DPR Soroti Masalah Rakyat: Dari Rekening Dormant hingga Royalti Lagu

Jakarta, danantaranews.id – DPR RI memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat, mulai dari pemblokiran rekening dormant hingga isu royalti lagu.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2025–2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian DPR adalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK. Masyarakat berharap masalah ini segera terselesaikan agar akses ke rekening pribadi mereka kembali normal.

Selain rekening dormant, DPR juga menerima laporan terkait rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara. Program Sekolah Rakyat dan evaluasi Makan Bergizi Gratis juga menjadi sorotan, termasuk tata kelola tunjangan jabatan fungsional di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Puan juga menyoroti rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi lima tahun, pelindungan data pribadi warga negara sebagai bagian kesepakatan tarif dagang, serta pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis bagi murid SD dan SMP.

Sinergisitas pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional (PSN) serta royalti hak cipta lagu juga menjadi perhatian DPR.

Masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR, baik melalui aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum resmi DPR. Harapan rakyat jelas, agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif.

Selama satu tahun terakhir, DPR telah menerima 5.642 laporan dan pengaduan masyarakat. Setiap laporan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan terkait Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Sidang ini dihadiri 473 anggota DPR dari seluruh fraksi. Ketua DPR Puan Maharani membuka dan menutup sidang, sementara jajaran pimpinan lembaga dan menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung.

Beberapa di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPK Isma Yatun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko PMK Pratikno.

Puan menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat. Setiap masalah yang diterima DPR menjadi bahan evaluasi agar kebijakan negara bisa lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sidang Paripurna ini menunjukkan bahwa DPR serius menindaklanjuti berbagai permasalahan rakyat, dari rekening dormant hingga royalti lagu, sekaligus menegaskan sinergi dengan pemerintah dalam menyusun APBN 2026 yang berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)