Pemerintah Aceh Ingin Hilirisasi Gas Berlangsung di Darat demi Mendorong Industri dan Ekonomi Daerah
Jakarta, Danantaranews.id – Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk memperjuangkan pengolahan cadangan gas dari Blok Andaman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Langkah tersebut diwujudkan dengan rencana mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar pengembangan gas bumi itu memberikan nilai tambah bagi Aceh.
Keputusan tersebut lahir dalam rapat yang membahas pengembangan migas Blok Andaman di Banda Aceh, Jumat. Pemerintah daerah menilai hilirisasi di KEK Arun akan memperkuat pembangunan industri sekaligus mendukung agenda strategis nasional.
Dua Keputusan Penting Hasil Rapat Migas Blok Andaman
Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, mengatakan rapat menghasilkan dua kesepakatan utama yang akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh. Salah satunya berkaitan dengan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Rapat menyimpulkan dua poin pokok yaitu, Gubernur Aceh menyurati Presiden Prabowo agar migas Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun, dan kedua mengundang Mubadala Energy serta SKK Migas ke Aceh,” kata M Nasir usai memimpin rapat migas Blok Andaman di Banda Aceh.
Selain menyampaikan usulan kepada Presiden, Pemerintah Aceh juga akan mengundang Mubadala Energy bersama SKK Migas untuk berdiskusi langsung di Aceh. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat koordinasi mengenai rencana pengembangan lapangan gas tersebut.
KEK Arun Dinilai Selaras dengan Program Strategis Nasional
M Nasir menegaskan bahwa pengolahan gas di KEK Arun Lhokseumawe sejalan dengan arah pembangunan pemerintah pusat. Menurutnya, Presiden Prabowo telah menetapkan 77 proyek strategis nasional dalam RPJMN 2025-2029.
“Salah satunya dari proyek strategis nasional tersebut yakni pengembangan KEK Arun Lhokseumawe,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Aceh memandang pengolahan gas Blok Andaman di kawasan tersebut akan memperkuat pelaksanaan proyek strategis nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
Akademisi Dorong Hilirisasi Gas dan Pembangunan Industri Baru
Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Prof Dr Jasman J Ma’ruf, mendukung langkah Gubernur Aceh untuk menyampaikan usulan kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, hilirisasi menjadi pilihan yang mampu meningkatkan nilai tambah dari temuan gas di Blok Andaman.
Ia menjelaskan bahwa Blok Andaman diperkirakan menghasilkan gas dan kondensat. Namun, pembahasan saat ini baru mengarah pada pemanfaatan sekitar 300 MMSCFD gas untuk kebutuhan listrik PLN.
Prof Jasman menilai potensi gas tersebut jauh lebih besar jika dikembangkan menjadi berbagai produk industri. Gas tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga dapat menjadi bahan baku industri petrokimia.
Menurutnya, gas dapat diolah menjadi methanol dan hidrogen. Karena itu, Aceh perlu menyiapkan pembangunan pabrik methanol yang juga masuk dalam program strategis nasional terkait biodiesel.
Ia menjelaskan bahwa produksi biodiesel berbahan baku kelapa sawit membutuhkan campuran methanol. Dengan begitu, pembangunan fasilitas tersebut dinilai dapat mendukung kebutuhan industri nasional.
Kondensat Blok Andaman Berpotensi Dorong Pembangunan Kilang
Selain gas, Blok Andaman juga diperkirakan menghasilkan kondensat yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Produk tersebut dapat diolah menjadi berbagai bahan baku industri.
Prof Jasman mengatakan kondensat mampu menghasilkan nafta dan kerosin yang dibutuhkan industri cat. Selain itu, kondensat juga dapat menghasilkan gasoline sebagai bahan bakar minyak seperti solar dan premium.
Dari Blok South Andaman diperkirakan tersedia sekitar 7.500 barel kondensat setiap hari. Volume tersebut dinilai cukup untuk mendorong pembangunan refinery atau kilang pengolahan di Aceh.
“Dengan berdirinya berbagai industri itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja dan ekonomi Aceh,” kata Prof Jasman.
Pemerintah Aceh Sebelumnya Tolak Skema Pengolahan Gas di Laut
Sebelumnya, Gubernur Aceh juga telah menyampaikan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat tersebut berisi permintaan agar pengolahan gas temuan Mubadala Energy tidak menggunakan skema Floating Production, Storage and Offloading (FPSO).
Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan dilakukan melalui onshore receiving facility (ORF) di KEK Arun Lhokseumawe. Skema tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
Dalam surat yang sama, Pemerintah Aceh juga meminta agar alokasi gas dari Mubadala Energy dapat dimanfaatkan oleh industri di Aceh. Selain itu, pemerintah daerah mengajukan penundaan sementara Plan of Development (PoD) karena masih terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Melalui rangkaian langkah tersebut, Pemerintah Aceh berharap pengembangan gas Blok Andaman tidak hanya meningkatkan pasokan energi nasional, tetapi juga menjadi penggerak hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh. (*)
Leave a comment