Jakarta, danantaranews.id – Bagaimana cara pemerintah memperkuat ekonomi sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja? Jawabannya hadir melalui Paket Ekonomi 2025 yang baru saja dipaparkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rangkaian program ini mencakup delapan langkah percepatan pada 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima inisiatif utama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Magang Fresh Graduate Jadi Prioritas
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa salah satu program utama tahun depan adalah magang bagi lulusan baru perguruan tinggi. Kesempatan ini diberikan untuk fresh graduate dengan masa kelulusan maksimal satu tahun, bekerja sama langsung dengan sektor industri.
“Tahap awal menyasar 20 ribu peserta. Mereka akan menerima uang saku setara UMP selama enam bulan. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp198 miliar untuk 2025,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Insentif Pajak PPh 21 Diperluas
Kebijakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah juga mendapat perhatian. Jika sebelumnya hanya berlaku untuk sektor padat karya, pada 2025 insentif ini diperluas ke pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Langkah ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus memberi dorongan bagi sektor yang padat tenaga kerja.
“Program ini menyasar 552 ribu pekerja dengan pembebasan penuh PPh 21 selama tiga bulan terakhir 2025. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp120 miliar,” jelas Airlangga.
Bantuan Pangan Beras Tetap Jalan
Selain insentif pajak, pemerintah memastikan bantuan pangan beras tetap diberikan hingga akhir tahun. Setiap penerima manfaat akan memperoleh 10 kilogram beras pada Oktober dan November. Dana yang digelontorkan mencapai Rp7 triliun. Evaluasi akan dilakukan pada Desember untuk menilai efektivitas serta kelanjutan program ini.
Dukungan Perumahan Lewat BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah juga menurunkan bunga kredit perumahan bagi pekerja melalui fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Bunga yang semula BI rate +5 persen kini menjadi BI rate +3 persen. Kebijakan ini berlaku untuk cicilan maupun uang muka rumah.
“Skema ini ditambah relaksasi SLIK OJK agar akses lebih mudah. Targetnya Rp150 miliar ditanggung BPJS. Tahun ini ditargetkan seribu rumah, tahun depan jumlahnya akan naik. Program ini selaras dengan target Presiden menyediakan tiga juta rumah,” ungkap Airlangga.
Tim Khusus Percepatan Ekonomi
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan peran Tim Percepatan Program Pembangunan Ekonomi yang dibentuk untuk mengawal agenda prioritas Presiden Prabowo. Tim ini diproyeksikan menjadi penggerak utama dalam menghilangkan hambatan yang dialami sektor swasta.
“Kemenkeu akan menampung pengaduan dari pelaku usaha agar hambatan bisa segera diselesaikan. Harapannya, pertumbuhan sektor swasta dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan yang digerakkan pemerintah,” kata Purbaya.
Menggagas Pertumbuhan yang Inklusif
Rangkaian program dalam Paket Ekonomi 2025 memperlihatkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif. Mulai dari peluang magang bagi generasi muda, insentif pajak, distribusi pangan, hingga kemudahan akses perumahan, seluruh kebijakan diarahkan untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
Leave a comment