LAMPUNG SELATAN, danantaranews.id – Sebanyak 10.070 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai beroperasi secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah berharap program ini dapat memperkuat distribusi kebutuhan pokok, mendukung ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan dimulainya operasional ribuan koperasi tersebut saat meninjau kesiapan KDKMP di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis.
Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah akan mengawasi pelaksanaan program tersebut secara intensif selama delapan hari ke depan.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap koperasi memiliki bangunan yang layak, sarana dan prasarana memadai, serta sistem operasional yang dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat.
“Hari ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara serentak beroperasi, dan selama delapan hari Presiden meminta untuk terus melakukan monitoring di lapangan,” ujar Zulkifli Hasan di Lampung Selatan.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengevaluasi kesiapan koperasi setelah mulai melayani masyarakat. Pemerintah juga ingin mengidentifikasi berbagai kekurangan agar dapat segera diperbaiki.
Target 35 Ribu Kopdes
Zulkifli Hasan menjelaskan, selain 10.070 unit yang mulai beroperasi, pembangunan fisik koperasi telah mencapai sekitar 28 ribu unit.
Pemerintah menargetkan jumlah KDKMP yang siap melayani masyarakat meningkat menjadi 35 ribu unit hingga akhir 2026.
Dalam jangka panjang, pemerintah membidik pembangunan hingga 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Target tersebut menunjukkan besarnya cakupan program koperasi yang disiapkan pemerintah. Namun, penambahan jumlah unit perlu diikuti kesiapan fasilitas, ketersediaan barang, tata kelola, dan kualitas layanan agar koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Zulkifli Hasan mengakui bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini membutuhkan koordinasi banyak pihak. Keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) membuat pengawasan serta evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
“Dalam pekerjaan besar ini ada yang sudah berjalan bagus dan ada yang belum, karena ini melibatkan banyak instansi dan BUMN tentu pelayanannya tidak mudah dan memerlukan pengawasan serta memperlengkapi kekurangan secara berkala,” tambah Menko Pangan.
Diawasi Pangdam hingga Kepala Daerah
Untuk memastikan operasional KDKMP berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, pemerintah melibatkan berbagai unsur di daerah.
Pengawasan tersebut mencakup koordinasi dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), kepala kepolisian daerah (Kapolda), gubernur, bupati, dan wali kota.
Pemeriksaan tidak hanya menyangkut kondisi bangunan, tetapi juga kesiapan fasilitas pendukung dan pola pelayanan koperasi.
Evaluasi berkala diharapkan dapat membantu pemerintah menemukan kendala di lapangan sekaligus menentukan langkah perbaikan.
Melalui pengawasan lintas instansi, pemerintah berupaya menjaga agar pelaksanaan program tidak berhenti pada pembangunan fisik.
Koperasi juga perlu menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Sediakan Kebutuhan Pokok dan Layanan Publik
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang memudahkan masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan sehari-hari.
Di KDKMP Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, warga dapat mengakses sejumlah kebutuhan dan layanan, mulai dari gas LPG, pupuk, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga obat-obatan melalui apotek.
Koperasi tersebut juga menyediakan layanan keuangan melalui agen BRILink, layanan Kantor Pos, serta fasilitas pembayaran tagihan listrik.
Keberadaan berbagai layanan dalam satu lokasi diharapkan dapat mempermudah aktivitas masyarakat desa. Warga berpotensi menghemat waktu dan biaya perjalanan karena dapat mengakses beberapa kebutuhan sekaligus.
Di sisi lain, kelancaran pelayanan akan bergantung pada ketersediaan stok barang, kesiapan fasilitas, serta pengelolaan koperasi yang baik.
Zulkifli Hasan meyakini KDKMP dapat memberikan kontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan dan penguatan ketahanan pangan.
Meski begitu, pemerintah masih perlu menyempurnakan sistem operasional secara bertahap agar seluruh unit mampu memberikan layanan yang optimal.
Dengan target 35 ribu unit hingga akhir 2026 dan sasaran jangka panjang 80 ribu unit, perkembangan Koperasi Merah Putih akan bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kualitas pelaksanaan, memperbaiki kekurangan, serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Leave a comment