Jakarta, danantaranews.id – Serikat Pekerja (SP) PT Patra Logistik mendukung penuh arahan Presiden Republik Indonesia mengenai perampingan atau streamlining anak dan cucu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah strategis ini diyakini mampu memangkas birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing BUMN di pasar nasional maupun global.
Meski memberikan dukungan penuh, SP Patra Logistik mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan perampingan secara seragam. Evaluasi harus memperhatikan karakteristik khusus serta fungsi strategis dari masing-masing anak usaha BUMN. Penataan struktur perusahaan perlu berjalan secara cermat dan terukur agar negara tidak kehilangan instrumen vital yang menjaga pasokan energi masyarakat.
Sektor Logistik BBM Sebagai Benteng Ketahanan Energi
Ketua SP PT Patra Logistik, Nanda Hidayat Masyudi, menegaskan bahwa kendali penuh negara atas bisnis logistik dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan harga mati. Pemerintah tidak boleh mengorbankan fungsi pengawasan energi hanya demi mengejar efisiensi struktur semata.
“Efisiensi kami dukung penuh. Tetapi jangan sampai atas nama efisiensi negara justru kehilangan instrumen strategis dalam mengendalikan distribusi BBM. Untuk sektor ini, kendali negara harus tetap utuh,” tegas Nanda dalam keterangannya.
Nanda menjelaskan bahwa kegiatan penyaluran energi bukan sekadar proses pengangkutan barang komersial biasa. Distribusi BBM memegang peranan krusial sebagai fondasi utama ketahanan energi nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jalur pasokan BBM menggerakkan moda transportasi, roda industri, sektor perdagangan, hingga aktivitas harian masyarakat luas.
Setiap hambatan pada rantai pasok energi berpotensi memicu dampak berantai yang merugikan perekonomian nasional secara luas.
“Kalau distribusi BBM terganggu, dampaknya bukan hanya terhadap perusahaan. Transportasi bisa terganggu, kegiatan industri terdampak, mobilitas masyarakat terhambat, dan pada akhirnya perekonomian ikut terganggu,” ujarnya menambahkan.
Fokus Pemangkasan Birokrasi dan Fungsi Duplikatif
Atas pertimbangan risiko tersebut, SP Patra Logistik mendesak pemerintah agar membiarkan pengawasan, pengendalian, hingga eksekusi penyaluran energi tetap berada di bawah penguasaan penuh negara. Eksekusi operasional idealnya berjalan melalui entitas yang telah teruji memiliki kompetensi serta pengalaman panjang di bidang logistik energi.
PT Patra Logistik sendiri telah membangun kompetensi inti (core competence) bertahun-tahun. Perusahaan memiliki kesiapan armada, keandalan jaringan distribusi, kapasitas sumber daya manusia, sarana pendukung modern, hingga ketangguhan dalam menangani kondisi darurat operasional.
Nanda menilai konsep streamlining seharusnya berfokus pada pembenahan proses kerja internal yang kurang produktif. Pemerintah perlu menghapus penumpukan fungsi kerja, birokrasi yang berbelit-belit, penggunaan aset yang menganggur, serta mempercepat digitalisasi sistem kerja.
“Yang harus dipangkas adalah birokrasi dan fungsi yang duplikatif, bukan fungsi strategis negara. Jangan sampai kita mengejar struktur yang ramping tetapi kehilangan kemampuan mengendalikan sektor vital,” kata Nanda.
Siap Menjadi Mitra Strategis Transformasi BUMN
Para pekerja di lingkungan PT Patra Logistik menyatakan kesiapan untuk mengawal dan menyukseskan agenda transformasi BUMN. Serikat pekerja tidak hanya berperan menjaga hak-hak tenaga kerja, tetapi juga memosisikan diri sebagai mitra strategis manajemen untuk meningkatkan produktivitas, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Menurut SP Patra Logistik, efisiensi operasional dan penguasaan negara atas sektor vital dapat berjalan beriringan. Kebijakan perampingan harus berdiri di atas kajian bisnis yang matang, berorientasi pada kepentingan nasional, serta berfokus pada penguatan ketahanan energi.
Mewujudkan BUMN Lincah dan Kompetitif
Melalui langkah penataan yang tepat, perampingan BUMN akan melahirkan entitas bisnis yang lebih lincah, profesional, transparan, dan kompetitif di industri logistik.
“Prinsipnya sederhana: BUMN harus semakin efisien, tetapi negara tidak boleh kehilangan kendali atas penyaluran BBM. Efisiensi harus memperkuat ketahanan energi nasional, bukan justru melemahkannya,” pungkas Nanda. (*)
Leave a comment