BANDUNG, danantaranews.id – Teka-teki mengenai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 segera terjawab.Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa seluruh tahapan penyusunan regulasi pengupahan tersebut telah memasuki tahap akhir dan siap diumumkan ke publik dalam waktu dekat.
Dedi memastikan perumusan angka kenaikan upah minimum tahun depan tetap berpijak pada ketentuan formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Sudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, Dedi menaruh perhatian serius pada dampak ikutan di lapangan. Ia menegaskan bahwa peningkatan nominal upah pekerja wajib diimbangi dengan lompatan produktivitas serta pengamanan rantai pasok pangan daerah.Langkah ini krusial agar kesejahteraan pekerja benar-benar meningkat secara riil dan tidak habis tergerus inflasi bahan pokok.
“Agar kenaikan pendapatan pekerja tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran,” tegas Dedi.
Beralih dari PP 49/2025, Pemprov Jabar Ajukan Usulan 70 Persen KHL
Di tengah menanti pengumuman resmi, angin segar datang dari meja perundingan Dewan Pengupahan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai meninggalkan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dan bertransformasi menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara bertahap.
Ketua KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengungkapkan bahwa dalam rapat pembahasan yang bergulir hingga Rabu (18/11/2026) malam, pihak pemerintah daerah mengusulkan besaran UMP 2027 berada di angka 70 persen dari nilai KHL, yang membuat proyeksi upah naik ke kisaran tiga jutaan rupiah.
“Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan,” ujar Dadan di Bandung, Kamis (19/11/2026).
Kejar Ketertinggalan dari Angka Rp2,3 Juta, Buruh Perjuangkan 80 Persen KHL
Walaupun menyambut positif perubahan skema penghitungan tersebut, kalangan serikat pekerja menilai persentase yang diusulkan pemerintah masih perlu ditingkatkan. KSPI Jawa Barat mendorong agar UMP Jabar 2027 dapat diputuskan minimal sebesar 80 persen dari KHL.
Menurut Dadan, lonjakan persentase tersebut sangat vital untuk menjembatani selisih yang cukup lebar antara UMP Jawa Barat 2026 yang tercatat sebesar Rp2,3 juta dengan standar nilai KHL Jawa Barat yang menyentuh angka sekitar Rp4,248 juta.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan 100 persen KHL tetap menjadi cita-cita utama kaum buruh di Jawa Barat, meskipun realisasinya harus ditempuh secara bertahap agar tetap menjaga keseimbangan iklim investasi dan keberlangsungan usaha.
“Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu,” pungkas Dadan.
Leave a comment