Home Ekonomi Strategi Pemerintah Pangkas Biaya Logistik Nasional hingga 12,5 Persen
Ekonomi

Strategi Pemerintah Pangkas Biaya Logistik Nasional hingga 12,5 Persen

Share
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Share

JAKARTA, danantaranews.id – Pemerintah Indonesia menargetkan biaya logistik nasional turun menjadi 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029.

Target ini menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan efisiensi distribusi barang, serta mendorong harga produk domestik agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sebagai perbandingan, biaya logistik nasional tercatat sebesar 14,29 persen terhadap PDB pada 2022. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah mendorong pembenahan sistem logistik melalui penguatan infrastruktur, digitalisasi layanan, integrasi transportasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskannya untuk mengoordinasikan percepatan penguatan ekosistem logistik nasional.

Arahan tersebut ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai landasan percepatan transformasi sektor logistik.

“Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres 41/2026,” tegas Airlangga dalam keterangannya di Jakarta.

Bidik Biaya Logistik 8 Persen

Pemerintah tidak hanya mengejar penurunan biaya logistik dalam jangka pendek. Dalam visi jangka panjang, biaya logistik nasional ditargetkan turun hingga 8 persen terhadap PDB pada 2045.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Perpres Nomor 41 Tahun 2026 menetapkan tiga fokus utama pembenahan ekosistem logistik nasional.

Pertama, pemerintah memperkuat infrastruktur konektivitas beserta layanan pendukungnya agar pergerakan barang antardaerah semakin lancar. Kedua, integrasi dan digitalisasi sistem logistik didorong untuk menyederhanakan proses administrasi serta meningkatkan koordinasi antarpihak.

Ketiga, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan penyedia jasa logistik agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Ketiga fokus tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan distribusi, mempercepat pelayanan, dan menekan biaya yang selama ini membebani rantai pasok nasional.

Digitalisasi NLE Pangkas Biaya 17 Persen

Salah satu instrumen yang diandalkan pemerintah adalah platform National Logistics Ecosystem (NLE). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan logistik dan proses administrasi yang melibatkan pelaku usaha maupun instansi pemerintah.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam keterangan tersebut, implementasi NLE mampu memangkas biaya logistik hingga 17 persen dan mempercepat waktu layanan hingga 73 persen.

Ke depan, pemanfaatan NLE akan diperluas. Platform ini tidak hanya mendukung layanan antara pelaku usaha dan pemerintah atau business to government (B2G), tetapi juga memperkuat koordinasi antarlembaga pemerintah melalui skema government to government (G2G).

Integrasi tersebut diharapkan mengurangi proses administrasi yang berulang, mempercepat pertukaran informasi, dan meningkatkan efisiensi layanan logistik.

Dengan sistem digital yang semakin terhubung, pelaku usaha diharapkan dapat mengelola proses distribusi dengan lebih efektif, mulai dari pengurusan dokumen hingga koordinasi pengiriman barang.

Dry Port dan Integrasi Kereta Api

Selain mengandalkan digitalisasi, pemerintah mendorong pembenahan infrastruktur transportasi untuk memperlancar pergerakan barang secara fisik.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengembangan pelabuhan darat atau dry port, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Infrastruktur ini diharapkan membantu mengurangi kepadatan truk di jalan raya dan meningkatkan efisiensi arus barang dari serta menuju kawasan industri.

Pemerintah juga memprioritaskan integrasi transportasi darat, kereta api, dan laut. Penggunaan berbagai moda secara terpadu diharapkan membuat distribusi barang tidak terlalu bergantung pada satu jalur transportasi.

Integrasi tersebut berpotensi membantu pelaku usaha memilih moda pengiriman sesuai kebutuhan, memperbaiki konektivitas kawasan industri dengan pusat distribusi, serta mengurangi hambatan dalam rantai pasok.

Efisiensi transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam menekan biaya logistik karena proses pengiriman barang berkaitan langsung dengan ongkos angkutan, waktu perjalanan, dan kelancaran distribusi.

Siapkan Kredit Peremajaan Truk

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi armada angkutan barang. Truk yang sudah tua berpotensi menghadapi persoalan produktivitas dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi.

Untuk mendukung pembaruan armada, Airlangga menjelaskan bahwa pelaku usaha angkutan dapat mengakses Kredit Industri Padat Karya (KIPK) melalui skema yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026.

Fasilitas tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha memperbarui armada truk sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lebih produktif.

Selain dukungan pembiayaan, pemerintah menyiapkan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja sektor logistik. Program ini diharapkan meningkatkan keterampilan SDM dalam menghadapi digitalisasi dan perubahan kebutuhan industri.

Pembenahan armada dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi bagian dari upaya membangun layanan logistik yang lebih andal, efisien, dan kompetitif.

Biaya Logistik Rendah, Harga Produk Terjangkau

Airlangga optimistis koordinasi lintas sektor dapat mempercepat transformasi logistik nasional dan membantu Indonesia meningkatkan daya saing di pasar global.

Sistem logistik yang efisien dapat mendukung kelancaran ekspor sekaligus menekan biaya distribusi produk di pasar domestik. Dampaknya diharapkan dirasakan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi operasional dan masyarakat melalui akses terhadap produk dengan harga yang lebih terjangkau.

“Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Airlangga.

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don't Miss

Publikasi Saja Tak Cukup! PLN EPI Ungkap Kunci Membangun Reputasi dan Kepercayaan

Lewat forum AHI 2026, PLN EPI menekankan pentingnya strategi komunikasi, dukungan pemangku kepentingan, dan kolaborasi nyata untuk memperkuat kredibilitas perusahaan energi. Surakarta, danantaranews.id...

Pelindo Buka Pos Pantau di Tanjung Perak, 200 Truk Bisa Bikin Macet!

Pos pantau di Jalan Perak Barat Surabaya ini mengandalkan personel gabungan dan buffer area untuk menata arus kendaraan logistik saat aktivitas kapal padat....

Related Articles

Kedaulatan Energi Nasional: FSPPB Desak Penguatan Pertamina dan Tolak Privatisasi Migas

Jakarta, danantaranews.id – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyuarakan pandangan tegas...

Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM, BPJPH Siapkan 1,35 Juta Kuota Jelang 18 Oktober

JAKARTA, danantaranews.id – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkesempatan memperoleh...

Operasional Koperasi Desa Merah Putih Dimulai 15 Oktober, Ini Layanan dan Fasilitas Lengkapnya

SUKOHARJO, danantaranews.id – Pemerintah terus mematangkan persiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih...

Said Iqbal Minta UMR 2027 Naik Hingga 9,5 Persen, Bongkar Mitos Upah Buat Pabrik Bangkrut!

JAKARTA, danantaranews.id – Diskusi mengenai arah pengupahan nasional kembali memanas menjelang penetapan...