JAKARTA, danantaranews.id – Kabar penting bagi para pekerja dan pelaku usaha di seluruh Indonesia. Pemerintah resmi tancap gas menyiapkan penetapan upah minimum tahun 2027 dengan tenggat pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026, disusul Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maksimal pada 25 November 2026.
Kepastian jadwal dan mekanisme baru tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi hibrida antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan pengupahan tahun depan berlandaskan Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam aturan tersebut, gubernur memegang kewajiban menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sementara penetapan UMK serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” tegas Yassierli.
Mengintip Formula Upah Minimum 2027: Indeks Berada di Rentang 0,5 hingga 1,0
Agar menghasilkan angka yang proporsional bagi buruh maupun dunia usaha, perumusan upah minimum 2027 bertumpu pada tiga variabel utama: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Secara teknis, penghitungannya menggunakan formula yang memadukan:
- Pertumbuhan ekonomi daerah
- Tingkat inflasi
- Indeks tertentu yang dipatok pada rentang 0,5 hingga 1,0
Empat Aspek KHL Berbasis Data BPS dan 11 Parameter Daerah
Untuk memperkuat objektivitas angka, Kemnaker sedang menyiapkan estimasi KHL yang diolah dari data konsumsi rumah tangga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Estimasi ini memotret empat aspek kebutuhan dasar pekerja:
- Pengeluaran makanan
- Kebutuhan pokok lainnya
- Kesehatan dan pendidikan
- Tempat tinggal
Tak hanya berlaku di tingkat provinsi, estimasi KHL untuk kabupaten/kota juga dirumuskan menggunakan pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah. Meski demikian, Menaker Yassierli menekankan agar Dewan Pengupahan Daerah tetap mengedepankan musyawarah sebelum mengetok palu rekomendasi upah.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” ujar Yassierli.
Timeline Lengkap Pengumuman Upah Minimum 2027
Berikut jadwal resmi batas akhir penetapan seluruh jenis upah minimum yang wajib dipatuhi pemerintah daerah:
- 21 November 2026: Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
- 25 November 2026: Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.
- 26 November 2026: Pengumuman Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 (paling lambat lima hari setelah UMP).
- 30 November 2026: Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027 (paling lambat lima hari setelah UMK).
Leave a comment