Jakarta, danantaranews.id – Keberhasilan PT Pertamina (Persero) dalam melakukan merger subholding kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat kebijakan publik. Penggabungan unit strategis seperti PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping terbukti bukan sekadar perubahan papan nama, melainkan transformasi total model bisnis yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Langkah progresif ini dianggap sebagai potret nyata kesuksesan transformasi perusahaan plat merah yang berani memangkas birokrasi demi daya saing. Keberhasilan Pertamina menciptakan efisiensi biaya dan kecepatan pengambilan keputusan kini menjadi standar baru yang diharapkan bisa segera “menular” ke sektor BUMN lainnya di Indonesia.
Menghapus Tumpang Tindih Fungsi demi Satu Komando
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, menilai pencapaian Pertamina adalah bukti bahwa konsolidasi mampu memperbaiki sistem kerja yang sebelumnya lamban. Dengan menyatukan berbagai lini usaha ke dalam subholding yang fokus, Pertamina berhasil menghilangkan tumpang tindih fungsi yang selama ini sering menjadi beban operasional.
“Merger ini bukan hanya soal struktur organisasi. Ini tentang memperbaiki sistem kerja, memangkas tumpang tindih fungsi, dan memastikan setiap lini usaha bergerak dalam satu komando yang jelas,” ujar Sofyano. Menurutnya, pengalaman sukses Pertamina ini menunjukkan bahwa BUMN mampu bergerak lincah di rantai pasok global jika memiliki struktur yang ramping dan terintegrasi.
Sektor Pelabuhan, Bandara, dan Karya Jadi Target Konsolidasi Berikutnya
Melihat “resep sukses” dari Pertamina, momentum ini seharusnya mendorong Pemerintah dan badan investasi Danantara untuk melakukan kebijakan serupa di sektor lain. Sofyano mencontohkan kondisi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, serta BUMN Karya yang dinilai masih memiliki banyak anak usaha dengan layanan yang hampir sama.
Kondisi entitas yang beririsan ini berpotensi memicu inefisiensi dan persaingan internal yang tidak perlu. “Jika dalam satu kelompok usaha ada beberapa entitas yang menjalankan fungsi yang hampir sama, maka energi perusahaan akan terpecah. Padahal, tantangan global menuntut kecepatan, kesatuan arah, dan efisiensi,” jelasnya lebih lanjut.
Mengapa Strategi Merger Pertamina Harus Ditiru?
Ada beberapa poin krusial yang membuat model merger Pertamina layak diadaptasi oleh BUMN sejenis lainnya. Pertama, efisiensi biaya yang nyata melalui pengurangan duplikasi sistem dan infrastruktur. Anggaran yang sebelumnya terpecah kini bisa difokuskan untuk peningkatan layanan masyarakat dan investasi strategis.
Kedua adalah penguatan daya saing. Dalam industri kepelabuhanan dan kebandarudaraan, persaingan kini bukan lagi antarwilayah lokal, melainkan dengan raksasa global. Selain itu, struktur yang lebih sederhana otomatis meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Semakin ramping organisasi, semakin mudah pengawasan dilakukan demi menjaga kepercayaan publik dan kepentingan negara.
Optimalkan Aset Negara untuk Fondasi Ekonomi yang Tangguh
Sofyano juga menekankan pentingnya optimalisasi aset. Banyak aset BUMN yang selama ini tidak termanfaatkan maksimal karena tersebar di berbagai entitas kecil. Melalui merger, pengelolaan aset dapat dilakukan secara terpusat dan lebih strategis. Namun, ia mengingatkan agar setiap langkah konsolidasi didasari kajian mendalam yang tetap memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja.
“Jika kita ingin BUMN kuat dan mampu bersaing secara global, maka struktur usahanya harus efisien dan terintegrasi. Keberhasilan merger di Pertamina seharusnya menjadi contoh bahwa konsolidasi adalah langkah maju, bukan ancaman,” tutup Sofyano. Dengan komitmen kuat pemerintah, strategi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi ekonomi nasional yang lebih tangguh dan kompetitif. (*)
Leave a comment