Teknologi pembangkit listrik dari sampah tidak cocok diterapkan di semua daerah. Kota kecil perlu mengutamakan pengurangan sampah, daur ulang, dan pengolahan limbah sesuai kemampuan anggaran.
BANDUNG, danantaranews.id – Pembangunan insinerator atau fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy/WtE) mulai dilirik sebagai solusi untuk mengatasi tumpukan sampah. Namun, teknologi mahal ini ternyata tidak cocok untuk semua daerah dan berpotensi membebani keuangan pemerintah daerah.
Profesor dari Hokkaido University Jepang, Kazue Ishii, mengingatkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan skala wilayah sebelum menentukan teknologi pengolahan sampah. Strategi untuk kota besar tidak bisa disamakan dengan kebutuhan kota kecil karena keduanya memiliki karakteristik sampah dan kemampuan anggaran yang berbeda.
Dalam kegiatan The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026), Kazue menjelaskan bahwa insinerator dapat menjadi pilihan bagi kota besar. Teknologi tersebut mampu mengurangi volume sampah yang harus berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).
Namun, kondisi berbeda berlaku bagi kota kecil. Jumlah sampah yang lebih sedikit serta keterbatasan anggaran dapat membuat biaya pembangunan dan operasional fasilitas insinerator terlalu tinggi.
“Menurut saya, kita perlu membedakan strategi pengelolaan sampah di kota besar dan kota kecil. Insinerasi atau pengolahan sampah menjadi energi efektif untuk kota besar karena dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA. Namun, bagi kota kecil, pembangunan dan pengoperasian fasilitas insinerator bisa terlalu mahal,” ujar Kazue.
Insinerator Bukan Solusi untuk Semua Daerah
Peringatan Kazue menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah yang ingin mengadopsi teknologi pengolahan sampah berbiaya besar. Sebab, keberhasilan fasilitas tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada kecukupan pasokan sampah dan kemampuan daerah membiayai operasionalnya.
Kota besar dinilai lebih berpeluang memanfaatkan insinerator karena memiliki volume sampah yang lebih besar. Sebaliknya, kota kecil berisiko menghadapi beban biaya yang tidak sebanding dengan jumlah sampah yang harus diolah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun strategi berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Pemilihan teknologi tanpa memperhitungkan kemampuan APBD justru dapat menimbulkan persoalan pembiayaan baru.
Untuk kota kecil, Kazue menyarankan agar pemerintah memprioritaskan pengurangan sampah dari sumbernya. Upaya tersebut perlu berjalan bersama peningkatan daur ulang dan keterlibatan aktif masyarakat.
Sampah yang masih tersisa setelah proses pemilahan dan tidak bisa didaur ulang juga dapat dimanfaatkan menjadi refuse-derived fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif. Dengan pendekatan ini, pemerintah memiliki pilihan pengolahan selain membangun fasilitas insinerator berskala besar.
Sampah Organik Bisa Diolah Jadi Energi dan Pupuk
Kazue juga mendorong pemerintah mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan pengolahan air limbah. Menurutnya, kedua sektor tersebut sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri karena sejumlah material organik dapat diolah dalam satu sistem terpadu.
Sampah organik basah seperti lumpur limbah, sisa makanan, dan kotoran ternak memiliki potensi untuk menghasilkan energi. Pemerintah dapat memanfaatkan proses pencernaan anaerobik untuk mengolah material tersebut.
Menariknya, hasil pengolahan tidak hanya berpotensi menghasilkan energi. Sisa prosesnya juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, terutama untuk mendukung kebutuhan pertanian di wilayah perdesaan.
“Pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah sebaiknya tidak dipisahkan, tetapi diintegrasikan dalam satu sistem,” katanya.
Integrasi tersebut membuka peluang pemanfaatan sampah organik secara lebih luas. Selain mengurangi material yang harus masuk ke TPA, pengolahan terpadu juga dapat menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat.
Sampah Plastik Industri dan Rumah Tangga Bisa Diolah Bersama
Selain pengolahan sampah organik, Kazue menyoroti peluang inovasi dalam penanganan sampah plastik. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menggabungkan material plastik dari sektor industri dan rumah tangga.
Meski demikian, pemerintah dan pengelola fasilitas harus memperhatikan karakteristik sampah dari kedua sumber tersebut. Plastik industri belum tentu memiliki jenis dan kualitas yang sama dengan plastik rumah tangga.
Karena itu, proses penggabungan membutuhkan pertimbangan terhadap kualitas material yang tersedia. Langkah ini penting agar pengolahan sampah plastik tetap sesuai dengan karakteristik bahan bakunya.
Jepang Butuh Puluhan Tahun Bangun Kebiasaan Pilah Sampah
Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa teknologi canggih bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pengelolaan sampah. Perubahan perilaku masyarakat juga memegang peranan penting, terutama dalam membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah.
Kazue menjelaskan, Jepang mulai mengakui pentingnya daur ulang melalui regulasi pada 1991. Namun, penerapan kebiasaan memilah sampah secara luas tidak berlangsung dalam waktu singkat.
Pemerintah dan masyarakat membutuhkan proses panjang untuk membangun budaya tersebut. Salah satu pendekatannya adalah memberikan edukasi kepada anak-anak agar mereka bisa mengajarkan kebiasaan memilah sampah kepada orang tua.
Selanjutnya, orang tua diharapkan meneruskan kebiasaan itu kepada generasi yang lebih tua. Pola edukasi antargenerasi tersebut menjadi salah satu cara untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah.
Kazue menekankan bahwa edukasi harus berlangsung secara konsisten dan bertahap. Tanpa pembiasaan yang berkelanjutan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah saja tidak cukup untuk mengubah perilaku masyarakat.
“Kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan bertahap seperti inilah yang menjadi satu-satunya cara untuk membudayakan pemilahan sampah,” ujarnya.
Jepang Punya Banyak Insinerator, tetapi Kini Hadapi Beban Biaya
Pengalaman Jepang juga memberikan pelajaran mengenai risiko pembiayaan teknologi pengolahan sampah. Meski memiliki banyak fasilitas insinerator, negara tersebut kini menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan operasionalnya.
Penurunan jumlah penduduk dan semakin terbatasnya anggaran pemerintah daerah menjadi faktor yang menambah tekanan pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas pengolahan sampah yang sudah terbangun tetap membutuhkan dukungan keuangan dalam jangka panjang.
Karena itu, Kazue mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru memilih teknologi hanya karena dianggap modern. Setiap daerah harus menyesuaikan pilihan pengolahan dengan karakteristik sampah, kapasitas anggaran, serta kondisi masyarakat.
Pesan tersebut menjadi penting bagi daerah yang sedang mencari solusi untuk mengurangi beban TPA. Alih-alih langsung membangun insinerator, pemerintah perlu menilai terlebih dahulu apakah volume sampah dan kemampuan APBD benar-benar mendukung teknologi tersebut.
Pada akhirnya, pengelolaan sampah membutuhkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Pengurangan sampah, daur ulang, pemanfaatan RDF, pengolahan organik menjadi energi, serta edukasi masyarakat dapat menjadi bagian dari pendekatan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. (*)
Leave a comment