IKN Tak Disebut Prabowo di Prioritas Nasional, Basuki Ungkap Nasib Anggaran Rp48,8 Triliun

Nusantara, danantaranews.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap masuk agenda pemerintah meski Presiden Prabowo Subianto tidak menyebut proyek tersebut secara khusus dalam daftar Program Kerja Prioritas Nasional 2027.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan, pemerintah tetap menempatkan pembangunan IKN dalam prioritas sektor infrastruktur. Menurutnya, IKN tidak harus muncul sebagai program tersendiri dalam pidato Presiden.

Basuki Buka Suara soal IKN Tak Disebut Prabowo

Prabowo menyampaikan Pidato Pengantar atau Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidato tersebut, Prabowo memaparkan sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional. Namun, pembangunan IKN tidak tercantum secara khusus sebagai salah satu poin prioritas.

Kondisi tersebut kemudian mendapat penjelasan dari Basuki. Ia menilai pembangunan IKN tetap berada dalam agenda prioritas karena masuk ke dalam kelompok pembangunan infrastruktur.

“Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau,” ujar Basuki kepada wartawan di kawasan penanaman pohon di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Basuki juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN masuk dalam kluster pembangunan kewilayahan dan desa. Karena itu, ia tidak melihat persoalan meski Presiden tidak menyebut IKN secara terpisah dalam pidatonya.

“Ada di dalam kluster infrastruktur dan apa itu, kewilayahan, dan desa. Saya kira di kluster itu ada pembangunan IKN,” kata Basuki.

Anggaran IKN Rp48,8 Triliun Tetap Berjalan

Selain memastikan posisi IKN dalam agenda infrastruktur, Basuki juga mengungkap perkembangan dukungan anggaran untuk pembangunan Nusantara. Ia mengatakan pemerintah mulai memberikan anggaran tersebut secara bertahap.

Prabowo sebelumnya telah menyetujui alokasi anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Anggaran tersebut menjadi kebutuhan OIKN untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur dalam tahap kedua pembangunan.

Basuki merinci bahwa pemerintah sudah mengucurkan anggaran pembangunan IKN sejak tahun sebelumnya. Pada 2025, terdapat alokasi sekitar Rp10 triliun, sedangkan pada 2026 tersedia sementara Rp6 triliun.

“Sudah, sudah mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp10 triliun koma sekian. Tahun 2026 ini sementara ada Rp6 triliun, nanti akan ada insyaallah ada tambahan Rp27 triliun,” ujar Basuki.

Dengan rencana tambahan Rp27 triliun tersebut, dukungan anggaran IKN akan terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan periode 2025-2029. Basuki sebelumnya menyebut total kebutuhan APBN untuk tahap tersebut mencapai Rp48,8 triliun.

IKN Ditargetkan Jadi Ibu Kota Politik 2028

Pembangunan IKN memasuki tahap kedua dengan target besar pemerintah. Nusantara ditargetkan dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.

Untuk mengejar target tersebut, Basuki mendapat mandat menyelesaikan infrastruktur yang mendukung ekosistem yudikatif dan legislatif. Pembangunan mencakup kebutuhan kantor serta hunian untuk mendukung fungsi kedua ekosistem tersebut.

Target itu membuat kebutuhan pembiayaan pembangunan tetap menjadi perhatian OIKN. Karena itu, dukungan APBN Rp48,8 triliun menjadi bagian penting dalam penyelesaian pembangunan tahap kedua.

Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran tersebut pada 21 Januari 2025. Basuki kemudian kembali menegaskan bahwa dana tersebut memang disiapkan untuk mendukung penyelesaian pembangunan yang menjadi mandat OIKN.

“Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi,” ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya pada 21 Januari 2026.

Delapan Prioritas Nasional Prabowo

Dalam agenda penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027, pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional. Daftar tersebut mencakup sejumlah sektor yang menjadi fokus pembangunan nasional.

Prioritas pertama ialah kedaulatan pangan. Pemerintah juga memasukkan kemandirian energi dan air sebagai salah satu agenda utama.

Sektor pendidikan dan kesehatan juga masuk dalam daftar prioritas. Selanjutnya, pemerintah menetapkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai agenda pembangunan nasional.

Program lainnya mencakup infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Pemerintah juga memasukkan penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa serta penurunan kemiskinan.

IKN Masuk Kluster Infrastruktur

Basuki menilai daftar prioritas tersebut tidak berarti pembangunan IKN kehilangan status sebagai agenda pemerintah. Menurutnya, posisi IKN dapat mengikuti kluster yang sudah ditetapkan dalam prioritas nasional.

Dalam konteks tersebut, pembangunan IKN berada dalam kelompok infrastruktur serta pembangunan kewilayahan dan desa. Karena itu, Basuki menilai pemerintah tidak perlu menyebut Nusantara sebagai agenda terpisah.

Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa tidak disebutnya IKN dalam pidato Prabowo bukan berarti pembangunan kawasan tersebut berhenti. OIKN tetap menjalankan mandat pembangunan dengan dukungan anggaran yang sudah pemerintah tetapkan.

Anggaran Jadi Kunci Kejar Target 2028

Target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 membuat penyelesaian infrastruktur menjadi pekerjaan utama OIKN. Pemerintah perlu menuntaskan kebutuhan ekosistem yudikatif dan legislatif sesuai mandat yang diberikan kepada Basuki.

Dukungan anggaran Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029 menjadi salah satu fondasi pembiayaan pembangunan tersebut. OIKN juga sudah menerima alokasi secara bertahap dan masih menunggu tambahan anggaran yang disebut mencapai Rp27 triliun pada 2026.

Di tengah munculnya pertanyaan karena IKN tidak disebut secara khusus dalam Program Kerja Prioritas Nasional, Basuki memastikan proyek tersebut tetap berada dalam jalur pembangunan pemerintah. Ia menempatkan IKN sebagai bagian dari prioritas infrastruktur, kewilayahan, dan desa.

Dengan posisi tersebut, pembangunan Nusantara tetap memiliki ruang dalam agenda pembangunan nasional. Fokus berikutnya adalah memastikan dukungan anggaran dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. (*)