SUKOHARJO, danantaranews.id – Pemerintah terus mematangkan persiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai garda terdepan ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan.
Menjelang peluncuran serentak pada 15 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan tata kelolanya.
Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Zulhas meninjau tiga unit koperasi sekaligus, yakni KDKMP Purbayan, Kadilangu, dan Menuran.
Peninjauan ini turut didampingi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Zulhas menegaskan, indikator utama keberhasilan KDKMP tidak hanya diukur dari megahnya bangunan fisik, melainkan dari profesionalisme pengelola dan kemudahan masyarakat desa dalam mengakses barang-barang bersubsidi.
“Kita pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga,” ujar Zulhas dalam keterangannya di Sukoharjo.
Pusat Distribusi Sembako Murah
KDKMP dirancang untuk memangkas rantai pasok komoditas vital nasional. Melalui koperasi ini, masyarakat desa dapat mengakses berbagai barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi secara langsung, seperti:
- Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)
- Minyak Goreng & LPG 3 Kg
- Pupuk Bersubsidi
Tak sekadar menyalurkan sembako murah, seperti pada gelaran Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan beras kualitas super seharga Rp12.500/kg, KDKMP juga memiliki misi strategis untuk menyelamatkan petani dari jeratan tengkulak.
Koperasi bertindak sebagai penyerap hasil panen lokal yang terhubung langsung ke Perum Bulog, sehingga jaminan harga yang menguntungkan bagi produsen pangan tetap terjaga.
“Petani jangan sampai menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kalau desa itu ada panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, Rp6.500 per kg untuk kemudian diserap Bulog,” tegas Zulhas.
Dukungan penuh dari Perum Bulog dan pemerintah daerah mempercepat kesiapan operasional KDKMP di berbagai wilayah:
- Kesiapan Perum Bulog: Sebanyak 1.985 KDKMP telah masuk dalam pemetaan jaringan distribusi nasional. Dari jumlah tersebut, 736 koperasi sudah aktif menyalurkan beras SPHP, sedangkan 1.249 koperasi lainnya dalam tahap penyelarasan layanan.
- Kesiapan Jawa Tengah: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan 5.427 dari total 8.523 KDKMP di wilayahnya (sekitar 64%) sudah siap beroperasi penuh.
Fasilitas Armada Logistik dan Transaksi Digital
Guna menunjang mobilitas dan kelancaran rantai logistik desa, pemerintah memfasilitasi setiap unit KDKMP dengan sarana transportasi operasional berupa:
- 1 Unit Truk
- 1 Unit Mobil Pikap
Selain itu, efisiensi transaksi keuangan turut menjadi perhatian utama. Seluruh unit KDKMP diintegrasikan dengan jaringan keuangan digital seperti BRILink.
Integrasi ini mempermudah masyarakat perdesaan serta pelaku UMKM lokal dalam mengakses layanan perbankan tanpa harus pergi jauh ke pusat kota.
Tata Kelola Profesional
Agar berjalan berkelanjutan, pengelolaan operasional harian KDKMP akan diserahkan secara profesional kepada Manajer Operasional.
Sementara itu, Kepala Desa menjalankan fungsi pengawasan ketat dengan keterlibatan aktif seluruh warga yang menjadi anggota koperasi.
Melalui penguatan tata kelola terpadu ini, KDKMP diharapkan tidak hanya memperpendek jalur distribusi bahan pokok secara nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat desa.
Leave a comment