Blak-Blakan Purbaya Soal Pemecatan Dirinya: Imbas Perombakan 300 Pejabat Pajak dan Bea Cukai

JAKARTA, danantaranews.id – Usai menyerahkan tampuk kepemimpinan Kementerian Keuangan kepada Suahasil Nazara, Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya blak-blakan mengenai faktor yang diduga menjadi pemicu pencopotan dirinya dari kursi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya mengakui bahwa langkah beraninya merombak struktur pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ikut memengaruhi keputusan tersebut.

“Sebagian mungkin ada karena itu ya,” ujar Purbaya usai menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Buntut Perombakan Pejabat Kemenkeu

Sebelum kabar pencopotannya mengemuka, Purbaya tercatat melakukan perombakan besar-besaran terhadap lebih dari 300 pejabat di lingkungan Kemenkeu pada Kamis (10/9/2026). Rotasi tersebut menyasar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, hingga Fungsional—yang didominasi oleh unit Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak.

Langkah sapu bersih tersebut diklaim Purbaya sebagai upaya penyegaran organisasi demi memangkas potensi penyelewengan dan menjadikan Kemenkeu lebih adaptif. Saat ditanya mengenai nasib Surat Keputusan (SK) pejabat yang baru dilantiknya, Purbaya menjawab santai.

“Harusnya berlaku, tapi kan bisa diubah lagi. Masih bisa diubah lagi, suka-suka menteri lah,” selorohnya.

Bukan Masalah Kebijakan Anggaran

Purbaya menegaskan bahwa pencopotannya sama sekali tidak berkaitan dengan arah kebijakan anggaran atau fiskal yang ia jalankan selama menjabat. Menurutnya, seluruh langkah strategis yang diambil selalu selaras dan diketahui langsung oleh Kepala Negara.

Ia menyadari penuh bahwa perubahan dalam susunan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak pemimpin negara.

“Itu kan hak prerogatif presiden, kita ikuti saja. Kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan Presiden, aman lah itu,” tutur Purbaya.

Meski keputusan ini terkesan mendadak, Purbaya memilih legawa dan menerima pergantian posisi Bendahara Negara tersebut sebagai bagian dari dinamika pemerintahan.