JAKARTA, danantaranews.id – Program beras murah yang seharusnya membantu masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk meraup keuntungan lebih besar.
Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan melalui Perum Bulog diduga dikemas ulang, dicampur dengan beras lain, hingga dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, merespons dugaan penyelewengan tersebut dengan mencopot delapan pejabat di lingkungan Bapanas dan Bulog. Dua pejabat lainnya mendapat peringatan.
Amran menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan penyimpangan dalam distribusi pangan bersubsidi. Penindakan terhadap jajaran internal pemerintah dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan program beras murah berjalan sesuai tujuan.
“(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Amran di Jakarta, Kamis.
Tak hanya menyasar pejabat internal, penanganan perkara ini juga melibatkan pihak swasta. Sebanyak sembilan pelaku dari pihak swasta telah diproses hukum, dengan satu orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.
Amran menyebut proses penanganan kasus masih berjalan. Pemerintah juga berupaya mengungkap pihak yang diduga menjadi pelaku utama dalam praktik penyalahgunaan beras SPHP tersebut.
“Yang jelas, sudah ada tersangka. Tetapi pelaku utama, nanti (diungkapkan),” ujar Mentan Amran saat ditanya mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Dinilai Lalai Mengawasi Distribusi
Pencopotan delapan pejabat Bapanas dan Bulog menjadi bagian dari evaluasi terhadap pengawasan distribusi beras SPHP. Amran menjelaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut dia, pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan harus memastikan beras bersubsidi disalurkan sesuai aturan. Kelalaian dalam menjalankan fungsi tersebut menjadi alasan untuk mengambil tindakan administratif, meskipun tingkat keterlibatan masing-masing pejabat masih perlu ditelusuri.
“Dari atas ke bawah, copot semua. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot,” tegasnya.
Amran menegaskan, pemeriksaan lebih lanjut akan menentukan apakah terdapat unsur pidana yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Jika ditemukan pelanggaran hukum, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pihak swasta, tetapi juga mengevaluasi tanggung jawab pejabat yang bertugas mengawasi penyaluran beras subsidi.
Beras SPHP Dioplos dan Dijual Lebih Mahal
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah dugaan perubahan kemasan dan penyalahgunaan peruntukan beras SPHP.
Amran menjelaskan, modus yang diduga digunakan bermula dari pembelian beras Bulog oleh pihak swasta. Beras tersebut kemudian dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dipindahkan ke karung lain.
Setelah itu, beras diduga dipasarkan sebagai beras premium atau dicampur dengan beras lain, termasuk beras berkualitas lebih rendah, untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Amran memaparkan, beras SPHP yang seharusnya dijual kepada konsumen dengan harga Rp12.500 per kilogram dijual kepada perusahaan dengan harga Rp11.500 per kilogram. Namun, beras yang dibeli tersebut diduga tidak disalurkan sesuai peruntukannya.
“Oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Karena barang subsidi ini (beras SPHP) yang harusnya dijual (ke konsumen) Rp12.500 kilogram, dijual ke mereka (perusahaan) Rp11.500, tetapi ini dibongkar. Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos. Dan dijual dengan harga lebih tinggi,” bebernya.
Dugaan praktik tersebut menjadi perhatian pemerintah karena beras SPHP merupakan bagian dari kebijakan stabilisasi pangan. Program ini bertujuan menjaga ketersediaan beras sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Karena itu, penyalahgunaan beras bersubsidi dinilai bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam melindungi konsumen, terutama masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pangan dengan harga lebih rendah.
“Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia ambil haknya, kemudian manipulasi. Yang jelas, ini kejahatan,” tegas Amran.
Subsidi Pangan Capai Rp160 Triliun
Di tengah upaya menindak dugaan penyelewengan beras SPHP, Amran turut menyoroti besarnya dukungan pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga pasokan pangan nasional.
Pada 2026, total subsidi dan dukungan pemerintah di sektor hulu yang dipaparkannya mencapai sekitar Rp160 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan dukungan sebesar Rp144 triliun pada 2025.
Dukungan tersebut mencakup sejumlah kebutuhan pertanian, antara lain pupuk, traktor, irigasi, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Pemerintah juga menggunakan instrumen kebijakan harga untuk menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditetapkan untuk mendukung keberlangsungan usaha produsen, sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berfungsi melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi.
Dalam proses penyerapan beras, Bulog juga memperoleh dukungan subsidi yang menurut Amran mencapai Rp6.000 per kilogram.
Besarnya dukungan tersebut membuat pengawasan terhadap penyaluran dan perdagangan beras menjadi semakin penting. Pemerintah perlu memastikan bantuan yang diberikan benar-benar mendukung produksi dan distribusi pangan, bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang.
Bulog Nonaktifkan Enam Pejabat di Wilayah DKI Jakarta dan Banten
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, pejabat yang dinonaktifkan berasal dari jajaran Bulog di Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta dan Banten.
Rizal menyebut penonaktifan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan atas kejadian yang berlangsung di wilayah kerja masing-masing. Menurut dia, tanggung jawab pengawasan melekat pada pimpinan wilayah beserta staf yang menangani bidang terkait.
“Ini kan ibarat jabatan di wilayah gitu ya, contoh seperti Kapolda atau Pangdam, kalau terjadi kerusuhan atau ada terjadi ledakan bom yang besar, itu kan harus bertanggung jawab di wilayah yang bersangkutan. Ini juga sama dengan kejadiannya di wilayah khusus Kanwil Bulog DKI,” kata Rizal.
Ia menjelaskan, keputusan terhadap jajaran Bulog diambil berdasarkan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas serta hasil rapat direksi perusahaan.
“Jadi ini tanggung jawab seorang pimpinan beserta staf yang membidanginya. Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan rapat Direksi (Bulog), kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau (Kepala Bapanas sekaligus Mentan). Ini merupakan tanggung jawab responsibility kami,” tambah Rizal.
Dengan demikian, Bulog menonaktifkan enam pejabat dan memberikan surat teguran kepada dua orang. Sementara itu, secara keseluruhan, tindakan yang diumumkan Amran terhadap jajaran Bapanas dan Bulog mencakup delapan pejabat yang dicopot serta dua orang yang mendapat peringatan.
Rizal menegaskan, keputusan menonaktifkan pejabat tidak berarti mereka telah terbukti melakukan tindak pidana. Kebijakan tersebut merupakan langkah administratif untuk menjaga profesionalisme dan memastikan proses investigasi berlangsung secara objektif.
Menurut dia, penonaktifan sementara diperlukan agar pejabat yang sedang diperiksa tidak memiliki kesempatan mengganggu jalannya investigasi. Dengan begitu, proses pemeriksaan diharapkan dapat berjalan secara independen, transparan, dan akuntabel hingga selesai.
Bulog juga memastikan akan memulihkan hak pejabat yang tidak terbukti terlibat melalui penempatan pada jabatan sederajat. Sebaliknya, pihak yang terbukti bersalah akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sikap tersebut sekaligus menegaskan bahwa penindakan administratif dan pembuktian pidana merupakan dua proses yang berbeda. Pencopotan atau penonaktifan dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban jabatan, sedangkan penentuan ada tidaknya tindak pidana tetap bergantung pada hasil pemeriksaan.
Bulog Perketat Pengawasan
Untuk mencegah terulangnya dugaan penyelewengan, Rizal menegaskan bahwa pengawasan terhadap Rumah Pangan Kita (RPK) menjadi bagian penting dari tanggung jawab Bulog.
Seluruh jajaran diminta aktif memverifikasi, memeriksa, dan mengawasi mitra penyalur. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan beras SPHP didistribusikan sesuai ketentuan dan tidak dialihkan ke jalur perdagangan yang menyimpang dari tujuan program.
Bulog berharap penguatan pengawasan dapat memperkecil peluang penyalahgunaan beras bersubsidi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program stabilisasi pangan pemerintah.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa distribusi beras murah membutuhkan pengawasan berlapis, mulai dari pengelolaan di tingkat internal hingga penyaluran kepada konsumen. Pemerintah menegaskan akan menindak pelanggaran sesuai aturan agar program beras SPHP tetap berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keterjangkauan pangan masyarakat.
- Ahmad Rizal Ramdhani
- Amran copot pejabat Bulog
- Andi Amran Sulaiman
- Bapanas
- beras premium
- beras sphp
- Beras SPHP diduga dioplos
- Beras Subsidi
- beras subsidi jadi premium
- Bulog
- dugaan pengoplosan beras
- harga beras SPHP 2026
- harga pangan
- Headline
- pejabat Bapanas dicopot
- pengawasan distribusi beras Bulog
- Penyelewengan Beras
- penyelewengan beras SPHP
- Satgas Pangan
Leave a comment