JAKARTA, danantaranews.id – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak bertujuan mengambil alih maupun mengubah hubungan bisnis yang selama ini terjalin antara eksportir Indonesia dan para pembeli di pasar global.
Menurut Rosan, perusahaan yang mulai aktif beroperasi sejak 1 Juni 2026 itu justru disiapkan untuk membuka babak baru dalam tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia.
Melalui DSI, pemerintah ingin memperkuat pengawasan, evaluasi, dan transparansi transaksi ekspor agar kekayaan sumber daya alam nasional mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
Rosan menekankan para pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap keberadaan DSI.
Eksportir tetap dapat menjalankan kegiatan ekspor secara langsung, termasuk melanjutkan kontrak kerja sama jangka panjang yang telah disepakati dengan mitra maupun pembeli internasional.
Ia menegaskan prinsip utama yang dijaga pemerintah adalah penghormatan terhadap kesucian dan kepastian kontrak bisnis.
“Tidak usah ragu bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melakukan ekspornya secara langsung dan tetap kami menghormati kontrak-kontrak jangka panjang yang sudah ada,” ujar Rosan dalam Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Jakarta, Senin.
Menurutnya, peran DSI pada tahap awal lebih diarahkan untuk melakukan evaluasi, pemantauan, serta memastikan transaksi ekspor berlangsung secara transparan.
Transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam penguatan tata kelola perdagangan komoditas strategis Indonesia.
Implementasi Dilakukan Bertahap
Rosan mengatakan penerapan sistem tata kelola baru melalui DSI tidak akan dilakukan secara mendadak.
Pemerintah memilih pendekatan bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing sektor agar aktivitas perdagangan yang telah berjalan tidak mengalami gangguan.
“Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, terukur, dan berbasis kesiapan, agar arus perdagangan dan hubungan komersial yang sudah berjalan tidak terganggu,” kata Rosan.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepastian usaha sekaligus memastikan transformasi tata kelola ekspor dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas perdagangan nasional.
Pada tahap awal operasional, PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan memusatkan perhatian pada tiga komoditas strategis dengan nilai ekspor besar.
Ketiganya adalah:
- Batu bara
- Minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO)
- Ferroaloy
Ketiga sektor tersebut memiliki peran besar terhadap perdagangan luar negeri dan perekonomian nasional.
Rosan mengungkapkan, total nilai ekspor dari tiga komoditas tersebut hampir mencapai 70 miliar dolar AS.
Rinciannya, nilai ekspor batu bara mencapai sekitar 30,35 miliar dolar AS, kemudian ekspor CPO sebesar 22,67 miliar dolar AS.
Sementara itu, nilai ekspor ferroaloy tercatat sekitar 16,43 miliar dolar AS.
Besarnya nilai perdagangan tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor.
Menurut Rosan, keberadaan DSI bukan sekadar berkaitan dengan besarnya volume ekspor.
Pemerintah juga ingin memastikan transaksi perdagangan komoditas strategis memiliki sistem pengawasan yang lebih baik dan transparan.
Dengan tata kelola yang lebih kuat, pemerintah berharap manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam dapat semakin optimal.
“Ketiga komoditas ini memiliki arti yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, kami ingin meningkatkan tata kelolanya,” kata Rosan.
Penguatan tata kelola tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pemasok komoditas mentah, tetapi mampu memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
Babak Baru Tata Kelola Ekspor Indonesia
Aktifnya PT Danantara Sumberdaya Indonesia menandai langkah baru dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis nasional.
Dengan fokus awal pada batu bara, CPO, dan ferroaloy, DSI akan menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap transaksi sambil tetap menjaga kelangsungan hubungan bisnis yang sudah terbangun.
Pemerintah menegaskan, keberadaan DSI tidak dimaksudkan untuk menghambat eksportir atau mengganggu kontrak perdagangan yang telah berlaku.
Sebaliknya, lembaga tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola ekspor yang lebih transparan, terukur, dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi Indonesia.
Dengan nilai ekspor hampir 70 miliar dolar AS dari tiga komoditas awal tersebut, penguatan tata kelola dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.
Leave a comment