Karawang, danantaranews.id – PJT II percepat monitoring 24 jam, dorong pembangunan bendungan dan SPAM Regional untuk jaga ketersediaan air irigasi dan air bersih.
Perencanaan berbasis data untuk swasembada pangan
PJT II memperlihatkan langkah agresif untuk memastikan ketersediaan air irigasi di Jawa Barat. Tim operasi tak sekadar menyalurkan air; mereka memulai setiap tahun dengan pemutakhiran data luas lahan yang perlu diairi. Data itu menjadi acuan penting bagi Gubernur Jawa Barat dalam menetapkan target areal yang harus diairi.
“Setiap tahun kami selalu melakukan updating berapa luas area yang harus diairi. Data ini menjadi referensi atau input bagi Pak Gubernur Jawa Barat untuk menetapkan berapa luas area yang harus diairi setiap tahunnya,” ujar Herry Rachmadyanto, Kepala Divisi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik (SDA&SDL) PJT II.
Hitung kebutuhan air secara menyeluruh
Setelah menentukan luas lahan, PJT II menghitung kapasitas irigasi yang dibutuhkan. Perhitungan ini tidak hanya fokus di satu kabupaten. Herry menegaskan bahwa tim menghitung kebutuhan irigasi untuk Karawang, Bekasi, Subang, hingga Indramayu secara komprehensif agar distribusi air merata dan tepat sasaran.
“Kedua sumber ini coba kami hitung kira-kira berapa yang bisa dipenuhi oleh sungai-sungai tersebut, sehingga sisa kebutuhannya kami tambahkan dari Bendung Juanda,” tambah Herry, merujuk pada kombinasi pasokan dari sumber sungai dan cadangan bendung.
Operasi 24 jam dan rapat koordinasi berkala
PJT II menjalankan operasi sepanjang waktu untuk memitigasi fluktuasi pasokan. Tim melakukan pemantauan harian di lapangan, lalu mengonsolidasikan laporan mingguan di tingkat kecamatan. Selanjutnya, hasil pemantauan itu dibahas dalam rapat internal setiap dua minggu untuk mengukur progres sektor irigasi dan menyelesaikan hambatan operasional.
Di level yang lebih tinggi, PJT II rutin berkoordinasi setiap bulan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan pemangku kepentingan lain. Agenda bulanan ini memfokuskan perhitungan pasokan untuk satu bulan ke depan sehingga kebutuhan irigasi tetap terpenuhi tanpa gangguan.
“Ini adalah rangkaian kegiatan baik dari sisi perencanaan, kemudian pelaksanaan 24 jam, dan juga pemantauan untuk mendukung program beliau Pak Presiden,” kata Herry, menegaskan peran PJT II dalam mendukung tujuan nasional terkait ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.
Proyek bendungan dan manfaat ganda
PJT II juga mendorong pembangunan infrastruktur besar yang memberi manfaat lebih dari sekadar irigasi. Herry menyebut beberapa bendungan yang sudah dan sedang berjalan, seperti Bendungan Cibet dan Bendungan Cijurai. Selain itu, Bendungan Cepamikis disebut-sebut masuk rencana pembangunan pada 2026–2027.
Bendung-bendungan ini memperluas kapasitas penyimpanan air, membantu suplai irigasi, menopang kebutuhan air bersih, dan mengurangi risiko banjir. Dengan begitu, manfaatnya berskala luas untuk masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah layanan PJT II.
SPAM Regional: skema KPBU dan peran PJT II
Selain irigasi, PJT II memainkan peran sentral di proyek SPAM Regional, yang dikembangkan sebagai proyek strategis nasional melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Anton Mardiyono, Tenaga Ahli PJT II, menegaskan bahwa SPAM Regional ini merupakan proyek KPBU SPAM terbesar di Indonesia dan berlokasi di Wilayah Sungai Citarum.
“Projek ini adalah projek KPBU SPAM terbesar di Indonesia, dan terletak di WS Citarum yang menjadi wilayah kerja PJT II,” ujar Anton.
Karena ada aturan kelembagaan dan transaksi yang mengharuskan keterlibatan BUMN, PJT II mendapat mandat sebagai pemegang izin dan pelaku transaksi. Model transaksi yang diterapkan melibatkan pembelian air bersih yang diproduksi badan usaha oleh BUMN; pembayaran itu mengalir melalui PJT II, dan alokasi hasilnya telah diatur jelas untuk investor, operator, dan PJT II sendiri.
Anton menambahkan bahwa PJT II juga bertanggung jawab menjamin pasokan air baku—terutama untuk area Tarum Barat—sehingga operasi SPAM dapat berjalan tanpa gangguan.
“Keterlibatan PJT II secara langsung yang lain adalah pasok air bakunya. Karena ini ada di Tarum Barat, maka pasok air bakunya menjadi tanggung jawab PJT II,” jelas Anton.
Audit dan inventarisasi sebagai pijakan kolaborasi
Untuk memastikan kesinambungan pasokan, Kementerian PUPR pernah melakukan audit operasional terhadap PJT II. Audit ini mengecek efisiensi pengelolaan air, memastikan tidak ada pemborosan, dan memvalidasi ketersediaan air yang dapat disalurkan ke proyek SPAM.
Selain audit, PJT II melakukan inventarisasi prasarana untuk menjadi dasar normalisasi dan rehabilitasi bersama Kementerian PUPR. Langkah ini menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga teknis dan operator di lapangan berjalan berdasarkan data dan standar operasional yang jelas.
Dengan pemutakhiran data tahunan, perhitungan kebutuhan air yang detail, monitoring 24 jam, dan peran aktif dalam proyek SPAM Regional, PJT II memperkuat ketahanan air untuk irigasi dan air bersih. Kecepatan eksekusi infrastruktur dan sinergi antar-institusi menjadi kunci agar target swasembada pangan dan pelayanan air bersih tercapai. (*)
Leave a comment