Distribusi BBM Bukan Sekadar Urusan Logistik
Jakarta, danantaranews.id – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) dari terminal menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kembali menjadi perhatian. Pengamat Kebijakan Energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, menilai jalur distribusi tersebut memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Menurut Sofyano, negara perlu memastikan pengiriman BBM berjalan stabil karena rantai distribusi berkaitan langsung dengan ketersediaan energi masyarakat. Karena itu, ia menilai perusahaan milik negara atau anak perusahaan BUMN yang mendapat mandat penugasan negara sebaiknya tetap memegang kendali utama.
Sofyano menegaskan bahwa distribusi BBM tidak dapat diperlakukan hanya sebagai aktivitas logistik biasa. Gangguan pada mata rantai tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan BBM sekaligus aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Distribusi BBM merupakan objek vital nasional. Negara harus memiliki kendali penuh terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari penyimpanan hingga pengiriman ke SPBU,” ujar Sofyano Zakaria, Kamis (30/7/2026).
Alasan Distribusi BBM Perlu Dikendalikan Negara
Sofyano menyebut keamanan pasokan atau security of supply sebagai salah satu alasan utama perlunya kendali negara. Dalam kondisi darurat, pemerintah membutuhkan operator yang dapat segera menjalankan penugasan tanpa menjadikan pertimbangan keuntungan komersial sebagai faktor utama.
Kondisi darurat tersebut dapat berupa bencana alam, konflik sosial, gangguan infrastruktur, maupun lonjakan permintaan BBM. Situasi seperti itu membutuhkan sistem distribusi yang mampu merespons perubahan kondisi secara cepat dan terukur.
Menurut Sofyano, negara harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan distribusi ketika kondisi nasional membutuhkan respons khusus. Dengan begitu, kepentingan pasokan energi masyarakat tetap menjadi prioritas ketika muncul gangguan di lapangan.
Ia menilai ketahanan energi tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan stok BBM. Pemerintah juga harus memastikan bahan bakar tersebut dapat bergerak dari fasilitas penyimpanan menuju SPBU secara tepat waktu.
Kualitas dan Kuantitas BBM Ikut Jadi Pertaruhan
Selain keamanan pasokan, Sofyano menyoroti pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas BBM. Kendali BUMN dinilai dapat mempermudah pengawasan sehingga berbagai potensi penyimpangan bisa ditekan.
Risiko yang perlu menjadi perhatian antara lain pencampuran BBM, kehilangan muatan, hingga penyalahgunaan distribusi. Jika pengawasan tidak berjalan optimal, persoalan tersebut berpotensi merugikan negara sekaligus masyarakat sebagai pengguna akhir.
Karena itu, sistem distribusi perlu memiliki standar pengawasan yang jelas sejak BBM berada di terminal hingga tiba di SPBU. Pengendalian tersebut juga harus berjalan konsisten agar kualitas dan jumlah BBM tetap sesuai dengan ketentuan.
Sofyano menilai aspek pengawasan menjadi semakin penting karena distribusi BBM merupakan bagian dari rantai pasok energi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Negara perlu memastikan setiap mata rantai berjalan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya.
Jika Swasta Pegang Kendali Penuh, Ini Risikonya
Sofyano mengingatkan potensi persoalan apabila distribusi BBM sepenuhnya berada di tangan perusahaan swasta. Salah satu risiko muncul ketika terjadi perselisihan kontrak, kendala operasional, atau penghentian layanan karena pertimbangan bisnis.
Gangguan tersebut dapat menghambat pengiriman BBM menuju SPBU. Dampaknya bisa merembet menjadi antrean panjang, kelangkaan BBM di sejumlah daerah, hingga gangguan pada distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah akan menghadapi tantangan besar jika tidak mempunyai kendali langsung terhadap sistem distribusi. Sebab, ketahanan energi membutuhkan operator yang dapat menjalankan penugasan negara kapan pun diperlukan.
“Negara tidak boleh bergantung pada keputusan bisnis pihak lain untuk menjamin pasokan energi nasional. Ketahanan energi harus dibangun di atas sistem yang dapat dikendalikan negara setiap saat,” tegas Sofyano.
Swasta Tetap Bisa Ikut, Tapi Sebagai Mitra
Meski meminta kendali distribusi tetap berada pada BUMN, Sofyano tidak menutup ruang bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi. Ia justru melihat sektor swasta dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat kapasitas operasional distribusi BBM.
Menurutnya, swasta dapat menyediakan armada mobil tangki BBM beserta Awak Mobil Tangki (AMT). Namun, seluruh armada dan tenaga operasional tersebut harus memenuhi standar keselamatan, kompetensi, serta sertifikasi yang ditetapkan pemerintah maupun BUMN.
Model kemitraan tersebut membuat pembagian peran menjadi lebih jelas. BUMN tetap mengendalikan sistem distribusi, sedangkan swasta membantu menyediakan kapasitas armada dan tenaga profesional yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional.
Dengan pola tersebut, negara juga tetap dapat menentukan perencanaan rute, melakukan pengawasan operasional, menetapkan standar keselamatan, dan memastikan jaminan pasokan. Sementara itu, perusahaan swasta tetap memperoleh ruang usaha melalui penyediaan sarana dan tenaga pendukung distribusi.
Efisiensi Jalan, Ketahanan Energi Tetap Prioritas
Sofyano menilai pola kemitraan antara BUMN dan swasta dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi usaha dengan kepentingan strategis negara. BUMN menjalankan fungsi pengendalian, sedangkan swasta berkontribusi meningkatkan kapasitas armada serta kualitas layanan logistik.
Dengan pembagian tersebut, perusahaan swasta tidak mengambil alih fungsi penguasaan distribusi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebaliknya, keterlibatan swasta dapat membantu memperkuat kemampuan operasional tanpa menghilangkan kendali negara.
Model ini juga menempatkan aspek keselamatan dan kompetensi sebagai bagian penting dari layanan distribusi. Armada mobil tangki dan AMT yang memenuhi standar dapat mendukung kelancaran pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU.
Pada akhirnya, Sofyano meminta pemerintah menempatkan distribusi BBM sebagai instrumen strategis negara. Efisiensi tetap diperlukan, tetapi kepastian pasokan, keamanan nasional, dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Pada akhirnya, distribusi BBM harus dipandang sebagai instrumen strategis negara. Efisiensi memang penting, tetapi kepastian pasokan, keamanan nasional, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” tutup Sofyano Zakaria. (*)
Leave a comment