Rosabella Izza: Data Jadi Kekuasaan, Jangan Sampai Manusia Kalah oleh Teknologi

Teknologi Maju, Risiko Digital Ikut Membesar

Jakarta, danantaranews.id – Kemajuan teknologi membawa konektivitas digital semakin luas, tetapi perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan baru. Ketua Forum Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (Forma SPPB UI) Rosabella Izza menyoroti kesenjangan digital, keamanan data pribadi, hingga ancaman non-tradisional yang ikut berkembang.

Menurut Rosabella, masyarakat kini mampu menghasilkan dan membagikan data dalam jumlah besar melalui ruang digital. Namun, kemampuan tersebut belum selalu diikuti kedewasaan dalam mengelola serta memahami konsekuensi data pribadi.

“Kita dapat menghasilkan sejumlah data, data yang sangat banyak berkembang di ruang-ruang digital, tapi kita belum bisa memiliki kedewasaan atas data pribadi kita sendiri,” ujar Rosabella, dalam pembukaan Diskusi Publik di Kampus UI Salemba, Jakarta, Kamis (17/9/2026). .

Ia melihat persoalan tersebut menjadi semakin penting karena akses terhadap ruang digital terus terbuka. Semakin luas konektivitas, semakin besar pula ruang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas digital.

Ancaman Digital Tak Lagi Sederhana

Bella, demikian Rosabella biasa disapa mengatakan, keterbukaan ruang digital turut meningkatkan potensi ancaman non-tradisional. Ia mencontohkan penipuan dan eksploitasi sebagai risiko yang dapat mengikuti perkembangan konektivitas.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis membuat masyarakat semakin aman. Sebaliknya, perkembangan ruang digital membutuhkan tata kelola yang mampu mengikuti perubahan dan melindungi masyarakat.

Karena itu, pembahasan mengenai teknologi menurut Bella tidak cukup jika hanya melihat perangkat dan inovasi. Ada persoalan kekuasaan yang muncul dari siapa yang menguasai data, siapa yang dapat mengaksesnya, serta siapa yang menentukan aturan.

Data Bukan Sekadar Informasi

Bella menempatkan data sebagai bagian penting dari kekuasaan di era digital. Menurutnya, pertanyaan mengenai data tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut pihak yang memperoleh manfaat dan menghadapi risiko dari aturan yang berlaku.

“Menurut saya teknologi ini adalah kekuasaan tentang siapa yang memiliki data, tentang siapa yang bisa mengakses data tersebut, tentang siapa yang menentukan aturan, dan siapa yang pada akhirnya merasakan manfaat dan risiko dari aturan tersebut,” tegasnya.

Pandangan tersebut membuat tata kelola digital perlu melihat manusia sebagai bagian utama dari perkembangan teknologi. Dengan begitu, transformasi digital tidak hanya mengejar kecanggihan sistem, tetapi juga memastikan masyarakat memahami posisi dan kepentingannya di dalam ekosistem digital.

Digitalisasi Harus Sejalan dengan SDGs

Bella menegaskan bahwa transformasi digital tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pembahasan digitalisasi berkaitan dengan sejumlah tujuan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs.

Ia mengaitkan digitalisasi dengan SDG 9 yang berbicara mengenai inovasi dan pengembangan infrastruktur digital yang inklusif. Infrastruktur tersebut perlu membuka akses secara luas agar manfaat teknologi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

Selain itu, digital governance juga berkaitan dengan SDG 16. Bella menghubungkannya dengan kebutuhan membangun institusi yang efektif, akuntabel, serta mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat digital.

Ia juga menyoroti pentingnya SDG 17 karena pembangunan digital tidak dapat menjadi pekerjaan satu institusi saja. Mahasiswa, akademisi, masyarakat, dan pemerintah perlu mengambil bagian dalam membangun tata kelola digital yang mendukung masa depan berkelanjutan.

Kesenjangan Digital Jadi Pekerjaan Besar

Di tengah ekspansi teknologi, Bella mengingatkan risiko kesenjangan digital. Mereka yang sudah memiliki akses dan infrastruktur teknologi berpotensi bergerak semakin cepat, sementara kelompok dengan akses terbatas dapat semakin tertinggal.

Karena itu, semangat SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan menjadi bagian penting dalam pembahasan transformasi digital. Kemajuan teknologi perlu berjalan bersama dengan perluasan akses agar tidak menciptakan jarak baru di masyarakat.

“Jangan sampai mereka yang memiliki akses, memiliki infrastruktur tentang teknologi ini semakin maju ke depan, sedangkan kita, sedangkan orang lain mungkin yang terbatas aksesnya semakin jauh ke belakang,” kata Bella.

Menurutnya, pembangunan berkelanjutan bukan sekadar menghadirkan teknologi yang semakin canggih. Yang lebih penting ialah memastikan kemajuan tersebut dapat dirasakan, diakses, dan dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

Manusia Harus Tetap Jadi Pusat

Bella juga menekankan bahwa kedaulatan data dan keamanan ruang digital tidak hanya berkaitan dengan cara mencegah serangan. Persoalan tersebut menyentuh bagaimana manusia tetap menjadi pusat dalam perkembangan informasi digital.

Karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi. Mereka perlu berani mempertanyakan tujuan teknologi, penggunaan data, serta arah pembangunan digital di masa depan.

“Teknologi ini dibangun untuk siapa? Data ini digunakan untuk apa? Dan bagaimana pembangunan digital ini pada akhirnya ingin membawa kita seperti apa di masa depan?” ujar Bella.

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu alasan Forma SPPB UI mengangkat tema “Digital Governance sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan: Memperkuat Kedaulatan Data dan Keamanan Ruang Digital Indonesia”.

Mahasiswa Didorong Berpikir Kritis

Forum tersebut juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk melihat perkembangan teknologi secara lebih kritis. Rosabella mengatakan kegiatan itu memfasilitasi mahasiswa, termasuk peserta dari berbagai universitas di wilayah Jabodetabek, untuk membahas dampak perkembangan digital.

Salah satu pertanyaan penting yang perlu muncul berkaitan dengan data yang masyarakat bagikan di ruang digital. Data tersebut perlu dilihat dari sisi dampak yang mungkin muncul bagi kehidupan pengguna.

“Data yang selama ini kita share di ruang digital ini, apakah akan berdampak seperti apa untuk kita?” kata Bella.

Pertanyaan itu menunjukkan bahwa literasi digital tidak cukup berhenti pada kemampuan menggunakan teknologi. Masyarakat juga perlu memahami konsekuensi dari aktivitas digital dan posisi data pribadi dalam perkembangan teknologi.

Digital Governance Tak Bisa Dikerjakan Sendiri

Bella menempatkan tata kelola digital sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi dalam memastikan transformasi teknologi berjalan secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat gagasan bahwa kedaulatan data tidak hanya berbicara mengenai sistem keamanan. Kedaulatan data juga menyangkut akses, aturan, manfaat, risiko, dan keberadaan manusia sebagai pusat dalam ekosistem digital.

Dengan konektivitas yang terus meluas, tantangan Indonesia bukan hanya mengejar perkembangan teknologi. Tantangan lainnya adalah memastikan kemajuan tersebut tetap inklusif, mengurangi kesenjangan, melindungi masyarakat, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan lintas generasi. (*)