Jakarta, danantaranews.id – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan, arah kebijakan energi nasional mulai menunjukkan hasil, meski tantangan struktural dan implementatif masih besar. Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) menyoroti capaian tersebut lewat media briefing tahunan, sekaligus memberikan rekomendasi strategis agar transisi energi Indonesia tetap berkeadilan dan berkelanjutan.
Forum Lintas Lembaga Dorong Reformasi Energi Nasional
ETP Forum merupakan kolaborasi antara Climateworks Centre, Centre for Policy Development (CPD), Institute for Essential Services Reform (IESR), International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). Tahun ini, forum tersebut menindaklanjuti sembilan rekomendasi utama yang pernah disampaikan sebelumnya dengan menambahkan refleksi capaian dan prioritas kebijakan baru.
Pada semester pertama 2025, bauran energi terbarukan Indonesia naik menjadi 16%, dengan tambahan kapasitas pembangkit listrik bersih mencapai 876,5 MW atau meningkat 15% dibanding tahun lalu. Capaian ini menunjukkan kemajuan, namun masih jauh dari target Persetujuan Paris dan ambisi emisi nol bersih di pertengahan abad.
Alokasi Anggaran Energi Naik, Tantangan Masih Berat
Pemerintah telah mengalokasikan Rp402,4 triliun dalam APBN 2026 untuk ketahanan energi. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp37,5 triliun digunakan untuk pengembangan energi terbarukan. Namun, kebijakan subsidi energi yang masih berbasis komoditas, ketimpangan penerima manfaat, serta stagnasi investasi energi bersih dinilai menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi.
Selain itu, penurunan penjualan kendaraan listrik usai dihapusnya insentif, belum adanya peta jalan pensiun dini PLTU, dan lemahnya koordinasi lintas kementerian setelah restrukturisasi sektor energi menjadi tantangan tambahan bagi pemerintah.
“Komitmen ambisius yang sudah disampaikan di berbagai forum internasional belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan nasional sepanjang tahun pertama pemerintahan ini,” ujar Kuki Soejachmoen, Direktur Eksekutif IRID, Senin (10/11).
Sembilan Rekomendasi ETP Forum untuk Transisi Energi
1. Reformasi Subsidi Energi dan Akses Energi di Daerah 3T
ETP Forum menekankan pentingnya pergeseran dari subsidi berbasis komoditas ke subsidi langsung berbasis penerima manfaat melalui Data Tunggal Subsidi Energi Nasional (DTSEN). “Penghematan subsidi harus dialihkan ke investasi energi bersih serta pembangunan jaringan listrik mikro dan off-grid di daerah 3T,” kata Ruddy Gobel, Senior Policy Advisor CPD.
2. Tata Kelola dan Regulasi Transisi Energi
Reformasi kelembagaan dinilai penting untuk memisahkan peran regulator dan operator energi. Pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden dengan dasar hukum yang kuat juga menjadi sorotan agar kebijakan lintas sektor tidak tumpang tindih. Ruddy menambahkan, “Sinkronisasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dengan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) perlu segera dipercepat.”
3. Komitmen Jangka Panjang dan Investasi Teknologi
Fabby Tumiwa, CEO IESR, menilai Indonesia perlu memperbarui target dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Ia menekankan investasi pada riset dan pengembangan teknologi bersih seperti baterai transportasi publik, hidrogen hijau, dan amonia agar Indonesia tetap kompetitif di era energi bersih.
4. Standar Lingkungan dan Transisi Berkeadilan
“Transisi energi harus berbasis tata kelola ESG (Environmental, Social, and Governance) yang kuat agar hilirisasi mineral kritis tidak merusak lingkungan dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat lokal,” jelas Zacky Ambadar, Lead Electric Mobility IISD. Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) serta Just Transition Framework untuk melindungi pekerja dan kelompok rentan.
Tahun Kedua Pemerintahan Jadi Momentum Kritis
ETP Forum menilai tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran akan menjadi titik krusial dalam menjaga konsistensi reformasi kebijakan energi nasional. Koordinasi lintas sektor, reformasi fiskal yang adil, dan komitmen politik berkelanjutan menjadi kunci agar Indonesia tidak kehilangan momentum menuju ketahanan energi dan emisi nol bersih.
“Tahun kedua ini menjadi pembuktian bahwa komitmen dekarbonisasi bukan sekadar retorika, melainkan sudah masuk dalam level kebijakan dan implementasi nyata,” tutup Kuki Soejachmoen. (*)
Leave a comment