JAKARTA, danantaranews.id – Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp6.136.941 per bulan. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2027 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Dibandingkan UMP DKI Jakarta tahun 2026 yang berada di angka Rp5.729.876, nominal upah minimum tahun depan mengalami kenaikan sebesar Rp407.065 atau tumbuh 7,1 persen.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono Anung, Jumat (20/11/2026).
Persentase Kenaikan UMP Jakarta 2027 Lampaui Tahun Sebelumnya
Kenaikan UMP Jakarta sebesar 7,1 persen untuk tahun 2027 tercatat lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan pada tahun 2026 yang sebesar 6,1 persen. Menurut Pramono Anung, penetapan angka tersebut merupakan wujud kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Pembahasan Tripartit Rampung Lebih Cepat dari Batas Waktu
Keputusan kenaikan UMP Jakarta 2027 dihasilkan setelah melalui proses perundingan selama tiga hari oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Pembahasan melibatkan mekanisme tripartit yang terdiri atas unsur pemerintah daerah,perwakilan serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
Meskipun tenggat waktu penetapan UMP secara nasional jatuh pada Sabtu (21/11/2026), Pemprov DKI Jakarta bersama unsur buruh dan pengusaha berhasil merampungkan kesepakatan lebih awal.
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” ungkap Pramono.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjaga titik keseimbangan antara peningkatan taraf hidup buruh dan kelangsungan iklim investasi maupun dunia usaha di ibu kota.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” pungkasnya.
Leave a comment