Jakarta, danantaranews.id — Program Bedah Rumah di DKI Jakarta mendapat dorongan besar pada 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menaikkan alokasi bantuan menjadi 10.300 unit dari hanya 158 unit pada 2025.
Lonjakan alokasi tersebut menjadi sinyal kuat pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri PKP Maruarar Sirait bahkan turun langsung memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata.
10.300 Rumah Jadi Target Bedah Rumah DKI
Maruarar meninjau lokasi usulan serta pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) Bedah Rumah di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (13/8/2026). Peninjauan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pelaksanaan bantuan perbaikan hunian.
Dari total 10.300 unit, pemerintah mengalokasikan 10.000 unit untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk kawasan pesisir. Pembagian tersebut mencakup masing-masing 2.000 unit untuk Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat, serta 300 unit untuk Kepulauan Seribu.
Khusus Jakarta Timur, pemerintah menargetkan 2.000 unit rumah. Hingga kini, pemerintah telah menginventarisasi dan memverifikasi 1.087 unit yang tersebar di 10 kecamatan dan 37 kelurahan.
Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur mengusulkan program tersebut untuk menjangkau warga yang membutuhkan perbaikan hunian. Cakung menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena masih memiliki banyak rumah tidak layak huni.
“Untuk bedah rumah di Jakarta Timur kami pusatkan di Cakung karena saya telah berkoordinasi dengan Gubernur kalau di Cakung masih banyak RTLH masih kumuh maka kami putuskan untuk bedah rumah di sini agar Cakung semakin menyala!” ujar Maruarar.
356 RTLH di Cakung Jadi Sasaran
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar berdiskusi dengan Lurah Cakung Timur mengenai kondisi hunian warga. Dari laporan yang diterima, masih terdapat 356 unit RTLH yang belum memperoleh penanganan.
Maruarar kemudian meminta pemerintah menyelesaikan seluruh RTLH tersebut secara bertahap. Ia menargetkan penanganannya tuntas paling lambat 26 Desember 2026.
Sejumlah calon penerima bantuan (CPB) juga mendapat perhatian dalam kunjungan tersebut. Mereka antara lain Abdillah yang bekerja sebagai pedagang es dan kopi, Mahmur sebagai pekerja serabutan, Mursanah sebagai asisten rumah tangga, serta Hermanto yang bekerja sebagai pekerja serabutan.
Kondisi rumah para CPB tersebut tergolong rusak berat. Bahkan, sebagian hunian masih menggunakan material asbes sehingga membutuhkan perbaikan agar keluarga dapat tinggal di rumah yang lebih layak, aman, dan sehat.
Pemerintah menjadwalkan pelaksanaan pekerjaan Bedah Rumah mulai 18 September hingga 1 November 2026. Dengan jadwal tersebut, program diharapkan dapat bergerak cepat dari tahap persiapan menuju pengerjaan fisik.
Bedah Rumah Tak Cuma Soal Bangunan
Maruarar menegaskan bahwa Program Bedah Rumah tidak berhenti pada perbaikan kondisi fisik hunian. Kementerian PKP juga ingin menghubungkan penerima bantuan dengan program pemberdayaan ekonomi serta kepastian legalitas rumah.
Pemerintah menyiapkan pemberian sertifikat gratis bagi MBR yang memperoleh bantuan Bedah Rumah. Selain itu, penerima bantuan juga mendapat dorongan untuk mengakses KUR Perumahan guna meningkatkan kualitas ekonomi keluarga.
“Program Bedah Rumah ini bukan sekadar memperbaiki rumah. Kita juga ingin memastikan masyarakat memiliki kepastian legalitas dan mendapatkan akses pembiayaan untuk meningkatkan kualitas ekonominya,” kata Maruarar.
Pendekatan tersebut membuat program memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar renovasi bangunan. Pemerintah ingin perbaikan tempat tinggal berjalan beriringan dengan peningkatan kepastian hukum dan peluang penguatan ekonomi keluarga.
Efisiensi Anggaran Tembus 17,44%
Selain meninjau calon penerima bantuan, Maruarar menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka di Kelurahan Cakung Timur. Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya Kementerian PKP menjaga pengadaan material tetap terbuka, kompetitif, efisien, dan transparan.
Dalam proses tersebut, dua toko bangunan ikut berpartisipasi, yakni TB. Maju Abadi dan TB. Arif Berkah. Proses pemilihan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 17,44 persen.
Efisiensi itu menghasilkan penghematan Rp30.536.000 dari pagu anggaran Rp175.000.000. Pemerintah akan memanfaatkan sisa anggaran tersebut kembali untuk membantu penerima program.
Maruarar menilai efisiensi tersebut menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan anggaran dalam setiap tahapan program.
“Ini program yang sangat menyentuh rakyat tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, ini uang rakyat dan rakyat berhak tahu ke mana uangnya dan jadi apa,” imbuh Maruarar.
Maruarar Tegaskan Bedah Rumah Gratis
Kementerian PKP juga meminta seluruh jajaran pemerintah dan pemerintah daerah aktif menyosialisasikan Program Bedah Rumah. Sosialisasi menjadi penting agar masyarakat memahami mekanisme bantuan dan pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Maruarar menegaskan masyarakat tidak perlu membayar untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ia juga meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program.
“Saya menghimbau bahwa program ini gratis, tidak dipungut biaya apa pun dan jika ada yang melakukan pelanggaran tolong divideokan dan dilaporkan,” ujar Maruarar.
Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga akan mengkaji legalitas lahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Bedah Rumah. Kajian tersebut bertujuan memastikan program berjalan cepat, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Permen PKP 6/2026 Jadi Penguat Program
Pemerintah turut mencanangkan implementasi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap Program Bedah Rumah. Regulasi tersebut juga diarahkan untuk menyederhanakan proses sekaligus memperkuat pengawasan.
Melalui aturan tersebut, pemerintah berharap calon penerima bantuan mendapat proses yang lebih mudah. Pada saat yang sama, pelaksanaan program harus tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kecepatan, dan ketepatan sasaran.
Sinergi antara Kementerian PKP, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mengejar target 10.300 unit. Pemerintah ingin percepatan tersebut tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Bedah Rumah DKI dan Fokus Perbaikan RTLH
Besarnya kenaikan alokasi dari 158 unit pada 2025 menjadi 10.300 unit pada 2026 menunjukkan perubahan skala program yang sangat signifikan. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan peningkatan jumlah bantuan berjalan seiring dengan kualitas pengerjaan dan pengawasan.
Di Jakarta Timur, perhatian pemerintah tertuju pada 2.000 unit alokasi serta 356 RTLH yang masih menunggu penanganan di Cakung Timur. Target penyelesaian paling lambat 26 Desember 2026 menjadi tenggat penting bagi percepatan program.
Di sisi lain, efisiensi pengadaan material sebesar 17,44 persen menunjukkan pemerintah juga memberi perhatian pada penggunaan anggaran. Dengan penghematan Rp30,536 juta dari pagu Rp175 juta, sisa anggaran dapat kembali diarahkan untuk membantu masyarakat.
Dengan kombinasi perbaikan hunian, sertifikasi gratis, akses KUR Perumahan, serta pengawasan pengadaan, Kementerian PKP ingin menjadikan Bedah Rumah sebagai program yang memberi dampak lebih luas. Fokus akhirnya tetap sama, yakni menghadirkan hunian yang lebih layak sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan MBR di DKI Jakarta. (*)
Leave a comment