JAKARTA, danantaranews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar intervensi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, program strategis nasional ini menjelma menjadi motor penggerak ekonomi baru yang langsung menyentuh akar rumput.
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah akan memaksimalkan penyerapan hasil pertanian lokal, termasuk dari kawasan-kawasan transmigrasi.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, menegaskan bahwa pengembangan program MBG dirancang selaras dengan pemberdayaan petani, koperasi, serta pelaku usaha lokal. Kehadiran dapur MBG di berbagai daerah akan menjadi solusi konkret bagi para petani yang selama ini kerap kesulitan memasarkan hasil panen mereka.
“Kalau sekarang petani susah, kalau sekarang orang transmigrasi susah untuk memasarkan bahan bakunya, sudah ada dapur. Tinggal datang, kita siapkan,” ungkap Dony dalam acara pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta.
Melalui skema ini, hasil produksi pertanian dari kawasan transmigrasi tidak perlu lagi bingung mencari pasar. Komoditas pangan akan dihimpun terlebih dahulu melalui kelembagaan koperasi, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebelum akhirnya disalurkan ke dapur-dapur SPPG dengan standar mutu dan keamanan pangan yang ketat.
Dengan adanya permintaan pangan yang rutin dan berkelanjutan dari dapur MBG, terciptalah sebuah kepastian pasar (captive market). Hal ini membuat perputaran uang tetap berada di daerah dan mendatangkan multi-efek positif bagi:
-
Petani & Koperasi: Mendapatkan kepastian harga dan serapan hasil panen yang stabil.
-
Usaha Mikro & Kecil (UMK): Terintegrasi langsung dalam rantai pasok penyediaan bahan baku harian.
-
Penyedia Jasa & Tenaga Kerja: Membuka lapangan kerja baru di sektor logistik, distribusi, hingga pengolahan makanan di tingkat lokal.
“MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga ekosistem ekonomi pangan nasional yang melibatkan puluhan ribu pelaku usaha lokal,” tegas Dony.
Landasan hukum pelibatan ekonomi lokal ini pun sudah sangat kuat, yakni termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Pada Pasal 38 ayat (1), ditegaskan bahwa penyelenggaraan MBG wajib memprioritaskan produk dalam negeri serta merangkul koperasi, UMKM, badan usaha milik desa, hingga perseroan perorangan.
Peran Strategis Tim Ekspedisi Patriot 2026
Untuk memastikan distribusi pasokan berjalan optimal, BGN turut menerjunkan Tim Ekspedisi Patriot 2026. Tim ini bertugas memetakan potensi daerah secara riil di lapangan, mulai dari ketersediaan komoditas, kapasitas produksi petani, jalur distribusi, hingga kondisi gizi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Data akurat dari lapangan tersebut sangat krusial untuk menjembatani antara kebutuhan dapur SPPG dan kemampuan produksi daerah, sekaligus memangkas hambatan dalam rantai pasok.
Melalui sinergi yang kuat antara BGN, koperasi, dan para petani transmigrasi, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu mengubah kawasan transmigrasi menjadi sentra pangan yang mandiri, produktif, serta berkelanjutan demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan sejahtera.
Leave a comment