JAKARTA, Danantaranews.id – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Melalui penguatan ekosistem pembiayaan, integrasi data, hingga kolaborasi lintas sektor, BP Tapera berupaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan nasional, BP Tapera terus mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau,” ujar Heru di Jakarta, Jumat.

FLPP Jadi Instrumen Penting Atasi Backlog Perumahan

Salah satu langkah utama BP Tapera dalam mengurangi backlog perumahan adalah melalui pengelolaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini memberikan akses pembiayaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Hingga 23 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP yang dikelola BP Tapera telah mencapai 111.537 unit rumah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp13,9 triliun.

Pencapaian tersebut didukung oleh:

• 37 bank penyalur FLPP.
• 21 asosiasi pengembang.
• 11.893 pengembang perumahan.
• 9.841 kawasan perumahan.
• Tersebar di 35 provinsi dan 384 kabupaten/kota di Indonesia.

Menurut Heru, capaian tersebut menunjukkan komitmen BP Tapera dalam memperkuat sistem pembiayaan perumahan nasional agar semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan memperoleh rumah pertama dengan harga terjangkau.

Integrasi Data Jadi Kunci Percepatan Program Perumahan

Selain pembiayaan, pemerintah juga memperkuat tata kelola sektor perumahan melalui integrasi data nasional.

Dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dibahas berbagai strategi untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional.

Salah satu fokus utama adalah sinkronisasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) agar seluruh program bantuan dan pembiayaan perumahan dapat disalurkan secara lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Menurut Menteri PKP, pemanfaatan teknologi informasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem perumahan yang terintegrasi.

“Kami berdiskusi mengenai penguatan teknologi informasi, sinkronisasi data dengan BPS, serta penyusunan regulasi agar seluruh ekosistem perumahan dapat berjalan lebih terintegrasi, transparan, cepat, dan tepat sasaran dalam melayani masyarakat,” ujar Maruarar Sirait.

Pemerintah Siapkan Regulasi Baru Sektor Perumahan

Sebagai bagian dari reformasi sektor perumahan, Kementerian PKP tengah menyusun Undang-Undang Perumahan yang akan mengintegrasikan berbagai aspek penyelenggaraan perumahan nasional.

Regulasi tersebut mencakup:

• penyediaan data perumahan;
• penyediaan lahan;
• sistem pembiayaan;
• koordinasi antar kementerian dan lembaga;
• percepatan pembangunan rumah rakyat.

Masukan dari Dewan Ekonomi Nasional menjadi salah satu bahan penyempurnaan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan backlog perumahan dalam jangka panjang.

Optimalisasi Tanah Negara untuk Rumah Rakyat

Selain memperkuat pembiayaan dan regulasi, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara sebagai solusi penyediaan hunian bagi masyarakat.

Kementerian PKP terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), serta berbagai kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi aset negara yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mempercepat pembangunan rumah layak bagi masyarakat.

Komitmen BP Tapera Kurangi Backlog Perumahan

Penguatan pembiayaan melalui FLPP, integrasi data nasional, penyusunan regulasi baru, optimalisasi lahan negara, serta kolaborasi lintas sektor menjadi langkah nyata BP Tapera dan pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Dengan strategi tersebut, diharapkan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung tercapainya target Program 3 Juta Rumah.