Jakarta, danantaranews.id – Ketegangan di Timur Tengah kembali mencapai titik didih setelah Uni Eropa melontarkan peringatan keras kepada pemerintah Israel. Organisasi antarnegara Benua Biru tersebut menuntut penghentian segera proyek pembangunan permukiman E1 di Tepi Barat yang diduduki. Langkah sepihak Israel ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi stabilitas keamanan dan harapan perdamaian yang selama ini diperjuangkan. Bagi pengamat dunia internasional, manuver terbaru ini menjadi alarm bahaya yang bisa memicu eskalasi konflik lebih luas!
Buntut Tender 3.401 Rumah Baru, Uni Eropa Sebut Israel Lakukan Provokasi
Sikap keras Uni Eropa muncul setelah otoritas Israel merilis tenggat waktu tender untuk membangun 3.401 unit hunian baru di wilayah E1. Juru Bicara Komisi Eropa, Anouar El Anouni, menyatakan bahwa proyek tersebut, ditambah dengan pembangunan “Sovereignty Road”, merupakan bentuk provokasi yang sangat serius. Tak hanya di Tepi Barat, Uni Eropa juga menyoroti ekspansi serupa yang menyasar wilayah Nahalat Shimon serta Atarot di Yerusalem Timur.
Dalam rilis resminya, Uni Eropa membeberkan risiko besar yang mengintai di balik ambisi pembangunan tersebut:
“Kebijakan permukiman ini menghambat jalan perdamaian dan berisiko memperparah kekacauan di Tepi Barat. Selain memicu pengusiran ribuan warga Palestina, langkah ini memecah wilayah kedaulatan mereka dan menyulut aksi kekerasan lebih lanjut oleh kelompok pemukim,” tegas Anouar El Anouni pada Jumat (16/1/2026).
Masa Depan Solusi Dua Negara di Ujung Tanduk
Uni Eropa menegaskan bahwa percepatan proyek permukiman yang berlangsung masif dalam beberapa bulan terakhir telah mencederai hukum internasional. Praktik ini secara sistematis menghancurkan peluang terwujudnya solusi dua negara, sebuah konsep di mana Yerusalem diproyeksikan menjadi ibu kota bagi Israel dan Palestina di masa depan. Jika pembangunan ilegal ini terus berlanjut, kelayakan wilayah Palestina untuk menjadi negara yang mandiri secara geografis terancam sirna selamanya.
Diplomasi Darurat: Siprus Hingga Menlu Uni Eropa Turun Tangan
Melihat situasi yang kian genting, mesin diplomasi mulai bekerja ekstra keras. Menteri Luar Negeri Siprus Yunani, Constantinos Kombos, dilaporkan telah menghubungi Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, serta Menlu Israel, Gideon Saar. Fokus utama pembicaraan telepon tersebut adalah mencari jalan keluar lewat meja perundingan guna meredakan ketegangan dan memastikan perlindungan penuh bagi warga sipil Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan.
Desakan Internasional: Israel Harus Patuhi Aturan Global
Kini, sorotan dunia tertuju pada bagaimana Israel merespons desakan dari sekutu-sekutu di Eropa. Uni Eropa meminta dengan sangat agar seluruh rencana perluasan permukiman yang mencederai stabilitas regional segera dibatalkan. Komunitas internasional berharap Israel mematuhi kewajiban hukumnya sebagai kekuatan pendudukan dan menjamin keamanan kawasan demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. (ANTARA/ANADOLU)
Leave a comment