Jakarta, danantaranews.id – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun ratusan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2027. Total sebanyak 412 tower rusun diusulkan, dengan fokus utama pembangunan berada di wilayah perkotaan.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap usulan. Nantinya, lokasi pembangunan tidak hanya terbatas di kota, tetapi juga mencakup daerah pedesaan hingga kawasan pesisir.
“Itu baru usulan. Lokasinya bisa beragam, ada yang di perkotaan, pedesaan, hingga pesisir. Namun, fokusnya memang akan lebih banyak di kota,” ujar Sri di Jakarta.
Usulan Rusun Lewat Sistem SIBARU
Sri mengungkapkan, pembangunan rusun ini berbasis usulan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga negara. Semua pengajuan akan diproses melalui sistem resmi milik pemerintah.
Usulan tersebut akan masuk ke dalam Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) untuk kemudian diverifikasi berdasarkan sejumlah kriteria, seperti kesiapan lahan, kesesuaian tata ruang, serta kelengkapan administrasi.
“Dari situ kita lakukan readiness criteria, termasuk kelengkapan syarat dan tata ruangnya,” jelasnya.
Anggaran Perumahan 2027 Tembus Rp106 Triliun
Untuk mendukung program ini, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pagu indikatif anggaran Kementerian PKP tahun 2027 mencapai Rp9,913 triliun. Namun, kebutuhan riil yang diusulkan jauh lebih besar, yakni hingga Rp106 triliun.
Anggaran tersebut akan dialokasikan ke beberapa program utama, di antaranya:
- Program Dukungan Manajemen: Rp1,29 triliun
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Fisik: Rp102,91 triliun
- Program Non Fisik: Rp1,80 triliun
Target 50 Ribu Unit Rusun untuk MBR
Dari total anggaran tersebut, pembangunan rusun untuk MBR mendapatkan alokasi sekitar Rp36,62 triliun, dengan target pembangunan 50.000 unit hunian yang tersebar dalam 412 tower.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan anggaran Rp57,29 triliun untuk membangun 2 juta unit rumah.
Pembangunan rusun subsidi dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi persoalan keterbatasan lahan di kota-kota besar. Dengan konsep hunian vertikal, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memiliki tempat tinggal layak di kawasan perkotaan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah urban yang terus berkembang pesat.
Leave a comment