Ketika Politik Kampus Kehilangan Esensinya: Antara Idealisme dan Ambisi Kekuasaan

Mahasiswa Semester 1 Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi S-1 Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang (Unpam)

MENJELANG pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di berbagai perguruan tinggi, suhu politik kampus kembali meningkat. Debat calon presiden mahasiswa, kampanye terbuka, hingga dinamika organisasi kembali menjadi sorotan di kalangan civitas akademika. Namun di balik semarak pesta demokrasi mahasiswa, muncul pertanyaan yang kian relevan: apakah politik kampus masih menjadi ruang belajar demokrasi, atau justru sekadar ajang perebutan kursi?

Bagi sebagian mahasiswa, politik kampus kini kehilangan makna idealnya. “Sekarang lebih banyak drama dan kepentingan kelompok daripada gagasan nyata,” ujar Rina Prameswari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jakarta, Sabtu (19/10). Menurutnya, banyak mahasiswa memilih bersikap apatis karena merasa politik kampus tidak memberikan dampak langsung pada kehidupan akademik.

Pandangan serupa disampaikan Ahmad Zulfikar, mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Bina Nusantara. “Kadang politik kampus terasa seperti panggung yang diulang setiap tahun. Kandidatnya itu-itu saja, programnya mirip, dan akhirnya hanya jadi ajang cari popularitas,” tuturnya.

Namun, tidak semua berpandangan pesimis. Ketua BEM Universitas Nasional, Dimas Pradipta, menilai bahwa politik kampus tetap menjadi ruang belajar penting. “Lewat organisasi, kita belajar cara menyampaikan aspirasi, bernegosiasi, dan memimpin tim. Kalau dijalankan dengan etika dan niat baik, politik kampus justru bisa melahirkan pemimpin yang berempati dan visioner,” jelasnya.

Sayangnya, praktik politik di kampus sering terjebak dalam pola yang sama dengan politik nasional: munculnya blok-blokan, politik identitas, hingga transaksi kepentingan. Hal ini membuat nilai-nilai demokrasi dan intelektualitas mahasiswa kian terpinggirkan.

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr. Laili Rahma, menilai fenomena ini sebagai sinyal peringatan. “Kampus seharusnya jadi laboratorium demokrasi yang sehat. Tapi ketika politik kampus mulai kehilangan idealismenya, kita perlu bertanya: apa yang sebenarnya sedang kita pelajari dari proses itu?” katanya.

Ia menegaskan bahwa revitalisasi politik kampus harus dimulai dari kesadaran mahasiswa sendiri. “Belajar berpolitik bukan hanya soal menang pemilihan, tapi soal membangun ruang dialog, menghargai perbedaan, dan menanamkan etika publik sejak dini,” tambahnya.

Meski penuh dinamika, politik kampus tetap memiliki potensi besar. Di tangan generasi muda yang sadar akan makna demokrasi, ruang politik kampus dapat kembali menjadi tempat tumbuhnya gagasan, bukan sekadar ambisi kekuasaan. Karena sejatinya, kampus adalah cermin bangsa—dan politik di dalamnya adalah refleksi masa depan demokrasi Indonesia. (Ahmad Fachry Akbar )