Jakarta, danantaranews.id – Pemerintah kembali menggenjot penyaluran rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebanyak 62.710 unit KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kini tersalurkan dalam akad massal ketiga yang berlangsung serentak di 130 titik.
Akad massal tersebut berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis. Program ini mencakup penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah bersubsidi.
62.710 Debitur Dapat KPR Subsidi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akad massal tersebut mencatat 62.710 penerima manfaat rumah subsidi. Pemerintah menggelar kegiatan itu sebagai bagian dari upaya memperluas kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Maruarar, akad massal ketiga di Batang menjadi kelanjutan dari pelaksanaan serupa yang sudah berlangsung pada 2025. Pemerintah sebelumnya telah menggelar akad massal pertama dan kedua sebagai bagian dari penguatan program perumahan subsidi.
Skala penyaluran terbaru menunjukkan pemerintah terus mendorong pembiayaan rumah subsidi secara masif. Selain memperluas jumlah penerima, pola akad secara serentak juga memperlihatkan upaya pemerintah mempercepat akses masyarakat terhadap hunian.
Penyaluran FLPP 2025 Cetak Rekor
Maruarar juga menyoroti perkembangan penyaluran FLPP dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut penyaluran KPR rumah subsidi pada 2025 mencapai 278.000 unit, sekaligus menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah program tersebut.
Angka tersebut melampaui realisasi pada 2023 yang mencapai 228.000 unit KPR FLPP. Menurut Maruarar, capaian 2025 menjadi titik penting dalam perjalanan penyaluran FLPP selama 15 tahun sejak 2010.
Pemerintah melihat capaian tersebut sebagai momentum untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan penyaluran rumah subsidi. Karena itu, program akad massal terus mendapat dorongan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat.
Target Akad Massal 71.000 Unit
Pemerintah juga telah menyiapkan agenda lanjutan untuk memperbesar penyaluran rumah subsidi. Maruarar menyampaikan rencana akad massal sebanyak 71.000 unit KPR rumah subsidi pada 17 Desember 2026.
Program tersebut akan disiapkan BP Tapera bersama pengembang dan perbankan di Jawa Timur. Maruarar juga mengundang Presiden RI untuk menghadiri agenda akad massal tersebut.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada pencapaian 62.710 unit dalam akad massal ketiga. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan skala penyaluran yang lebih besar untuk memperluas akses pembiayaan hunian.
FLPP 2026 Sudah Capai 118.756 Unit
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan realisasi KPR subsidi FLPP 2026 terus bergerak. Hingga 29 Juli 2026, penyaluran telah mencapai 118.756 unit rumah dengan nilai Rp14,76 triliun.
Angka tersebut menggambarkan besarnya pembiayaan yang telah mengalir untuk mendukung kepemilikan rumah masyarakat. Pemerintah bersama BP Tapera juga terus mengandalkan kolaborasi berbagai pihak dalam menjalankan program tersebut.
Heru menyebut akad massal ketiga berlangsung secara serentak di sedikitnya 130 titik yang tersebar pada 372 kabupaten/kota. Jangkauan tersebut mencakup 36 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua.
43 Bank Ikut Salurkan KPR Subsidi
Penyaluran FLPP melibatkan ekosistem perumahan yang cukup luas. BP Tapera bekerja sama dengan PT Sarana Multi Griya Finansial serta 43 bank penyalur untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Dari 43 bank tersebut, enam merupakan bank negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Selain itu, terdapat 34 bank pembangunan daerah dan tiga bank swasta yang ikut mendukung penyaluran KPR subsidi.
Heru menilai sinergi antara pemerintah, perbankan, pemerintah daerah, pengembang, dan berbagai unsur lainnya menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja FLPP. Kolaborasi tersebut memungkinkan penyaluran rumah subsidi menjangkau lebih banyak wilayah dan calon penerima.
Backlog Rumah Masih Jadi Tantangan
Di balik agresifnya penyaluran KPR subsidi, kebutuhan rumah masyarakat masih menghadirkan tantangan besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat backlog kepemilikan rumah mencapai 9,6 juta unit pada 2025.
Backlog perumahan menggambarkan kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dan jumlah hunian yang tersedia. Karena itu, angka tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat.
Kondisi tersebut membuat pembiayaan rumah subsidi menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersempit kesenjangan kepemilikan hunian. Semakin luas akses masyarakat terhadap KPR dengan dukungan FLPP, semakin besar pula peluang kelompok berpenghasilan rendah memperoleh rumah.
Pemerintah Kejar Akses Hunian untuk MBR
Penyaluran 62.710 unit dalam akad massal ketiga menjadi bagian dari strategi pemerintah memperluas akses hunian. Program tersebut juga berjalan bersamaan dengan upaya mempertahankan capaian FLPP yang terus meningkat.
Realisasi 118.756 unit FLPP hingga 29 Juli 2026 menunjukkan program KPR subsidi masih menjadi salah satu fokus utama dalam pembiayaan perumahan. Pemerintah juga telah menyiapkan agenda penyaluran berikutnya dengan target 71.000 unit pada Desember 2026.
Dengan dukungan BP Tapera, perbankan, pengembang, pemerintah daerah, dan mitra lainnya, pemerintah berupaya memperbesar jangkauan program. Langkah ini menjadi penting karena kebutuhan rumah masih jauh lebih besar dibandingkan ketersediaan hunian.
Jika penyaluran terus meningkat, program FLPP berpotensi menjadi salah satu penggerak utama dalam memperluas kepemilikan rumah bagi MBR. Namun, besarnya backlog 9,6 juta unit juga menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi pekerjaan panjang untuk mengejar kebutuhan hunian nasional. (*)
Leave a comment