Jakarta, danantaranews.id – Pemerintah kembali tancap gas dalam mengupayakan transisi energi guna menekan pembengkakan anggaran negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 demi menggulirkan kembali program kompor listrik secara nasional.
Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia yang terlampau tinggi terhadap impor Liquified Petroleum Gas (LPG).
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Gandeng DPR untuk Sinkronisasi Data Daerah
Agar penyaluran sarana pengalihan energi ini tepat sasaran, Bahlil meminta kerja sama dari para anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor ESDM. Ia berharap pihak legislatif dapat membantu mendata wilayah-wilayah mana saja di Indonesia yang dinilai paling membutuhkan bantuan kompor listrik ini.
“Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi,” tambah Bahlil.
Selain memprioritaskan kompor listrik, Kementerian ESDM juga menyodorkan dana segar sebesar Rp635,24 miliar dalam RAPBN 2027 untuk memuluskan program konversi motor listrik. Nantinya, dana tersebut akan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).
Kedua proyek ini merupakan program baru untuk tahun anggaran 2027, di mana realisasi alokasinya akan terus disesuaikan dengan ketersediaan kas negara.
Flashback: Sempat Dibatalkan PLN pada 2022
Wacana migrasi dari penggunaan kompor gas elpiji ke kompor listrik sebenarnya bukan barang baru. Program ini sempat bergulir hangat pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).
Namun, tepat pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan untuk membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik. Alasan pembatalan kala itu adalah demi menjaga kenyamanan dan daya beli masyarakat yang sedang berada dalam fase pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Efek Perang Dunia dan Lonjakan Harga Minyak Mendorong Transisi
Situasi geopolitik global yang dinamis memicu wacana ini naik ke permukaan lagi. Pecahnya konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran memicu lonjakan hebat pada harga energi global.
Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menjadi salah satu tokoh yang gencar mendorong percepatan transisi ini. Menurut Eddy, ongkos yang dikeluarkan pemerintah untuk memfasilitasi kompor listrik jauh lebih murah dibandingkan dengan beban APBN untuk menyubsidi impor LPG yang harganya kian melambung akibat meroketnya harga minyak mentah dunia.
-
Fakta Impor Riil: Saat ini, Indonesia harus mengimpor sekitar 75% hingga 80% dari total kebutuhan LPG nasional.
-
Dampak Finansial: Karena mayoritas bersumber dari luar negeri, harga jual dasar LPG sangat sensitif dan berbanding lurus dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Ke depannya, Eddy menegaskan pihak legislatif akan mendukung penuh percepatan proses elektrifikasi nasional, baik yang menyasar sektor transportasi publik, efisiensi dunia industri, hingga urusan dapur rumah tangga lewat penggunaan kompor listrik.
Leave a comment