Jakarta, Danantaranews.id – Menyikapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa Indonesia telah menyiapkan strategi negosiasi yang matang untuk merespons tekanan tarif impor sebesar 32% yang kini dikenakan pada produk-produk asal Indonesia.
Dalam forum Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta (Selasa, 8 April 2025), Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun proposal negosiasi komprehensif. Proposal ini disusun bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berbagai kementerian serta asosiasi terkait.
“Proposal ini konkret, bisa langsung diimplementasikan, dan disusun dengan menjawab langsung persoalan-persoalan yang disampaikan oleh pihak Amerika, terutama oleh USTR,” ujar Luhut.
Delegasi Indonesia Siap Bertolak
Luhut menyebutkan bahwa komunikasi intens dengan pihak United States Trade Representative (USTR) sudah berlangsung. Dalam beberapa pekan ke depan—kemungkinan pada 17 April 2025—delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan resmi ke AS. Delegasi ini akan dipimpin oleh Kemenko Perekonomian dan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, serta DEN sendiri.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS dengan pendekatan diplomatik yang terkoordinasi.
Fokus pada Sektor Terdampak dan Strategi Perlindungan
Tak hanya berupaya secara diplomatik, pemerintah juga mempersiapkan kebijakan domestik sebagai respons terhadap tekanan eksternal tersebut. Menurut Luhut, fokus utama adalah memberikan perlindungan kepada sektor-sektor padat karya yang paling terdampak oleh kebijakan tarif ini.
“Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak akibat tarif resiprokal dari Amerika dan perang dagang ini,” ujarnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Asosiasi
Luhut juga mengapresiasi keterlibatan aktif dari asosiasi pelaku usaha yang memberikan masukan konkret dalam penyusunan proposal negosiasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah dan asosiasi adalah satu tim dalam menghadapi tantangan perang dagang global ini.
“Deregulasi juga terus dilakukan untuk memangkas ekonomi biaya tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional,” tambahnya.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan counter-cyclical juga sedang disiapkan untuk meminimalisir dampak lanjutan dari ketegangan dagang ini terhadap perekonomian domestik. (*)
Leave a comment