Jakarta, danantaranews.id – BPI Danantara terus menunjukkan peran aktifnya dalam pembangunan nasional. Kali ini, badan investasi tersebut menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap sektor perumahan di Indonesia, khususnya dalam mendorong Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, sinergi dengan Danantara akan diperkuat melalui koordinasi intensif bersama perbankan nasional, baik BUMN maupun swasta.
“Tadi malam saya berbicara langsung dengan Presiden Prabowo dan Pak Hashim. Arahan mereka jelas, Danantara akan support penuh sektor perumahan,” ujar Maruarar usai bertemu Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Kepala Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Jumat (8/5/2025).
Gandeng Bank BUMN hingga Swasta, Skema Pembiayaan Segera Disusun
Maruarar menyebut Kementerian PKP sudah memulai komunikasi dengan beberapa bank, termasuk BCA, untuk merancang skema pembiayaan yang paling ideal. Nantinya, seluruh rincian—mulai dari bentuk dukungan, nominal hingga mekanisme—akan diumumkan secara transparan kepada publik.
Langkah ini diyakini mampu mempercepat realisasi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kian membutuhkannya.
“Kami jajaki satu-satu dengan bank. Prinsipnya, semua akan kami buat terbuka dan pruden,” tegasnya.
Dukungan Danantara Cerminkan Kepedulian Presiden terhadap Wong Cilik
Menurut Maruarar, dukungan dari BPI Danantara merupakan bukti konkret perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan hunian untuk rakyat kecil. Semangat ini juga tercermin dari arahan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo serta Kepala Danantara Rosan Roeslani yang aktif mendorong kolaborasi lintas sektor.
Salah satu gagasan menarik yang tengah dikaji adalah konversi aset negara berupa penjara menjadi kawasan hunian. Presiden Prabowo, kata Maruarar, memberi arahan agar pemanfaatan lahan strategis seperti Lapas Salemba dan Cipinang bisa dikaji potensi nilainya untuk dijadikan solusi jangka panjang penyediaan perumahan di wilayah perkotaan.
“Ini arahan langsung Presiden Prabowo. Kami sedang hitung aset-aset strategis dan kemungkinan relokasi. Sebuah terobosan yang sangat visioner,” tambahnya.
Tata Kelola Transparan, Libatkan BPKP dan Kejaksaan Sejak Awal
Untuk menjaga integritas proyek, Maruarar menegaskan pentingnya pengawasan dari lembaga penegak hukum dan auditor negara sejak awal perencanaan. Kementerian PKP akan melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu guna memastikan tata kelola keuangan berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami ingin semua proses ini dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Rabu depan, kami akan rapat lanjutan di Cipinang untuk bahas teknis,” katanya.
Leave a comment