Jakarta, danantaranews.id – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) bukan hanya soal membangun jalan bebas hambatan. Di balik megahnya proyek ini, PT Hutama Karya (Persero) berhadapan dengan sejumlah tantangan pelik, terutama pembebasan lahan dan risiko pembengkakan biaya. Kunci agar proyek tetap berjalan adalah manajemen risiko yang matang.
“Tidak sedikit kendala yang kami hadapi di lapangan. Salah satunya pembebasan lahan yang sering memakan waktu lama. Dampaknya bisa meluas ke jadwal konstruksi hingga arus kas perusahaan,” ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, dikutip Senin (14/7/2025).
Hutama Karya memang memegang mandat penting dalam proyek JTTS. Penugasan ini diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2024. Tujuannya jelas: meningkatkan konektivitas Sumatera sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Namun, proses panjang mulai dari penerbitan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF), menjadi tantangan serius. Apalagi, setiap keterlambatan bisa berakibat domino ke biaya proyek dan potensi beban bunga pinjaman yang semakin besar.
“Kami harus memastikan proyek tetap layak secara investasi dan tidak membebani keberlanjutan keuangan perusahaan,” kata Adjib. “Untuk itulah, manajemen risiko menjadi senjata utama kami.”
Sebagai salah satu langkah mitigasi, Hutama Karya menerapkan penyesuaian masa konsesi agar perusahaan memiliki waktu lebih panjang untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Selain itu, berbagai sumber pendanaan juga dimanfaatkan, mulai dari Penyertaan Modal Negara (PMN), obligasi, pinjaman perbankan, hingga dukungan pemerintah lainnya.
Yang menarik, Hutama Karya juga memanfaatkan skema inovatif Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL). Melalui skema ini, perusahaan mendapatkan kepastian pembayaran yang berbasis kinerja proyek, bukan sekadar proyeksi jumlah kendaraan. Cara ini terbukti efektif menekan risiko dari tidak tercapainya target lalu lintas harian serta membantu efisiensi anggaran pemerintah.
“Dengan PBBL, risiko lalu lintas yang tak sesuai proyeksi bisa ditekan. Ini juga melindungi fiskal pemerintah,” jelas Adjib.
Hutama Karya tak berhenti pada inovasi skema pembiayaan saja. Mereka memanfaatkan teknologi digital untuk memantau progres konstruksi secara real-time, yang diharapkan mampu meminimalkan deviasi dari jadwal.
Langkah-langkah mitigasi ini dilakukan secara konsisten, termasuk penyusunan kajian risiko untuk setiap ruas tol. Kajian mencakup analisis sensitivitas biaya, dampak keterlambatan, dan studi kelayakan keuangan. Data inilah yang dijadikan pijakan pengambilan keputusan perusahaan.
“Setiap keputusan kami ambil berbasis data agar tepat sasaran. Kami juga rutin melakukan stress testing dan simulasi berbagai skenario, mengantisipasi perubahan politik, fluktuasi harga material, serta kebijakan ekonomi nasional,” kata Adjib.
Dari sisi manfaat, JTTS telah memberi pengaruh signifikan. Selain mempercepat distribusi barang, jalan tol ini memangkas biaya logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Data Hutama Karya menunjukkan, keberadaan JTTS mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sejumlah wilayah hingga 70 persen.
Sejauh ini, Hutama Karya telah menyelesaikan pembangunan JTTS sepanjang ±1.235 km. Beberapa ruas tol yang sudah beroperasi penuh antara lain Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140 km), Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), hingga Tol Pekanbaru – Dumai (132 km). Sementara sejumlah ruas lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Ke depan, perusahaan berkomitmen menjaga keseimbangan antara percepatan proyek dan stabilitas keuangan perusahaan. “Bagi kami, JTTS bukan hanya jalan tol, melainkan komitmen menghadirkan masa depan Indonesia yang lebih terhubung dan berkelanjutan,” tutup Adjib. (*)
Leave a comment