Bekasi, danantaranews.id – Rencana penyatuan tarif Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) dengan ruas Tol Jakarta-Cikampek memasuki tahap penantian regulasi. Pemerintah menargetkan aturan yang menjadi landasan kebijakan tersebut terbit pada November 2026, meski keputusan akhirnya masih bergantung pada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Integrasi tarif ini berpotensi mengubah perhitungan ongkos perjalanan, terutama bagi pelaku usaha logistik yang mengandalkan jalur menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Jika skema tersebut berjalan, pengguna jalan diharapkan memperoleh tarif yang lebih efisien sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang.
Regulasi Integrasi Tarif Tol Masih Ditunggu
Sugi Purnoto menyampaikan bahwa penerbitan regulasi integrasi tarif masih menunggu keputusan pemerintah. Ia berharap proses tersebut bisa mencapai tahap penerbitan dalam waktu dekat.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, paling tidak di bulan November 2026 kemungkinan bisa rilis, tetapi kembali lagi untuk SKnya, decision ada di Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kementerian PU,” ujar Sugi kepada Beritasatu.com, Sabtu (24/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa November 2026 masih menjadi perkiraan waktu penerbitan, bukan tanggal yang sudah dipastikan. Pemerintah perlu menyelesaikan proses pengambilan keputusan sebelum skema integrasi tarif dapat diterapkan.
Tarif Tol Berpotensi Lebih Murah
Salah satu alasan integrasi tarif menjadi perhatian adalah peluang penurunan biaya perjalanan bagi pengguna JTCC. Dalam kondisi saat ini, pungutan tol diperkirakan menyerap sekitar 7–14% dari uang jalan pengemudi pada rute yang sudah digunakan.
Namun, pada skenario tertentu yang melibatkan JTCC, porsi biaya tol bisa mencapai 28–40%. Perbedaan tersebut membuat penyusunan tarif terintegrasi menjadi isu penting bagi perusahaan angkutan dan pelaku rantai pasok.
CTP Tollways juga telah menyusun simulasi yang menggambarkan potensi perubahan tarif. CEO CTP Tollways Derry Febrian Putra menyebut tarif untuk segmen Telaga Asih–Tanjung Priok yang berada di kisaran Rp60.000 berpotensi turun menjadi sekitar Rp10.000–Rp12.000 dalam kajian integrasi.
Jika dibandingkan dengan tarif dalam simulasi tersebut, penurunannya bisa mencapai sekitar 80–83%. Meski demikian, angka itu masih berupa perhitungan kajian dan belum menjadi tarif resmi yang berlaku bagi pengguna jalan.
Integrasi JTCC Dinilai Penting bagi Logistik
Tol Cibitung-Cilincing memiliki panjang sekitar 34 kilometer dan berperan dalam mendukung konektivitas kawasan industri dengan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Karena itu, pengaturan tarifnya berkaitan erat dengan efisiensi perjalanan kendaraan angkutan barang.
Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) membahas rencana tersebut melalui diskusi kelompok terarah atau FGD di Jakarta pada 22 Oktober 2026. Pertemuan itu menghadirkan sejumlah pihak, termasuk perwakilan BPJT, Kementerian PU, pelaku usaha, dan CTP Tollways.
Dalam kegiatan tersebut, BPJT diwakili Sony Sulaksono Wibowo, sedangkan PUKIS menghadirkan Gibran Sesunan. Sugi Purnoto dan perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Ahmad Sugiono, turut mengikuti pembahasan.
CTP Tollways juga mengirimkan Derry Febrian Putra dan Erwan Dwi Winanto untuk terlibat dalam diskusi mengenai rencana integrasi tarif.
Perlindungan Konsumen Tetap Jadi Perhatian
Ketua FKBI Tulus Abadi menekankan bahwa integrasi tarif seharusnya memberikan manfaat nyata bagi konsumen. Evaluasi kebijakan perlu mencakup besaran tarif, mekanisme pembayaran, kondisi lalu lintas, serta mutu pelayanan jalan tol.
Selain persoalan biaya, standar pelayanan minimum (SPM), keselamatan, dan kenyamanan pengguna juga harus menjadi bagian dari pertimbangan. Dengan demikian, perubahan tarif tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan skema pembayaran.
Direktur PUKIS Gibran Sesunan juga mendukung kebijakan tarif yang mempertimbangkan fungsi strategis jalan tol dan kebutuhan pengguna. Menurutnya, opsi potongan tarif serta transparansi mengenai dampak kebijakan perlu masuk dalam pembahasan.
Sementara itu, Sony Sulaksono Wibowo dari BPJT mengingatkan bahwa integrasi tarif harus dirancang berdasarkan perencanaan jaringan secara menyeluruh. Prosesnya juga perlu mengikuti tahapan yang berlaku, termasuk evaluasi SPM, pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Menunggu Keputusan Pemerintah
Bagi CTP Tollways, integrasi tarif bukan semata-mata upaya menyatukan perhitungan pembayaran antarruas tol. Kebijakan ini juga diharapkan menciptakan akses yang lebih efisien bagi pengguna jalan dan membantu memperlancar distribusi barang.
“Pada akhirnya, integrasi tarif bukan sekadar menyatukan skema tarif, tetapi bagaimana menghadirkan konektivitas yang lebih efisien, terjangkau, dan berkelanjutan bagi pengguna jalan serta memperkuat peran JTCC dalam mendukung kelancaran arus logistik menuju Pelabuhan Tanjung Priok,” tutup Derry.
Meski potensi penghematan tarif cukup besar dalam simulasi, pengguna jalan masih harus menunggu keputusan resmi pemerintah. Target penerbitan regulasi pada November 2026 belum menjadi kepastian, karena penetapan kebijakan tetap berada di tangan BPJT dan Kementerian PU. (*)
“`
Leave a comment