KLH meminta daerah menghentikan praktik open dumping. Pakar Jepang menyarankan strategi berbeda untuk kota besar dan kecil, mulai dari insinerasi hingga daur ulang.
BANDUNG, danantaranews.id – Persoalan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Indonesia semakin serius. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bahkan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada lebih dari 300 hingga hampir 400 pemerintah daerah (pemda) karena masih mengoperasikan TPA dengan sistem pembuangan terbuka atau open dumping.
Di tengah persoalan tersebut, pemerintah mulai mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah. Tidak hanya menghentikan praktik pembuangan terbuka, pemerintah juga ingin mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA melalui pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali.
Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Vinda Damayanti Ansjar, menjelaskan bahwa sanksi administratif tersebut mengharuskan pemda menghentikan operasional open dumping. Namun, kebijakan itu tidak berarti pemerintah harus menutup seluruh fasilitas TPA.
“Jadi artinya, bukan landfill-nya ditutup ya, tapi operasional opendumping-nya yang harus ditutup, dan dikelola secara minimal controlledlandfill atau sanitarylandfill,” kata Vinda dalam kegiatan Asia Pacific Landfill Symposium (APLAS) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).
Dari hampir 400 daerah yang menerima sanksi administratif, sekitar 70 pemda mulai mengubah sistem operasional TPA menjadi controlled landfill. Perubahan ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki pengelolaan sampah sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari praktik pembuangan terbuka.
TPA Indonesia Kelebihan Kapasitas, Kebakaran Jadi Ancaman
Vinda mengungkapkan, kondisi pengelolaan sampah di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena hampir seluruh TPA sudah mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity. Artinya, daya tampung fasilitas pembuangan akhir semakin terbatas di tengah timbunan sampah yang terus bertambah.
Masalah tersebut juga berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di sejumlah TPA. Mayoritas fasilitas yang masih menggunakan sistem open dumping menjadi salah satu persoalan yang memperbesar risiko dalam pengelolaan sampah.
Karena itu, pemerintah ingin mengubah pola penanganan sampah yang selama ini hanya mengandalkan prinsip kumpul, angkut, dan buang. Ke depan, masyarakat dan pemerintah daerah perlu menerapkan sistem kumpul, angkut, dan manfaatkan kembali.
Perubahan pola tersebut penting karena sebagian besar sampah sebenarnya masih memiliki potensi ekonomi. Berdasarkan pemaparan Vinda, sekitar 20% sampah merupakan plastik dan 19% berupa kertas yang dapat dimanfaatkan kembali melalui proses pengolahan atau daur ulang.
Sementara itu, sekitar 50% sampah berasal dari material organik. Jenis sampah ini dapat diolah langsung dari sumbernya sehingga tidak seluruhnya harus dibawa ke TPA.
KLH Minta Masyarakat Mulai Mengolah Sampah dari Rumah
Pengurangan sampah dari rumah tangga menjadi salah satu strategi yang ingin diperkuat pemerintah. Vinda menilai masyarakat perlu mulai memilah dan mengolah sampah organik sebelum membuangnya ke tempat penampungan.
Dengan cara tersebut, volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan secara signifikan. Fasilitas pembuangan akhir nantinya hanya menerima residu atau sampah yang sudah tidak memungkinkan untuk diolah kembali.
“Jadi sebenarnya dari rumah tangga masing-masing kita meminta untuk mulai dapat mengolah sampah organiknya di rumah, sehingga 50 persen sampah organik yang ditimbulkan ini bisa selesai di sumber,” ujar Vinda.
Strategi ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau pembangunan fasilitas pengolahan berskala besar. Perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah memiliki peran penting untuk mengurangi beban TPA.
Pakar Jepang Ungkap Solusi Sampah untuk Kota Besar dan Kecil
Selain kebijakan pemerintah, strategi pengelolaan sampah dari Jepang turut menjadi perhatian dalam APLAS 2026. Prof. Kazue Ishii dari Hokkaido University menjelaskan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan teknologi pengolahan sampah dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Menurut Kazue, pendekatan untuk kota besar tidak harus sama dengan kota kecil. Perbedaan jumlah sampah, kemampuan anggaran, serta kondisi wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan teknologi yang paling sesuai.
Jepang sendiri memiliki pengalaman panjang dalam penerapan sistem daur ulang. Praktik tersebut mulai mendapatkan pengakuan melalui undang-undang pada 1991, meskipun penerapannya secara luas di masyarakat membutuhkan waktu panjang.
Salah satu strategi Jepang adalah mengenalkan kebiasaan memilah sampah kepada anak-anak. Pengetahuan tersebut kemudian diharapkan menular kepada orang tua hingga generasi yang lebih tua.
Melalui pendekatan pendidikan tersebut, masyarakat dapat memahami pentingnya pemilahan sampah sejak awal. Kazue menilai edukasi dan praktik pemilahan dari sumbernya perlu berlangsung secara konsisten agar menjadi kebiasaan sehari-hari.
Insinerasi dan Waste-to-Energy Cocok untuk Kota Besar
Jepang memiliki banyak fasilitas insinerator atau tempat pembakaran sampah yang beroperasi di kota besar maupun kota kecil. Namun, keberadaan fasilitas tersebut juga menghadapi tantangan, terutama akibat penurunan jumlah penduduk dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah semakin sulit membiayai pemeliharaan fasilitas insinerator. Karena itu, Kazue mengingatkan bahwa penggunaan teknologi pengolahan sampah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dan skala kebutuhan setiap daerah.
Untuk kota besar, teknologi insinerasi atau waste-to-energy dinilai efektif karena mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Teknologi ini dapat menjadi salah satu pilihan ketika daerah menghadapi timbunan sampah dalam jumlah besar.
“Untuk kota besar, tentu insinerasi atau waste-to-energy efektif untuk meminimalkan sampah yang masuk ke TPA. Namun, di sisi lain, untuk kota kecil, insinerasi mungkin tidak efektif karena biayanya terlalu tinggi,” ujar Kazue.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pembakaran sampah tidak bisa menjadi solusi tunggal untuk seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan dan kemampuan daerah sebelum menentukan investasi teknologi pengolahan.
Kota Kecil Disarankan Prioritaskan Daur Ulang dan RDF
Berbeda dengan kota besar, Kazue menyarankan pemerintah daerah di kota kecil untuk mengutamakan daur ulang. Strategi tersebut dinilai lebih sesuai untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA tanpa harus menanggung biaya tinggi untuk membangun dan memelihara fasilitas insinerator.
Setelah mengoptimalkan daur ulang, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan refuse-derived fuel (RDF) atau teknologi sejenis. RDF merupakan bahan bakar yang berasal dari pengolahan sampah tertentu sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pemulihan energi.
“Dalam kondisi ini, daur ulang harus menjadi prioritas utama untuk meminimalkan sampah yang masuk ke TPA. Setelah itu, bisa menggunakan RDF atau teknologi sejenis,” tutur Kazue.
Dengan pendekatan tersebut, daerah dapat menyesuaikan pengelolaan sampah berdasarkan kemampuan dan karakteristik wilayah. Strategi ini sekaligus menghindari penggunaan teknologi yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan terlalu besar.
Pengolahan Sampah Organik Bisa Hasilkan Energi dan Pupuk
Selain insinerasi dan daur ulang, Kazue juga mendorong penerapan pengolahan bersama atau co-treatment. Strategi ini menggabungkan pengolahan berbagai jenis sampah basah, seperti lumpur limbah, sisa makanan, dan kotoran ternak.
Berbagai material tersebut termasuk biomassa yang dapat diolah menggunakan proses pencernaan anaerobik atau anaerobic digestion. Melalui proses ini, sampah organik dapat menghasilkan energi.
Menariknya, proses pengolahan tersebut juga menghasilkan residu fermentasi yang masih memiliki manfaat. Di wilayah pedesaan, material tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk.
Kazue juga menyarankan pemerintah mengintegrasikan instalasi pengolahan air limbah dengan fasilitas pengelolaan sampah. Selama ini, kedua kegiatan tersebut masih berjalan secara terpisah, padahal terdapat peluang untuk mengembangkan sistem pengolahan yang lebih terhubung.
Integrasi tersebut dapat memperluas pemanfaatan teknologi pengolahan biomassa sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan berbagai jenis limbah. Dengan demikian, sampah organik tidak hanya menjadi beban lingkungan, tetapi juga berpotensi menghasilkan energi dan produk yang bermanfaat.
Pakar Jepang Dorong Limbah Industri dan Rumah Tangga Diolah Bersama
Strategi lain yang disoroti Kazue adalah kemungkinan menggabungkan pengolahan limbah industri dengan sampah rumah tangga. Jepang juga tengah membahas peluang penerapan pendekatan tersebut untuk meningkatkan pemanfaatan material yang memiliki karakteristik serupa.
Dia mencontohkan sampah plastik yang memiliki kualitas sama. Material tersebut berpeluang menjalani proses pengolahan atau daur ulang secara bersama sehingga dapat menghasilkan energi dan produk lainnya.
Menurut Kazue, pendekatan tersebut membutuhkan gagasan baru dan inovasi agar berbagai jenis limbah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
“Jika jenis plastiknya memiliki kualitas yang sama, seharusnya dapat diolah bersama atau didaur ulang bersama untuk menghasilkan energi dan sebagainya. Menurut saya, diperlukan gagasan baru atau inovasi untuk menerapkan hal tersebut,” kata Kazue.
Berbagai strategi yang disampaikan dalam APLAS 2026 memperlihatkan bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi persoalan sampah. Penghentian open dumping perlu berjalan beriringan dengan pengurangan sampah dari rumah tangga, penguatan daur ulang, pemanfaatan energi, serta pengembangan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah.
Dengan hampir seluruh TPA menghadapi persoalan kelebihan kapasitas, perubahan sistem pengelolaan menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku industri perlu mengambil peran agar TPA tidak terus menjadi tempat penumpukan sampah, melainkan hanya menampung residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan kembali. (*)
Leave a comment