JAKARTA, danantaranews.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengonfirmasi akan segera mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, dalam waktu dekat.
Langkah ini diambil menyusul adanya usulan perubahan harga tiket guna meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan destinasi wisata edukasi favorit warga ibu kota tersebut.
“Jadi tiket Ragunan segera akan saya putuskan, memang belum diputuskan. Tetapi usulan Rp10.000 itu ada, bahwasanya segera akan diputuskan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9/2026).
Berdasarkan draf usulan yang masuk, tarif tiket pengunjung dewasa yang semula relatif murah berpotensi disesuaikan dari kisaran Rp4.000 menjadi Rp10.000. Sementara itu, untuk tiket anak-anak diusulkan naik dari Rp3.000 menjadi Rp7.500 per orang.
Pihak pengelola Taman Margasatwa Ragunan menyambut baik rencana penyesuaian tarif ini. Humas TMR, Wahyudi Bambang, menjelaskan bahwa penyesuaian harga tiket bertujuan mendorong Ragunan bertransformasi menuju kebun binatang dengan standar pengelolaan internasional.
“Dengan dukungan masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan berkomitmen untuk terus berbenah dan melangkah menuju pengelolaan kebun binatang bertaraf internasional,” kata Wahyudi.
Wahyudi menekankan bahwa dana hasil penyesuaian tarif akan dialokasikan secara fokus untuk dua poin prioritas:
-
Kesejahteraan Satwa: Peningkatan nutrisi, perawatan medis, serta pembenahan habitat satwa agar sesuai standar konservasi global.
-
Fasilitas & Edukasi: Perbaikan sarana pengunjung, optimalisasi program penelitian, dan peningkatan kenyamanan area rekreasi secara berkelanjutan.
Selain peningkatan fasilitas, penyesuaian harga masuk ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian TMR sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan begitu, ketergantungan operasional terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dapat diminimalkan secara bertahap.
Meskipun terdapat rencana kenaikan, pengelola memastikan aspek aksesibilitas dan ekonomi warga Jakarta tetap menjadi pertimbangan utama.
“Setiap kebijakan mengenai tarif akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kualitas pelayanan, keberlanjutan pengelolaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Wahyudi.
Leave a comment