Jakarta, danantaranews.id – Pemerintah mulai mengurangi pasokan gas bumi ke Singapura sebesar 31 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) sejak Sabtu (24/10/2026). Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia semakin memprioritaskan kebutuhan energi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Sebagian pasokan gas dari Natuna kini dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk memasok pembangkit listrik di Batam. Kebijakan tersebut sekaligus memunculkan kembali perdebatan mengenai keseimbangan antara ekspor gas bumi dan ketahanan energi nasional.
Pasokan Gas Natuna Dialihkan ke PLN Batam
Pemerintah mengalihkan 15 MMSCFD gas dari Natuna ke PLN Batam sebagai bagian dari kebijakan penyesuaian pasokan ke Singapura. Pengalihan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketersediaan energi di dalam negeri.
“Mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri dari Natuna ke PLN Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik,” kata Djoko, seperti dikutip pada Sabtu (24/10/2026).
Pengurangan pasokan sebesar 31 MMSCFD menunjukkan perubahan arah pengelolaan gas bumi, dengan kebutuhan domestik menjadi pertimbangan utama. Pemerintah juga akan memantau perkembangan pasokan setiap hari untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sofyano Beri Dua Jempol untuk Kebijakan Pemerintah
Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria mengapresiasi keputusan pemerintah mengurangi pasokan gas ke Singapura. Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik itu menilai langkah tersebut mencerminkan keberanian pemerintah menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan ekspor.
Menurut Sofyano, Indonesia membutuhkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Karena itu, keputusan mengalihkan sebagian pasokan dari pasar ekspor ke konsumen domestik layak mendapat dukungan masyarakat.
“Negeri kita sangat kekurangan dan sangat butuh gas maka keputusan memangkas pasokan gas ke Singapura adalah sebuah keputusan dan kebijakan ‘politik dan ekonomi’ yang sangat luar biasa yang patut didukung oleh segenap lapisan masyarakat negeri ini,” ujar Sofyano Zakaria.
Ia juga mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan ekspor gas yang telah berlangsung sejak 2003. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan pengurangan atau penghentian pasokan ke negara lain apabila perjanjian yang berlaku memberikan ruang untuk mengambil langkah tersebut.
Ekspor Gas Perlu Ditinjau, Kepentingan Nasional Jadi Prioritas
Sofyano menilai pemerintah perlu memastikan sumber daya gas bumi yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan ekspor tidak boleh mengabaikan kondisi pasokan energi nasional.
Ia mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan energi dengan mengutamakan ketahanan nasional, meskipun langkah tersebut berpotensi mengurangi nilai ekspor minyak dan gas bumi.
Namun, Sofyano mengingatkan pemerintah agar mengelola gas yang dialihkan ke pasar domestik secara adil. Pemerintah perlu memastikan pasokan tambahan tersebut tidak hanya dinikmati oleh kelompok atau pihak tertentu yang memiliki akses lebih besar.
“Di sisi lain gas yang ‘ditarik’ kembali buat kebutuhan dalam negeri perlu diatur secara bijak dan adil oleh Pemerintah jangan sampai gas tersebut dinikmati bisa dibeli oleh pihak-pihak tertentu saja,” tambahnya.
Menurut Sofyano, kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional akan memperoleh dukungan masyarakat. Ia menilai ketahanan energi perlu menjadi dasar dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya gas Indonesia.
Ada Dasar Hukum untuk Memprioritaskan Gas Domestik
Kebijakan pengalihan pasokan gas ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah perlu mengutamakan pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dengan dasar tersebut, pemenuhan kebutuhan energi nasional menjadi pertimbangan penting dalam menentukan alokasi gas bumi. Pemerintah juga perlu memperhatikan ketentuan kontrak yang mengatur hubungan pasokan dengan pembeli di luar negeri.
Pemantauan pasokan setiap hari menjadi bagian penting untuk melihat dampak kebijakan tersebut. Langkah ini juga membantu pemerintah mengevaluasi apakah pengalihan gas dapat memperkuat ketersediaan energi bagi konsumen domestik.
Bahlil Buka Opsi Kontrak Ekspor Gas Tak Diperpanjang
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan penghentian atau tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga jika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah membuka ruang penyesuaian kebijakan ekspor untuk menghadapi perubahan kondisi energi dan geopolitik global. Pemerintah ingin memastikan pasokan domestik tetap menjadi pertimbangan utama sebelum memenuhi permintaan dari luar negeri.
Bahlil menegaskan bahwa ketahanan energi harus menjadi prioritas, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kepentingan Indonesia ketika menghadapi dinamika hubungan dengan negara lain.
“Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” tegas Bahlil.
Tantangan Berikutnya: Pasokan Domestik dan Kepastian Kontrak
Pengurangan pasokan gas ke Singapura menandai penguatan prioritas energi nasional dalam pengelolaan sumber daya gas bumi. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan gas yang dialihkan benar-benar membantu memenuhi kebutuhan domestik, termasuk mendukung pasokan listrik di Batam.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperhitungkan ketentuan kontrak dan menjaga kepercayaan mitra dagang. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen perdagangan menjadi faktor penting agar kebijakan pengalihan gas berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ke depan, perkembangan pasokan harian akan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menilai pelaksanaan kebijakan ini. Keputusan terkait ekspor gas juga akan menentukan bagaimana Indonesia menyeimbangkan penerimaan ekspor dengan kebutuhan energi di dalam negeri. (*)
Leave a comment