Jakarta, danantaranrws.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat sektor energi nasional. Langkah strategis ini terlihat dari komitmen kuat pemerintah untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang sempat mangkrak selama belasan tahun. Regulasi baru ini menjadi pijakan utama untuk mempercepat target swasembada serta mewujudkan Indonesia berdaulat energi.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyambut positif keseriusan Kabinet Merah Putih bersama DPR RI dalam merevisi aturan hukum tata kelola migas tersebut. Presiden FSPPB, Arie Gumilar, menilai kepemimpinan Presiden Prabowo memberikan optimisme baru bagi penyelesaian aturan yang tertunda sejak era pemerintahan sebelumnya.
Perbedaan Nyata Era Prabowo dalam Pembahasan RUU Migas
Arie Gumilar menegaskan bahwa kemauan politik Presiden Prabowo menjadi pembeda utama yang mendorong percepatan revisi regulasi migas. Sejak tahun 2009, rancangan aturan ini sebenarnya sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun pembahasan selalu membentur jalan buntu hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.
“Di periode Pak Prabowo ada keseriusan untuk menyusun dan membahas Undang-Undang Migas yang baru. Karena dari 2009 masuk prolegnas sampai era Pak Jokowi selesai, Undang-Undang Migas tidak pernah dibahas secara tuntas,” kata Arie dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Keseriusan ini membawa angin segar bagi para pekerja dan pengamat sektor energi. Pemerintah kini bergerak cepat menggarap draf aturan demi menjamin kepastian hukum serta efisiensi tata kelola sumber daya alam di tanah air.
Mengembalikan Pertamina Sesuai Amanah Konstitusi Pasal 33
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Negara berulang kali menekankan pentingnya penguatan peran BUMN migas. Presiden Prabowo menginginkan PT Pertamina (Persero) kembali menjalankan peran utamanya sebagai benteng pertahanan energi nasional yang kokoh dan berlandaskan konstitusi.
Menurut Arie, visi Kepala Negara sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa yang menempatkan cabang-cabang produksi vital di bawah penguasaan negara demi kemakmuran rakyat banyak.
“Di berbagai kesempatan, Pak Prabowo sering menyampaikan sebuah narasi bahwa beliau menginginkan Pertamina kembali menjadi soko guru kemandirian energi, kembali seperti Undang-Undang 8 Tahun 1971, kembali menjalankan amanah konstitusi Pasal 33,” tutur Arie menegaskan arahan Presiden.
Penguatan kelembagaan Pertamina melalui RUU Migas ini diyakini mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor energi dari luar negeri.
FSPPB Ajak Publik Kawal Penyusunan DIM RUU Migas
Saat ini, proses pembahasan RUU Migas telah memasuki tahapan penting, yaitu penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pihak pemerintah. Menanggapi perkembangan ini, FSPPB mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tetap aktif mengawal proses pembuatannya.
Pengawasan ketat dari publik sangat mendesak agar muatan pasal dalam RUU Migas tidak menyimpang dari tujuan awal, yakni mencapai kemandirian dan kedaulatan energi yang sejati.
“Masalahnya, perjalanannya harus dikawal bersama-sama. Ini akan kita kawal terus sampai benar-benar menjadi Undang-Undang Migas yang bisa mewujudkan Indonesia berdaulat di sektor energi,” ucap Arie menutup pernyataannya.
Kolaborasi antara pemerintah, DPR, pekerja migas, serta masyarakat luas menjadi kunci utama agar regulasi baru ini benar-benar menghadirkan manfaat maksimal bagi ketahanan energi nasional di masa depan. (*)
Leave a comment