Pertalite untuk Desil 9-10 Segera Dibatasi, Ini Penjelasan Bahlil 

JAKARTA, danantaranews.id – Pemerintah belum menetapkan secara final pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian.

Menurut Bahlil, pemerintah tidak ingin terburu-buru menerapkan pembatasan sebelum memastikan data penerima subsidi benar-benar akurat. Validitas data menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan subsidi energi dapat diberikan kepada masyarakat yang memang berhak.

“Pembatasan Pertalite itu masih dikaji. Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” kata Bahlil seusai Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap data pembagian kelompok masyarakat berdasarkan desil. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelompok masyarakat yang masih berhak menikmati BBM bersubsidi.

Pemerintah berharap proses validasi dapat menghasilkan data yang lebih akurat sehingga kebijakan pembatasan Pertalite tidak menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan di lapangan.

Menurut Bahlil, pemerintah memiliki tujuan agar subsidi energi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kualitas data menjadi bagian penting sebelum kebijakan pembatasan BBM subsidi diberlakukan.

“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” ujarnya.

Dengan demikian, masyarakat yang berada dalam desil 9 dan 10 masih perlu menunggu keputusan resmi pemerintah terkait kemungkinan pembatasan pembelian Pertalite.

Anggaran Subsidi Energi Capai Rp210,1 Triliun

Rencana penataan kembali subsidi BBM tidak terlepas dari besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk subsidi energi.

Dalam APBN 2026, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun. Angka tersebut mencapai sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi yang ditetapkan sebesar Rp318,9 triliun.

Jika memperhitungkan kompensasi energi, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.

Besarnya anggaran tersebut membuat pemerintah terus mendorong agar penyaluran subsidi dilakukan secara lebih terarah. Salah satunya melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat.

Dialihkan ke BBM Nonsubsidi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa pengendalian subsidi BBM, termasuk Pertalite, berpotensi menghemat anggaran subsidi energi sekitar 10 persen jika masyarakat desil 10 tidak lagi menerima subsidi.

Purbaya menjelaskan pengendalian tersebut bertujuan memastikan subsidi energi tidak dinikmati kelompok masyarakat yang secara ekonomi dinilai sudah mampu.

Dalam skema yang tengah dibahas pemerintah, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 nantinya dapat diarahkan untuk membeli BBM nonsubsidi. Artinya, apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, kelompok masyarakat tersebut tidak lagi mendapatkan manfaat subsidi Pertalite.

Meski demikian, penerapan kebijakan itu belum dilakukan. Pemerintah masih mempersiapkan mekanisme sekaligus memastikan sistem yang digunakan mampu mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan data desil.

Purbaya menilai sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) telah memiliki kemampuan untuk mendukung pengendalian pembelian BBM bersubsidi.

Pembatasan Pertalite Dilakukan Bertahap

Purbaya menegaskan pengendalian subsidi BBM akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah masih membahas mekanisme teknis dan menunggu kesiapan seluruh sistem sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Dengan mekanisme berbasis data, pemerintah diharapkan dapat mengurangi risiko subsidi BBM salah sasaran. Masyarakat yang masuk kelompok penerima subsidi tetap dapat memperoleh BBM bersubsidi, sementara kelompok yang dinilai mampu diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.

Namun, sampai saat ini belum ada kepastian mengenai waktu penerapan pembatasan Pertalite untuk masyarakat desil 9 dan 10.

Pemerintah masih memprioritaskan validasi data sebelum mengambil keputusan final. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan penyaluran subsidi energi tidak hanya mampu menghemat anggaran negara, tetapi juga tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

Karena itu, keputusan mengenai apakah masyarakat desil 9 dan 10 masih dapat membeli Pertalite bersubsidi atau harus beralih ke BBM nonsubsidi masih menunggu hasil kajian dan kesiapan sistem pemerintah.