JAKARTA, danantaranews.id – Produksi beras nasional yang diproyeksikan mengalami surplus pada 2026 belum otomatis membuat seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menilai persoalan pangan di Indonesia tidak cukup hanya dilihat dari besarnya produksi dan cadangan beras pemerintah (CBP). Pemerataan distribusi hingga ke wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil juga menjadi faktor penting yang menentukan keterjangkauan harga beras.
Menurut Eliza, tingginya produksi beras secara nasional belum tentu membuat pasokan tersedia secara merata di seluruh daerah. Gangguan distribusi di wilayah terpencil bahkan dapat membuat harga beras melonjak hingga Rp25.000-Rp30.000 per kilogram.
“Ketersediaan beras secara agregat nasional maupun tingginya cadangan beras pemerintah belum tentu diikuti pemerataan distribusi hingga ke wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil,” ujar Eliza saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Produksi Beras Surplus
Berdasarkan proyeksi neraca pangan Kementerian Pertanian, produksi beras Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton.
Sementara itu, kebutuhan beras nasional diproyeksikan berada di kisaran 31,10 juta ton. Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 3,67 juta ton.
Namun, surplus tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
“Namun, faktanya harga di tingkat konsumen di wilayah terpencil masih bisa melonjak tajam,” kata Eliza.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa surplus produksi beras tidak secara otomatis menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga yang sama dan terjangkau.
Harga Beras di Indonesia Timur
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang diakses Senin (24/8/2026) menunjukkan rata-rata harga beras kualitas medium I secara nasional berada di level Rp16.500 per kilogram.
Akan tetapi, harga di sejumlah wilayah Indonesia timur tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Di Maluku, misalnya, harga rata-rata beras medium I mencapai Rp17.600 per kg, sedangkan di Maluku Utara berada di kisaran Rp18.000 per kg.
Harga yang lebih tinggi tercatat di Papua dengan rata-rata mencapai Rp19.350 per kg.
Bahkan di tingkat kabupaten, harga beras dapat meningkat lebih jauh. Kabupaten Jayawijaya mencatat harga beras medium I sekitar Rp23.500 per kg, sementara di Kabupaten Mimika mencapai Rp19.500 per kg.
Perbedaan harga tersebut menunjukkan bahwa tantangan ketahanan pangan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga bagaimana beras dapat didistribusikan secara efisien dari sentra produksi menuju daerah konsumen.
Persoalan Utama
Eliza mengatakan salah satu persoalan yang membuat harga beras di wilayah terpencil lebih mahal adalah panjangnya rantai distribusi antarpulau.
Selain itu, biaya logistik yang tinggi, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan kondisi geografis juga menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan.
Struktur pasar yang relatif terbatas di sejumlah daerah terpencil turut memengaruhi harga yang harus dibayar konsumen.
Karena itu, menurut Eliza, indikator ketahanan pangan seharusnya tidak hanya mengukur seberapa banyak beras yang tersedia.
Ada beberapa aspek yang juga perlu diperhatikan, yakni akses masyarakat terhadap pangan, keterjangkauan harga, pemerataan distribusi, serta stabilitas pasokan.
Perkuat Distribusi Beras
Untuk mengatasi kesenjangan harga tersebut, Eliza mendorong pemerintah memperkuat sistem distribusi pangan secara lebih terencana.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menambah fasilitas penyimpanan beras di kabupaten-kabupaten terpencil. Infrastruktur tersebut penting agar daerah tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari wilayah lain ketika terjadi gangguan distribusi.
Pemerintah juga dinilai perlu melakukan operasi pasar secara rutin dan terukur, terutama di daerah yang mengalami kenaikan harga signifikan.
Perbaikan konektivitas antarpulau juga menjadi bagian penting untuk menekan biaya distribusi sekaligus memastikan pasokan beras dapat menjangkau wilayah yang selama ini memiliki akses terbatas.
Penyaluran Cadangan Beras
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan intervensi melalui penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penyaluran CBP sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 1,65 juta ton.
Penyaluran tersebut dilakukan melalui sejumlah program, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan bagi masyarakat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan percepatan penyaluran CBP dilakukan untuk mengendalikan perkembangan harga beras.
Langkah tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia menghadapi tantangan El Nino di tengah puncak musim kemarau, yang berpotensi memengaruhi produksi maupun distribusi pangan.
Surplus Beras Harus Diikuti Pemerataan
Surplus produksi beras menjadi kabar positif bagi ketahanan pangan nasional. Namun, angka produksi yang tinggi belum cukup jika pasokan tidak dapat menjangkau masyarakat dengan harga yang wajar.
Kondisi harga beras yang masih tinggi di sejumlah wilayah terpencil menunjukkan pentingnya membangun sistem pangan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga distribusi dan akses konsumen.
Dengan memperkuat infrastruktur penyimpanan, konektivitas antarpulau, distribusi CBP, serta intervensi harga yang tepat sasaran, surplus beras diharapkan benar-benar dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.
Leave a comment