BANDUNG, danantaranews.id – Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) menggelar Business Forum sebagai bagian dari rangkaian The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS 2026) di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (FTSL ITB), Selasa (10/11). Forum strategis ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, lembaga pembiayaan, hingga pengembang proyek. Para pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas peluang investasi serta pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia.
Business Forum APLAS 2026 fokus mengubah krisis sampah menjadi peluang investasi bernilai ekonomi. Forum ini menekankan pentingnya mobilisasi modal, penguatan ekosistem pembiayaan, dan kolaborasi lintas sektor. Penanganan krisis lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fasilitas pengolahan semata. Indonesia membutuhkan sistem terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pemulihan material, pengolahan, hingga pengelolaan residu secara optimal.
Sinergi Kebijakan dan Kepastian Investasi Strategis
Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sekaligus Anggota Dewan Kehormatan IATPI, Dida Gardera, menegaskan pentingnya menerjemahkan kebijakan nasional menjadi proyek infrastruktur konkret. Pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan proyek strategis nasional memerlukan koordinasi erat antara kementerian, pemerintah daerah, pengembang, serta lembaga pembiayaan.
“Keberhasilan proyek infrastruktur sampah sangat bergantung pada kesiapan pasokan sampah, ketersediaan lahan, kepastian model komersial, kelembagaan, serta penerimaan masyarakat untuk membangun kepercayaan investor,” ujar Dida Gardera saat memaparkan materi forum.
Dari sisi sektor industri, Direktur Legal & Hubungan Eksternal PT Chandra Asri Pacific Tbk, Edi Rivai, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multisektor. Pemerintah, industri, komunitas, asosiasi, lembaga penelitian, dan pelaku daur ulang harus bersatu untuk menutup kesenjangan pengelolaan. Pengalaman industri membuktikan bahwa inovasi teknologi, kepastian regulasi, pasokan bahan baku, serta keterhubungan dengan pasar (offtaker) sanggup mengubah sampah menjadi sumber daya bernilai tinggi dalam skema ekonomi sirkular.
Skema Pembiayaan Rantai Pasok dan Mitigasi Risiko Proyek
Direktur Manajemen Risiko PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Pradana Murti, menyoroti syarat kelayakan pembiayaan proyek. Lembaga pembiayaan mendanai keseluruhan rantai layanan, bukan sekadar mendirikan pabrik pengolahan. Proyek yang tergolong bankable wajib memiliki empat prasyarat utama: kepastian pasokan dan komposisi sampah, komitmen kompensasi layanan (tipping fee), kepastian lahan dan perizinan, serta jaminan penyerapan produk atau energi hasil pengolahan.
Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Wibawa Pram Sihombing, menjelaskan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). PT PII berperan penting memitigasi risiko investasi secara menyeluruh, mulai dari alur pasokan hingga penyerapan produk. Penjaminan infrastruktur terbukti mampu meningkatkan kelayakan proyek serta memberikan kepastian hukum bagi investor dan pemberi pinjaman.
Inovasi Platform dan Adaptasi Karakteristik Lokal
Praktik pengelolaan sampah skala urban disampaikan oleh Chairman PT Morego Green Indonesia, Ir. Wing Indrasmoro. Pengalaman pengelolaan sampah di Jakarta membuktikan efektivitas pendekatan 3R dan kemitraan strategis. Wing menyoroti potensi pembiayaan non-APBD, pemanfaatan aset daerah, dan komersialisasi produk hasil pengolahan untuk memperkuat ekonomi sirkular.
Mendukung efisiensi ekosistem tersebut, Denti Irfiano Irman dari PT Daya Energi Bersih Nusantara (Danantara) mengusulkan pembentukan platform investasi bersistem one-stop service. Platform ini menyatukan pemda, pengembang, dan investor untuk menyederhanakan perizinan, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperluas pembentukan konsorsium investasi.
Dewan Pakar IATPI, Fadjar Goembira, menyimpulkan bahwa setiap daerah memerlukan pendekatan fleksibel sesuai kondisi geografis, lingkungan, dan sosialnya. Penerapan teknologi lokal skala kecil, kepastian regulasi, serta integrasi produk sampah ke dalam rantai pasok industri menjadi kunci utama keberlanjutan proyek.
Jalannya diskusi interaktif ini dipandu oleh Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Pemda Provinsi Jawa Barat sekaligus Anggota Majelis Pertimbangan IATPI, Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja. Melalui Business Forum APLAS 2026, IATPI membuktikan perannya sebagai wadah profesi yang memfasilitasi kolaborasi teknis, kebijakan, dan pembiayaan demi mempercepat transformasi pengelolaan sampah berkelanjutan di Tanah Air. (*)
Leave a comment