanan dan layanan peti kemas.

Rp3 Triliun Jadi Sorotan Sofyano

Salah satu poin yang mendapat perhatian Sofyano Zakaria adalah potensi dana yang mengalir ke luar negeri. Ia menyoroti informasi bahwa 50% hingga 70% pendapatan layanan depo dapat kembali kepada perusahaan pelayaran asing melalui cashback atau rabat.

Jika informasi tersebut benar, dana yang berpotensi mengalir ke luar negeri disebut mencapai Rp2 triliun hingga Rp3 triliun setiap tahun. Nilai tersebut membuat persoalan depo peti kemas menjadi isu strategis bagi perekonomian nasional.

Sofyano Zakaria menilai pemerintah perlu menelaah struktur bisnis tersebut secara serius. Menurutnya, persoalan logistik tidak boleh hanya dilihat dari sisi mekanisme pasar tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional.

Sofyano: Negara Harus Hadir

Sofyano Zakaria meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan infrastruktur strategis berkembang tanpa pengawasan. Menurutnya, negara perlu hadir ketika terdapat indikasi struktur bisnis yang dapat merugikan kepentingan nasional.

“Jangan sampai infrastruktur strategis nasional justru menjadi mesin transfer keuntungan ke luar negeri,” tegas Sofyano Zakaria.

Ia menilai indikasi aliran dana triliunan rupiah ke luar negeri harus menjadi perhatian serius. Apalagi, logistik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas dunia usaha dan daya saing industri.

“Jika ada indikasi dana triliunan rupiah keluar karena struktur bisnis depo yang tidak sehat, maka negara wajib hadir. Logistik nasional terlalu strategis untuk hanya diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa pengawasan dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional,” tutup Sofyano Zakaria.

Usulan Sofyano Zakaria tersebut menempatkan pembangunan depo peti kemas sebagai bagian dari strategi memperkuat logistik nasional. Danantara dinilai dapat mengambil peran pembiayaan, sedangkan BUMN seperti Pelindo dapat mengelola fasilitas agar manfaat ekonominya tetap berada di dalam negeri.

Dengan begitu, persoalan depo peti kemas tidak berhenti pada perdebatan tarif LoLo. Pemerintah juga perlu memperhatikan efisiensi biaya, persaingan usaha, pengawasan arus barang, kapasitas infrastruktur, serta potensi aliran keuntungan ke luar negeri. (*)