Jakarta, danantaranews.id – Kabar menggembirakan datang dari sektor agraria dan tata ruang nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN), Nusron Wahid, mencatat capaian fantastis terkait tata ruang selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam periode satu tahun, yaitu Oktober 2024 hingga Oktober 2025, nilai investasi yang dihasilkan dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat telah menyentuh angka yang sangat signifikan: Rp357,17 triliun.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator kuat bahwa kebijakan penataan ruang yang diterapkan pemerintah kini benar-benar bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi nasional.
“Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Tata ruang kini menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” ujar Menteri Nusron pada Senin (27/10/2025).
Jurus Digitalisasi RDTR: Membuka Pintu Investasi
Peningkatan luar biasa pada nilai investasi ini tidak terjadi secara kebetulan. Menteri Nusron menjelaskan, keberhasilan ini berakar pada langkah proaktif Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat sistem perencanaan ruang. Fokus utama mereka adalah penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Selama satu tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 119 dokumen RDTR baru. Capaian ini melonjak 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang lebih krusial, sebanyak 445 RDTR kini telah terintegrasi penuh dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi ini meningkat tajam sebanyak 189 dokumen, atau 73,8%, dalam periode yang sama.
Integrasi RDTR dengan OSS menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama bagi setiap investasi, terutama melalui mekanisme persetujuan KKPR. Dengan sistem digital yang terintegrasi ini, pelaku usaha dapat memperoleh kepastian lokasi dan izin secara:
- Transparan
- Cepat
- Berbasis data spasial yang akurat
“Ini sekaligus menutup ruang bagi praktik tumpang tindih lahan dan memperkuat kepastian hukum dalam berusaha,” ungkap Menteri Nusron. Dengan demikian, investor kini mendapatkan jaminan dan kepastian yang selama ini mereka cari.
Visi Prabowo-Gibran: Pemerataan dan Kesejahteraan
Capaian investasi Rp357,17 triliun mencerminkan arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pemerintahan ini secara tegas menekankan pada investasi produktif dan pemerataan pembangunan wilayah, serta optimalisasi ruang untuk kesejahteraan rakyat.
Melalui tata ruang yang terintegrasi dan akurat, pembangunan tidak lagi hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah mapan. Sebaliknya, investasi kini diarahkan ke daerah-daerah potensial yang selama ini belum tergarap optimal. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh penjuru negeri.
Menteri Nusron menegaskan bahwa angka Rp357,17 triliun yang dihasilkan dari produk KKPR adalah indikator nyata dari meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian tata ruang di Indonesia.
“Investor kini tidak lagi ragu untuk menanamkan modal karena mereka melihat adanya transparansi, prediktabilitas, dan koordinasi lintas sektor yang semakin solid. Semua dimulai dari kepastian ruang,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN tersebut.
Jembatan Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan
Selain dimensi ekonomi dan pemerataan, Menteri Nusron menambahkan bahwa penguatan tata ruang juga memiliki dimensi keberlanjutan yang sangat penting. Setiap RDTR yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN tidak hanya mengatur zonasi ekonomi, tetapi secara ketat juga memperhitungkan aspek:
- Lingkungan
- Daya dukung sumber daya alam
- Mitigasi bencana
Oleh karena itu, tata ruang berperan sebagai jembatan penting yang menghubungkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian ekologi.
“Dalam visi Prabowo-Gibran, pembangunan harus menyentuh semua wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan. Karena itu, tata ruang kami dorong menjadi acuan utama dalam seluruh proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah,” tandas Menteri Nusron.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN memiliki agenda ambisius: memperluas sinkronisasi Rencana Tata Ruang antara pusat dan daerah, mempercepat digitalisasi seluruh dokumen RDTR, dan memperkuat data spasial tematik. Langkah-langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola ruang nasional agar lebih efisien, adaptif, dan inklusif.
Menteri Nusron menutup pernyataannya dengan komitmen tegas, “Kementerian ATR/BPN ingin memastikan setiap jengkal tanah dan ruang di Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tata ruang adalah kunci menuju pembangunan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.” Dengan digitalisasi dan integrasi, pemerintah telah meletakkan fondasi kuat untuk investasi masa depan. (*)
Leave a comment