JAKARTA, danantaranews.id – Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kini dijalankan melalui pendekatan terpadu. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi mengintegrasikan Program Bedah Rumah, layanan sertifikasi tanah gratis, serta pemberdayaan ekonomi keluargalewat kolaborasi strategis bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menuturkan bahwa sinergi ini merupakan tindak lanjut dari dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penerbitan satu juta sertifikat gratis bagi MBR pada tahun 2026. Dengan demikian, keluarga penerima bantuan renovasi rumah tidak hanya tinggal di hunian layak, tetapi juga memiliki kepastian hukum atas lahannya.
“Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertifikat gratis. Harapannya, program ini bisa terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” kata Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Bukti Nyata di Tangerang: Penerima Bedah Rumah Langsung Terima SHM Tanpa Pungutan
Implementasi kerja sama antara Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN tersebut diwujudkan lewat penyerahan sertifikat tanah gratis oleh Maruarar Sirait kepada 10 warga penerima Program Bedah Rumah saat meninjau hasil renovasi di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyebutkan bahwa Provinsi Banten mendapatkan alokasi 25.000 sertifikat gratis pada tahun 2026. Kuota ini diharapkan mampu menekan angka bidang tanah di Banten yang belum terdaftar secara legal, yang saat ini tercatat masih berada di kisaran 21 persen.
Harison menjamin seluruh proses pengurusan sertifikat dalam program ini 100 persen gratis. Ia pun memperingatkan keras bahwa BPN akan menindak tegas oknum mana pun yang mencoba melakukan pungutan biaya kepada warga.
Cara Mengajukan Sertifikat Tanah Gratis: Cukup Siapkan 4 Berkas Ini
Program peningkatan status hak menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki dasar kepemilikan tanah, termasuk keluarga penerima bantuan Program Bedah Rumah.
Masyarakat yang ingin mengikuti program ini hanya perlu melengkapi empat dokumen persyaratan:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
- Kartu Keluarga (KK).
- SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Alas hak atau bukti dasar kepemilikan tanah.
Setelah berkas diterima, tim petugas BPN akan melakukan verifikasi dokumen dan pengecekan lapangan guna memastikan posisi, luas, serta batas tanah. Jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, proses penerbitan SHM memakan waktu sekitar satu hingga dua bulan.
Modal Usaha Ringan lewat PNM Mekaar dengan Bunga Turun Jadi 8 Persen
Melengkapi perbaikan fisik rumah dan legalitas lahan, Kementerian PKP juga menggandeng PT PNM melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga penerima manfaat.
Program ini menyasar perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dengan memberikan akses pembiayaan modal kerja yang dibarengi pendampingan usaha secara rutin. Kabar baiknya, kebijakan terbaru berupa penurunan bunga pembiayaan menjadi 8 persen disambut gembira oleh para nasabah karena membuat beban angsuran jauh lebih ringan untuk mengembangkan usaha rumah tangga.
Leave a comment