Menko Pangan Zulhas Wajibkan UMKM Lokal Jadi Supplier Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, danantaranews.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa seluruh rantai pasok bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib disuplai oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Langkah ini diambil agar program strategis nasional tersebut mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung dan merata bagi masyarakat di tingkat bawah, khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di daerah.

“Semua yang terkait dengan pangan ini berhubungan langsung dengan UMKM. Untuk program Makan Bergizi Gratis, supplier-nya harus UMKM. Pertanian harus UMKM,” ujar Zulhas saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Peran Koperasi Merah Putih dalam Mengonsolidasikan Pasokan Lokal

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per Juli 2026, jaringan program MBG saat ini telah disokong oleh 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total penerima manfaat mencapai 57 juta orang.

Namun, jumlah UMKM lokal yang terintegrasi dalam ekosistem pasokan baru menyentuh angka 63.189 unit usaha.

Guna menjembatani kebutuhan pasokan yang sangat besar tersebut, pemerintah mengoptimalkan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di setiap desa dan kelurahan. Koperasi ini bertindak sebagai wadah penampung hasil produksi lokal sekaligus penyalur resmi ke setiap unit pelayanan gizi.

“Sehingga nanti UMKM akan di-manage di Koperasi Merah Putih per desa, per kelurahan,” ungkap Zulhas.

Penguatan Permodalan

Untuk memastikan pelaku usaha mikro di desa memiliki kapasitas produksi dan modal yang cukup, pemerintah turut mengambil kebijakan strategis dengan memangkas suku bunga kredit PNM Mekaar menjadi maksimal 8 persen flat per tahun.

Skema penurunan suku bunga bagi perempuan prasejahtera ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2026.

Saat ini, aturan tersebut sedang melalui tahap finalisasi perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementerian UMKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak PNM sebelum diberlakukan secara luas.

Sinergi antara kepastian pasar melalui program MBG, penguatan Koperasi Merah Putih, serta akses permodalan murah diharapkan mampu memicu bangkitnya kemandirian pangan nasional berbasis ekonomi kerakyatan.