Jakarta, Danantaranews.id – Pemerintah terus menggenjot program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Dalam upaya ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Perum Perumnas menyiapkan lahan seluas 1.575,64 hektare untuk pembangunan 150.152 unit hunian di berbagai wilayah Indonesia.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi masyarakat.
“Kita harus fokus dan bersinergi dalam menyelesaikan masalah perumahan sosial. Hunian layak adalah hak dasar setiap warga negara, dan pemerintah bersama mitra harus bergerak cepat untuk mewujudkannya,” ujar Fahri dalam pertemuan di kantor Perum Perumnas, Senin (17/3/2025).
Peran Perumnas dalam Percepatan Pembangunan Perumahan
Sebagai mitra strategis pemerintah, Perum Perumnas memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Direktur Perumnas Budi Saddewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah lahan potensial untuk pengembangan perumahan.
Salah satu proyek strategis yang tengah digarap adalah pembangunan Blok K Pulogebang, Jakarta Timur di atas lahan seluas 3,1 hektare. Kawasan ini akan terdiri dari enam tower, di mana dua tower diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sementara empat tower lainnya akan menjadi apartemen sederhana milik (Anami). Total unit yang akan dibangun di proyek ini mencapai 5.941 unit.
“Kami sudah menyiapkan beberapa lokasi strategis, termasuk di Jabodetabek. Ada lima titik utama yang siap dibangun, seperti di Kemayoran dan Pulogebang,” ungkap Budi.
Empat Strategi Utama Perumnas
Untuk mencapai target 3 juta rumah, Perumnas menerapkan empat strategi utama dalam pengembangan hunian:
- Pengembangan Kawasan Perumahan Skala Besar – Membangun perumahan dalam jumlah besar dengan infrastruktur yang mendukung.
- Penataan Kawasan Kumuh Secara Vertikal – Revitalisasi kawasan kumuh dengan pembangunan hunian vertikal.
- Pembangunan Hunian Berbasis Transit-Oriented Development (TOD) – Pengembangan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi publik.
- Pengembangan Hunian Vertikal Perkotaan – Penyediaan apartemen sederhana bagi masyarakat di kota besar.
Dukungan Regulasi dan Percepatan Pembangunan
Wamen PKP Fahri Hamzah menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada penyusunan kebijakan yang komprehensif dan percepatan regulasi.
“Kebijakan perumahan harus bersifat holistik, mencakup aspek suplai dan demand, serta didukung oleh regulasi yang mempercepat realisasinya. Saat ini, yang kita butuhkan adalah percepatan pembangunan dan solusi konkret untuk mengurangi backlog perumahan,” tegasnya.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan mitra pembangunan, program 3 Juta Rumah diharapkan mampu memberikan solusi perumahan layak bagi masyarakat serta mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah. (*)
Leave a comment