JAKARTA, danantaranews.id – Gelombang pesan singkat berisi penawaran pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali marak beredar. Menanggapi situasi ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membunyikan alarm kewaspadaan bagi seluruh pekerja di Indonesia agar tidak terkecoh oleh tautan (link) bodong yang mengatasnamakan BSU 2026.
Kemnaker menegaskan bahwa tindakan asal mengeklik tautan sembarangan dapat berujung pada peretasan akun serta pencurian Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengingatkan pekerja agar bersikap kritis dan tidak mudah tergiur oleh informasi yang beredar di luar portal resmi.
“Jangan mudah percaya pada informasi di luar kanal resmi Kemnaker dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas,” tegas Indah dalam keterangan resminya, Sabtu (24/10/2026).
Trik Pelaku: Catut Logo Resmi hingga Iming-Iming Bebas Syarat
Penipuan BSU kerap disebarkan melalui pesan berantai aplikasi WhatsApp maupun Direct Message (DM) media sosial. Pelaku umumnya memasang logo resmi Kemnaker untuk memanipulasi korban agar percaya bahwa situs tersebut sah.
Indah menjelaskan bahwa keberadaan logo pada situs asing sama sekali tidak menjamin keabsahannya. Pelaku biasanya mengarahkan korban ke formulir palsu yang meminta data perbankan, kode OTP, hingga uang administrasi pencairan.
Seluruh rincian resmi program BSU hanya dipublikasikan secara terpusat melalui alamat bsu.kemnaker.go.id serta saluran media sosial terverifikasi milik Kemnaker.
4 Pertahanan Utama Amankan NIK dan Rekening Anda
Untuk memitigasi risiko kebocoran data digital, Kemnaker membagikan empat panduan keselamatan yang wajib diterapkan pekerja:
- Verifikasi URL Web: Selalu teliti domain alamat situs sebelum memasukkan data kependudukan apa pun.
- Rahasiakan Akses Perbankan: Jangan pernah menyerahkan PIN, kata sandi, atau kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku petugas.
- Waspadai Biaya Admin: Program BSU dari pemerintah bersifat gratis tanpa pungutan biaya pencairan sepeser pun.
- Tutup & Konfirmasi: Jika menemukan indikasi mencurigakan, segera keluar dari situs dan periksa kebenaran informasi melalui kanal resmi Kemnaker.
Pengawasan ketat ini diinstruksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli guna melindungi hak serta keamanan data pribadi seluruh tenaga kerja di Tanah Air.
Leave a comment